Gubernur Bali Pastika Minta Koster-Ace Tak Andalkan Data BPS


Denpasar , suryadewata.com
Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengharapkan agar program gubernur dan wakil gubernur Bali terpilih, Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Koster-Ace), bisa mewujudkan Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera (Mandara).

Pastika yang akan mengakhir masa jabatannya pada 29 Agustus mendatang juga meminta Koster-Ace untuk tak mengandalkan data BPS dalam mengukur kondisi riil masyarakat.

Menurut dia, data yang disajikan secara secara makro oleh BPS belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya di tengah masyarakat.

Pastika mencontohkan data kemiskinan, khususnya penerima bedah rumah. Menurut dia, kalau mengacu data BPS, bedah rumah seharusnya sudah tuntas tahun 2017. Namun, masih ada yang tercecer.

Masih ada yang mengajukan proposal bedah rumah. Ia memperkirakan masih ada 5.000 rumah tidak layak huni yang membutuhkan bedah rumah.

Karena itu Pastika mengharapkan Koster-Ace turun langsung ke tengah masyarakat untuk melihat langsung kondisi mereka.

“Saya mengharapkan pak gubernur, wakil gubernur dan pejabat lainnya untuk melihat ke bawah (turun ke tengah masyarakat, red). Karena data makro tidak sepenuhnya akurat dengan kondisi di sana,” kata Pastika usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Bali dengan agenda Pengumuman hasil penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali terpilih oleh KPU Provinsi Bali, Senin (30/7).

Harapan itu didengar langsung oleh Koster-Ace yang berdiri di samping Pastika.

Sementara Wayan Koster menyampaikan sejumlah program prioritasnya. Ia menegaskan komitmennya untuk menuntaskan program pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, baik darat, laut dan udara. Menurut dia, infrastruktur itu sangat penting untuk mendukung pariwisata.

“Kami akan fokus untuk pembangunan infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi. Kami targetkan selai dalam waktu lima tahun infrastruktur,” kata Koster.

Ketua DPD PDI perjuangan Provinsi Bali ini juga menyiapkan program legislasi sebagai payung hukum dalam melaksanakan program dan kebijakannya.

Sejumlah program legislasi itu di antaranya menyiapkan naskah akademik revisi UU Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT, menyiapkan Ranperda larangan pembungkus plastik, Ranperda tentang revisi Desa Pakraman.

Tak hanya itu Koster juga berjanji, akan mewajibkan hotel dan restaurant menggunakan produk pertanian Bali.

“Kami juga siapkan Pergub tentang penggunaan huruf Bali pada perkantoran dan fasilitas publik,” katanya.

Previous 10 Tahun Simakrama Bali Mandara, Era Koster Tergantung Kebutuhan
Next Gubernur Baru Koster-Ace Segera Rampungkan Program Legislasi

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *