Predikat WTP Mubazir, Bupati Mas Sumatri Gagal Tuntaskan Ratusan Aset Tanah Tak Bersertifikat 


Karangasem, suryadewata.com
Persoalan aset masih menjadi catatan berulang, dalam setiap capaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Persoalan paling serius adalah aset tanah. Sebab, ada ratusan aset bidang tanah ternyata tak bersertifkat.

Bupati Mas Sumatri dinilai gagal menuntaskan catatan negatif dalam raihan tiga kali WTP.

Lembaga DPRD Karangasem pun melalui Pansus Pengelolaan dan Penataan Aset Daerah mendesak agar pemerintah daerah mampu menuntaskan persoalan ini. Agar, tak terus menerus berulang tahun.

Persoalan ini sempat terungkap dalam rapat pansus dengan eksekutif di Ruang Rapat Gedung Dewan Karangasem.

Ketua Pansus I Nyoman Musna Antara, mengatakan jumlah aset tanah pemerintah daerah mencapai 698 bidang.

Dari jumlah itu, baru sebanyak 287 bidang tanah yang bersertifikat Pemkab Karangasem. Sementara 102 bidang tanah bersertifikat Pemprov Bali dan sebanyak 309 bidang tanah masih belum bersertifikat.

Dari 309 tanah tak bersertifikat, terdiri dari tanah SD diklaim pihak lain seperti desa adat/pihak ketiga sebanyak 55 bidang. Tanah SD tanahnya belum jelas atau tidak ada mengklaim sebanyak 23 bidang tanah.

Tanah Posyandu/Puskesmas 38 bidang tanah. Tanah Dispendik, UPT dan SLTP sebanyak 23 bidang tanah. Tanah SD se-kabupaten 81 bidang tanah. Tanah Dinas Perhubungan sebanyak 13 bidang. Tanah Dinas PUPR sebanyak 29 bidang tanah.

Tanah bekas Dinas Peternakan sebanyak 17 bidang tanah. Tanah bekas Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebanyak tiga bidang tanah. Tanah OPD lainnya (bagian-bagian di Setda, Pariwisata, Perindag, Sosial, Arsip, RSU dan Kecamatan) sebanyak 20 bidang tanah.

Musna menambahkan, hasil kerja pansus, setelah koordinasi dengan eksekutif, ada beberapa catatan atas tanah yang belum dapat disertifikatkan. Tanah SD dengan jumlah 78 bidang yang terdiri dari 55 bidang diklaim pihak lain (desa adat/pihak ketiga) dan 23 bidang statusnya belum jelas (tidak ada mengklaim), sampai saat ini belum bisa diusulkan pendaftaran pensertifikatan.

“Ini karena pihak BPN tidak berani melakukan pengukuran terhadap bidang tanah yang bersengketa, disengketakan atau diduga bersengketa,” kata politisi Partai Golkar ini.

Selain itu, tanah Posyandu/Puskesmas dengan jumlah 38 bidang, sampai saat ini belum dimohonkan pendaftaran sertifikat, karena tanahnya milik pihak lain / pihak ketiga.

Tanah dengan jumlah 29 bidang yang tercatat pada Dinas PUPR, sebagian besar merupakan hasil pengadaan. Namun proses permohonan pensertifikatannya dilakukan tahun berikutnya. Sehingga terkendala aturan teknis di BPN yang tidak membolehkan pemerintah membiayai pemecahan sertifikat, karena masih atas nama hak milik.

Tanah sejumlah 164 bidang yang terdiri dari 28 bidang tercatat pada Dispendik, UPT dan SMP,  81 bidang untuk SD, 13 bidang tercatat pada Dinas Perhubungan, 17 bidang tercatat pada ex Dinas Peternakan, 3 bidang tercatat pada ex. Dinas Hutbun, 2 bidang tercatat pada ex. Dinas kebersihan dan 20 bidang tercatat pada beberapa OPD, saat in belum bisa didaftarkan permohonan sertifikat. Ini karena menurut BPN bukti kepemilikan masih lemah dan sporadik, bukti penguasaan juga kurang lengkap. Sehingga belum bisa didaftarkan.

Menyikapi permasalahan ini, anggota DPRD Karangasem lainnya, Wayan Sudira, menambahkan, aset tanah yang belum dapat disertifikatkan, akan dimohonkan untuk proses sertifikat lagi.

Terhadap 164 bidang tanah diatas, akan dilakukan uji petik ke Iapangan. Ini guna untuk dapat data dan informasi terbaru terkait status tanah bersangkutan.

“Sekiranya berdasarkan data dan informasi terbaru tersebut, memungkinkan untuk didaftarkan. Maka akan dilakukan permohonan pengukuran pensertifikatan,” tegasnya.

Proses kerja pansus ini diperkirakan akan berjalan panjang. Sebab, persoalan aset pemerintah daerah ini amat pelik dan harus diselesaikan dengan teliti dan perlahan. (ART/GAB)

Previous Bansos Lamban Cair, DPRD Panggil Dinas Sosial Karangasem
Next Berharap Keagungan Raja Parikesit Spirit Pemimpin Bali, Gubernur Pastika Mohon Pamit

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *