Tingkatkan PAD Bali, Satpol PP Akan Tertibkan Segala Aktivitas Usaha Tanpa Ijin


Denpasar , suryadewata.com
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali akan menertibkan aktivitas usaha yang tanpa ijin agar pendapatan asli daerah (PAD) semakin meningkat.

Upaya itu, agar segala bentuk usaha tertib hukum dan ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan.

“Saat ini kami masih memberikan kesempatan para pengusaha melengkapi segala bentuk perijinan usaha digeluti, apabila ada masih melanggar akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi di Denpasar, Jumat (10/8).

Menurutnya, masih banyak potensi pajak daerah yang belum ditertibkan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Selain PAD Bali berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) maupun Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Namun pendapatan juga mampu diperoleh dari Pajak Air Pemukaan (PAP) karena pada praktiknya banyak dilakukan oleh masyarakat Bali.

Hal itu yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 Tahun 2017  Tentang Besaran Nilai Pajak Retribusi Air Permukaan.

Usaha yang dapat ditertibkan yang bergerak bidang Wisata Tirta, Usaha Air Kemasan, Penyiraman Pot, Kolam, Permandian Hewan Besar (Gajah, Badak), Turbin, Water Sport, Tambak Kolam Ikan.

Namun penggunaan pemanfaatan air laut maupun air bawah tanah (ABT) tidak termasuk air permukaan, tetapi usahanya tetap harus berijin jika beroperasi pada kawasan tersebut.

Dengan penertiban itu, peningkatan  cukup siginifikan seperti di daerah Tabanan, awalnya hanya dapat pendapatan Rp30 Juta per bulan kini menjadi Rp80 Juta per bulan.

“Kami juga akan fokus tertibkan dari sektor Pajak Cukai Rokok,” ungkapnya.

Selain itu, penertiban nomor kendaraan luar daerah yang beroperasi di Bali sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2016 Tentang Lalu Lintas Jalan.

Namun, pihaknya masih mendorong  diterbitkannya Pergub yang merupakan tindak lanjut dari dinas terkait (Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah Bali) sebagai tindak lanjut Perda tersebut.

“Kami mendorong terbitnya Pergub yang merukan pengaturan secara teknis karena dua tahun Perda sudah terbit,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasatpol PP Provinsi Bali I Made Sukadana menambahkan, pemerintah daerah agar membuat produk hukum apabila ada aktivitas ekonomi yang berpotensi menghasilkan pajak namun belum ada aturannya.

“Saya minta dibikin aturannya agar bisa kami tertibkan, sehingga tidak merugikan negara dan masyarakat,” ujarnya.

Misalnya, pajak terhadap penggunaan axsavator, motor All Terrain Vehicle (ATV) maupun alat berat lainnya.

Dengan hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan PAD dan adanya sinergi antar lembaga terkait.

“Pengawasan dari masyarakat berpan penting dalam mewujudkan tertib wajib pajak,” tutupnya. (ART)

Previous Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Polres Karangasem Gelar Program SIPUTU dan Peduli Polres Karangasem
Next KORBAN TERUS BERTAMBAH, 321 MENINGGAL DUNIA AKIBAT GEMPA 7 SR

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *