Forum Peduli Mangrove Bali Kecewa Dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 


Denpasar, suryadewata
.com.
Ketua Forum Peduli Mangrove Bali (FPMB), Steve W. Memperotes tuntutan Jaksa yang dianggap sangat ringan sekali terhadap kasus pembalakan hutan magrove dan reklamasi liar di kawasan konservasi tahura Ngurah Rai Kelurahan Tanjung Benoa, Bali.

Menurut Steve tuntutan Jaksa kepada para tersangka termasuk I Made Wijaya yang sebagai Anggota DPR juga sebagai Bendesa tuntutan 8 bulan sangat bertolak belakang dengan semagat pemeruntah.

tuntutan JPU sangat bertolak belakang dengan semangat Pemerintah, khususnya Menteri Lingkingan Hidup dan Kehutanan yang dalam setiap kesempatan selalu menyampaikan untuk menjaga lingkungan dan komitmen Pemerintah Indonesia. Dengan kejadian ini maka nampaknya komitmen tersebut hanya sebatas ucapan dan retorika belaka karena kenyataan tidak sama dengan harapan”, sesalnya.

“Sepatutnya perusak lingkungan mendapatkan porsi perhatian yang lebih, karena selain kejahatan narkoba dan korupsi, kejahatan lingkungan harus dihukum seberat-beratnya karena menimbulkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem yang berimbas kepada banyak orang dan kualitas hidup manusia serta makhluk hidup lainnya dalam bumi kita ini,” tegas Steve.

Disamping itu, tuntutan JPU terhadap I Made Wijaya yang hanya 8 bulan penjara sangat melukai dan mencederai rasa keadilan, dicontohkan sebelumnya, di Probolinggo, Jawa Timur ada seorang kuli pasir menebang 3 batang pohon dipenjara 2 tahun dan denda 2 milyar. Sementara Didin seorang rakyat jelata mencari cacing di Taman Nasional Pangrongo dituntut 10 tahun penjara.

“Tuntutan yang diterima I Made Wijaya sudah sepantasnya mendapatkan hukuman yang lebih berat”.

Jika ini dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk terhadap penyelamatan lingkungan di Bali, hal ini menimbulkan pertanyaan, “apakah karena Made Wijaya seorang Anggota DPRD Badung sekaligus seorang Bendesa Adat Tanjung Benoa juga pengusaha sukses di bidang Water Sport di Tanjung Benoa ?…., apa yang menjadi pandangan umum bahwa penegakan hukum di tanah air hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas

Sementara itu, Garda Tipikor Kabupaten Gianyar Pande Mangku Rata, meminta kepada Presiden Jokowi yang konsen dalam penegakkan hukum agar mengutus bawahannya untuk mengumpulkan data terkait kasus ini supaya mendapat perhatian khusus dalam penegakan hukum khususnya terhadap perusak lingkungan”, tegas Mangku Rata.

Previous SENATOR ARYA WEDAKARNA BANTAH TERLIBAT PENOLAKAN SAFARI DAKWAH USTAD SOMAD
Next IBUNDA BUPATI BADUNG GIRI PRASTA DIABEN

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *