Dialog Interaktif Hai Bali Kenken, Danrem 163/Wira Satya ; Pilkada Damai Harapan Kita Semua


SURYADEWATA.COM
Danrem 163/WSA Kolonel Arh I Gede Widiyana, S.H., menjadi nara sumber tunggal pada acara dialog interaktif Hai Bali Kenken yang mengangkat tema Pilkada Damai.

Kegiatan dialog interaktif tersebut merupakan program acara dialog secara langsung (live) yang disiarkan melalui Pro 1 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Denpasar, Selasa (24/04)

Pada kesempatan yang berbahagia ini, Danrem 163/Wira Satya menyampaikan tentang peran dan tugas TNI dalam menjaga keamanan dikaitkan dengan pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan di wilayah Kodam lX/Udayana, khususnya wilayah Bali.

“Semoga pemikiran yang akan saya sampaikan dapat memberi inspirasi dan kontribusi positif kepada kita sebagai anak bangsa dalam memperkokoh rasa nasionalisme serta meningkatkan militansi dan nilai-nilai kebangsaan demi tetap tegaknya keutuhan NKRI yang sangat kita cintai”, ungkap Danrem.

Menurutnya, TNI Angkatan Darat merupakan bagian dari TNI memiliki tugas pokok yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Terkait Tahun 2018 yang merupakan tahun politik, kebijakan pimpinan TNI sangat jelas tentang netralitas TNI, oleh karena itu, hal ini menjadi sangat pokok bagi setiap Prajurit TNI dalam menyikapinya.

Para prajurit TNI diharapkan dapat menciptakan suasana yang dinamis, aman dan damai bagi masyarakat. TNI harus memegang teguh netralitasnya dan bila tidak netral akan membawa dampak bagi masyarakat menjadi tidak nyaman dalam menyampaikan aspirasi politiknya. Hal tersebut merupakan pelanggaran keras jika ada prajurit yang tidak netral.

Pemilu akan berjalan dengan sukses dan aman jika sistem yang ada didalamnya yaitu KPU, Panwaslu, Partai Politik dan masyarakat sebagai pemilih benar-benar melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan konsekuen.

TNI memang tidak berpolitik praktis, tetapi harus memonitor dan memberikan bantuan sepenuhnya agar perhelatan Pemilu berjalan aman, lancar dan sukses.

Netralitas TNI tidak saja diwujudkan dalam sikap dan tindakan, misalnya tidak berafiliasi dan memihak salah satu partai politik peserta Pemilu atau kontestan calon, tetapi juga tidak akan memfasilitasi dalam bentuk sarana atau prasarana apapun yang dimiliki TNI untuk kegiatan politik kontestan.

Bantuan yang dapat diberikan TNI untuk kelancaran pelaksanaan Pemilu antara lain pengamanan logistik/surat suara. Dalam hal pengamanan pendistribusian logistlk, TNI bisa memberikan bantuan sarana kepada KPU berupa kendaraan untuk mendistribusikan kotak/surat suara ke daerah rawan dan terpencil yang tidak terjangkau oleh panitia/KPU.

Selain pendistribusian Iogistik Pemilu, TNI akan melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak Kepolisian sesuai tugas perbantuan yang digariskan dalam UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dalam hal Tugas Operasi Militer Selain Perang atau OMSP yaitu tugas perbantuan kepada instansi lain.

Sinergitas antara TNI dan Polri dalam hal ini akan terus diwujudkan dalam mengamankan dan mensukseskan Pilkada yang dilaksanakan di wilayah Kodam IX/Udayana.

TNl-Polri akan selalu mewujudkan komitmen soliditas sehingga akan terwujud sinergitas, inilah bentuk baku TNI-Polri terhadap masyarakat.

Di samping itu, TNI harus dapat mewujudkan rasa aman, nyaman dan damai dalam pesta demokrasi, sehingga masyarakat akan mampu menyuarakan aspirasi politiknya secara bebas.

Apabila terjadi peningkatan suhu politik yang sampai mengarah kepada gangguan keamanan negara, maka personal TNl selalu siap mengamankan segala kemungkinan terburuk. Bantuan semacam ini dilakukan karena semata-mata TNI memiliki rasa tanggung jawab tinggi untuk ikut serta menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi, yang merupakan penentu arah kelangsungan perjalanan hidup bangsa lima tahun mendatang.

Terkait pelaksanaan Pilkada yang akan dilaksanakan di wilayah Kodam lX/Udayana maka antisipasi terhadap perkembangan situasi terus dilakukan dan kekuatan yang dipersiapkan secara maksimal dimana kekuatan Kodam IX/Udayana semua dikerahkan dan bahkan bila perkembangan situasi berkembang lebih jauh yang memungkinkan penambahan kekuatan TNI akan dilakukan secara maksimal.

TNI dan Polri akan melakukan pengamanan pada tahapan sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Pilkada. TNI maupun Polri dalam hal ini sepakat untuk lebih menekankan pengamanan Pilkada ini secara preventif/pencegahan dan tidak ingin terjadi tindakan anarkhis oleh masyarakat serta kita menginginkan seluruh masyarakat dalam pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan damai, aman dan penuh persuasif sehingga terciptalah Pemllu yang demokratis, jujur dan adil.

Jalannya dialog yang berdurasi selama 1 jam tersebut menjadi lebih interaktif dengan adanya masukan dari beberapa pendengar yang memonitor acara tersebut dengan satu harapan perta demokrasi Pilkada Tahun 2018, Pileg dan Pilpres 2019 mendatang dapat berlangsung aman, jujur dan adil serta mengharapkan peran TNI-Polri yang maksimal dalam menjamin kondusifitas keamanan di wilayah khususnya di Provinsi Bali.

Previous Kemenlu dan Kemenkeu Bahas Efisiensi Tata Kelola Anggaran Perwakilan RI
Next Kapolres Badung Buka Rapat Koordinasi Operasi Ketupat Agung 2018

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *