AA. Gde Agung : Kretiria Yang Harus Dimiliki Anggota DPD


Badung, suryadewata.com
AA. Gde Agung mantan Bupati Badung dua kali periode berturut- turut tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 dengan modal pengalaman menjadi Bupati serta diberi kesehatan oleh Yang Kuasa untuk ngayah lagi mewakili Bali ke DPD RI ditingkat pusat.

AA. Gde Agung yang ditemui awak media di Puri Ageng Mengwi tanggal 01/08/2018 mengatakan banyak hal yang bisa diperbuat oleh DPD berkaitan dengan Undang-undang no. 2 tahun 2018 yang mana DPD mempunyai kewenangan yang xukup signifikan didalamnya termasuk kewenangan Legistasi serta pengawasan.
Dengan kewenangan ini mestinya DPD bisa berbuat maksimal untuk kepentingan Bali.

Untuk itu diperlukan seorang anggota DPD yang harus memiliki beberapa kriteria diantaranya memiliki kwalitas, integritas, kredibelitas dan yang paling penting memiliki sensitipitas terhadap aspirasi masyarakat yang akan disuarakan kepusat.

Perlu diingat anggota DPD bukan berpikir sebagai bakal calon Bupati ataupun Gubernur dia harus memposisikan dirinya sebagai seorang utusan daerah Bali untuk memperjuangkan Bali dari semua aspek sendi-sendi kehidupan masyarakat Bali ………..ucapnya.

Menjadi seorang anggita DPD yang pertama harus berpikir masalah legistasi dimana sampai sekarang Provinsi Bali berlaku undang-undang no. 64 tahun 1958 yang masih disebut Nusa Tenggara, NTB dan NTT.
Ini kewajiban dari anggota DPD untuk memperjuangkan agar Bali memiliki undang-undang sebagai dasar existensi Bali yang mengacu kepada sendi-sendi kehidupan masyarakat bali baik itu agama, budaya, adat dan tidak kalah pentingnya segi demografi dan geografi.
Bali harus eksis berdasarkan undang-undang yang ada seyogyanya harus diperjuangkan…..tegasnya.

Menyangkut kewenangan DPD dari segi legalitas  berdasarkan undang-undang no. 2 tahun 2018 sudah jelas berkaitan dengan Otonomi daerah didalamnya termasuk pemekaran, penggabungan, sumber daya alam, pembagian keuangan pusat dan daerah itu semua merupakan kewenangan DPD.

Untuk kewenangan pertimbangan memberikan perrimbangan terkait penyusunan undang-undang APBN berhubungan dengan  dengan 3 hal yaitu : pajak, pendidikan dan agama.

Selanjutnya kewenangan pengawasan termasuk pengawasan berkaitan dengan hal-hal bernuansa daerah untuk itu seorang anggota DPD disamping bermodalkan legalitas, integritas, berkwalitas harus memiliki sensitipitas tidak bisa berjuang sendiri-sendiribjadi haris berjuang bersama-sama dengan sesama anggota DPD lainya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Bali.

Kemampuan lobi juga harisndimiliki anggota DPD meliputi lobi sesama anggota Legislatif,  DPR RI, Eksekutif, pemerintahan, Presiden dan Menteri, lembaga-lembaga tinggi negara baik daerah maupun pusat.
Yang tidak kalah penting anggota DPD harus menguasai permasalahan daerah……jelas AA. Gde Agung.
(yut)

Previous Tak Bermaksud Diskriminasi, Klarifikasi Loker Non Hindu
Next Presiden: Jaga Semangat Persaudaraan

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *