Penganugrahan Anubawa Sasana Kepada 14 Desa Sadar Hukum


Badung, suryadewata.com
Peresmian tersebut ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan Menteri (SK), penyerahan piagam penghargaan, serta penandatanganan prasasti oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasona H. Laoli diruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Rabu (8/8).

Peresmian penganugrahan  Anubawa Sasana kepada14 desa sadar hukum tersebut, yaitu 10 desa/kelurahan di Kabupaten Badung, dan 4 desa/kelurahan di Kabupaten Tabanan.

Keempat belas desa/kelurahan tersebut, yaitu; Tanjung Benoa (Kuta Selatan), Kuta, Kedonganan (Kuta), Seminyak (Kuta), Kerobokan Kaja (Kuta Utara), Tuban (Kuta), Kerobokan Kelod (Kuta Utara), Desa Bongkasa Pertiwi (Abiansemal), Kutuh (Kuta Selatan), Ungasan (Kuta Selatan), Blimbing (Pupuan), Jatiluwih (Penebel), Kesiut (Kerambitan), Tanggun Titi (Selemadeg Timur).

Piagam penghargaan diberikan kepada Gubernur Bali, Bupati Badung, dan Bupati Tabanan atas jasanya membina dan mengembangkan desa/kelurahan binaan menjadi desa/kelurahan sadar hukum

Selain itu, bagi Camat, Kepala Desa dan Lurah dari masing-masing desa/kelurahan diberikan medali penghargaan.

Menkumham mengatakan membangun desa/kelurahan yang berkesadaran hukum merupakan bagian dari upaya mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.

Ada korelasi yang sangat positif antara tingkat kesadaran hukum masyarakat di suatu daerah dengan tingkat pembangunan ekonominya.

Semakin tinggi kepatuhan masyarakat terhadap hukum maka tingkat kesejahteraan ekonominyapun semakin tinggi.

Ia menambahakan Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum ini dilakukan dengan tahapan-tahapan, dan menggunakan standar-standar yang cukup ketat.

“kalo dilihat di Badung ada 64 desa/kelurahan yang dapat cuma 10, kriterianya memang cukup ketat, ada angka narkoba harus rendah, angka perceraian harus rendah, angka kriminalitas rendah, kepatuhan membayar pajak tinggi, kepatuhan kepada perda-perda, dan yang lainnya,” paparnya.

Yasona juga mengingatkan agar upaya membangun kesadaran hukum tidak berhenti setelah penetapan ini saja. Karena prosesnya akan terus dievaluasi.

Ia mengatakan peran dari Camat, Kepala Desa, Lurah sangat penting untuk terus mendorong kesadaran hukum masyarakatnya.

“Jangan berhenti pada mendapat sertifikat, pada peresmian ini, harus terus didorong (kesadaran hukum masyarakat, red),” katanya.

Peresmian tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Bali, Bupati Badung, Bupati Tabanan, DPRD Provinsi, Unsur Forkopinda Kab. Badung dan Kab. Tabanan, Polda Bali.

Sedangkan dari jajaran Kemenkumham yaitu Bpk. Sekjen, Kepala BPHN, Staf Khusus Menteri, Penasehat Menteri, Karo Umum, Karo Humas, Kapusluh BPHN, Kakanwil Kemenkumham Bali berserta pejabat tinggi pratama, KaUPT, serta pejabat administrasi kanwil.

Gubernur Bali, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat mengatakan supremasi hukum diawali dari penegak hukum yng tegas dalam menindak segala pelanggaran hukum.

Diharapakan peresmian ini mampu menjadi solusi dalam upaya mendekatkan hukum kepada masyarakat, dan Pemprov Bali selalu terbuka dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum guna menegakan supremasi hukum.

Previous Tim Jatanras Polres Badung Tembak Pelaku Jambret “Beraksi di 30 TKP Spesialis Menyasar Handphone Wisatawan”
Next Bhakti Sosial HUT TNI Kodam IX/Udayana Khitan 32 Orang Anak

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *