Perda Pendidikan, Solusi Bali


Denpasar , suryadewata.com
Setelah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri di Bali 2018 mengalami carut marut kini tercetus agar kedepannya dibenahi dengan pembuatan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan.

“Pembentukan Perda Pendidikan perlu kita kaji,” kata Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali I Nyoman Parta di Denpasar, Minggu (29/7).

Ia mengaku, pihaknya sedang melakukan pengkajian lebih mendalam.

Sedangkan, DPRD Bali sedang merampungkan Perda tentang Lansia yang juga menjadi perhatian serius segera diselesaikan.

Untuk itu, besar kemungkinan Perda Pendidikan dapat dilaksanakan dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik.

Sementara itu, Ketua YPLP PGRI Kabupaten Badung Dr I Made Gede Putra Wijaya mendorong, Perda pendidikan agar segera dibuat sebagai bentuk bukti dari pembangunan daerah yang mengutamakan pendidikan.

Hal itu sebagai implementasi Undang-Undang (UU) Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Selain itu, pendidikan maupun Pasal 3 Ayat 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945; Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan UU.

Begitu juga yang tertuang dalam Alinea keempat pembukaan UUD 1945 memuat dasar negara Pancasila yaitu “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yangberkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan berasab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwa-kilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan srosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sedangkan Gubernur Bali Made Mangku Pastika juga mendukung pembentukan Perda Pendidikan.

Dengan hal tersebut, memastikan masyarakat Bali mendapatkan pendidikan dasar minimal belajar selama 12 tahun.

Rencana itu agar diwujudkan oleh Gubernur dan Wakil Gubenur Bali Periode 2018-2023 Koster-Ace.

Menurutnya, rencana tersebut nampaknya sejalan dengan program Gubernur Bali Baru.

“Untuk itu, penanganan pendidikan dapat dilakukan sehingga anak Bali menjadi cerdas dan berdaya saing global,” tutupnya. (ART)

Previous SAT POL PP Badung Terkait Keamanan Sambut Event IMF World Bank di Bali.
Next TEMU WIRASA SEMETON NUSA PENIDA PURANTARA

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *