Penilaian THK, Pastikan Keberlanjutan Pertanian Bali


Denpasar, suryadewata.com
Kepala Dinas (Kadis) Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali IB Wisnuardana memastikan keberlanjutan pertanian Pulau Dewata sesuai dengan nilai universal Tri Hita Karana (THK).

“THK sebagai landasan dan program pembangunan Gubernur Bali I Wayan Koster tahun 2018- 2023 yaitu ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’,” kata Wisnuardana di Denpasar, Kamis (20/9).

Hal itu disampaikan ketika Penilaian Tri Hita Karana Award dan Accreditations pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bali.

Ia mengatakan, implementasi THK sebagai sumber terciptanya kebaikan, kegembiraan, kelestarian dan kebahagian hidup lahir bathin.

Konsep keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan (Parayangan), dengan sesama (Pawongan) dan dengan alam lingkungan (Palemahan).

Dikutinya lomba Tri Hita Karana Award and Accreditations ini dimaksudkan untuk mengevaluasi dan memperoleh saran masukan dari para assesor THK terhadap komponen-komponen THK yang sudah diterapkan/ diimplementasikan di ingkungan kantor oleh seluruh ASN Dinas yang jumlahnya 552 orang.

“Penilaian tersebut mampu memberikan evaluasi secara menyeluruh agar dapat dijadikan tolak ukur perubahan pengembangan pertanian Bali yang lebih baik,” ujarnya.

Untuk itu, THK seharusnya diimplementasikan mulai dari kehidupan pribadi/diri sendiri, di keluarga, lingkungan kerja dan lebih luas dalam tatanan pemerintahan

Sebagai instansi penyuluhan, Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali bersama-sama Dinas terkait di Kab./Kota harus selalu dekat dengan masyarakat petani dan pekebun.

Terdapat 1603 Subak Sawah dan 1.113 Subak Abian yang menjadi obyek pembinaan khususnya dalam mengembangan usaha budidaya tanaman yang prodiktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sementara itu, Ketua Yayasan Tri Hita Karana Bali I Gusti Ngurah Wisnu Wardana menambahkan, penilaian dilakukan secara ketat.

“Kami mencocokan data yang dilaporkan dengan kenyataannya di lapangan,” ujarnya.

Kegiatan itu diharapkan dapat menjaga kelestarian dan kelanjutan pertanian pada masa depan.

Terlebih Bali sebagai daerah pariwisata dunia, apalagi akan menjadi tuan rumah International Monetary Fund (IMF) dan World Bank bulan Oktober mendatang.

Untuk itu, pihaknya juga melakukan penilaian pada sejumlah hotel di Bali.

Dengan demikian, penilaian yang dilakukan mulai dari tahun 2000 berdampak signifikan.

Selain mendorong membangunan suasana kerja yang baik, tetapi lingkungan juga tetap hijau.

Upaya itu, Bali selalu menjadi daya tarik tersendiri termasuk meraih beberapa penghargaan.

Ia menambahkan, pada penetapaan kode etik pariwisata dunia oleh Perserikatan Bangsa Bangsa pada 2001 lalu, telah dianjurkan untuk menerapkan kandungan kode etik itu dalam kebijakan kebijakan pemerintah sehingga menjadi dasar hukum yang kuat dan dapat diikuti semua kalangan.

Bukan hanya itu saja, hal yang juga penting terkait penandatanganan itu adalah Indonesia sebagai salah satu negara perintis yang memasukan kode etik pariwisata ke dalam Undang Undang (UU) Kepariwisataan secara nasional.

“Hal penting kedua, di Bali pada 2011 UN-WTO melahirkan The Spirit Of Bali yang menegaskan kode etik pariwisata dunia adalah peta jalan mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab di Pulau Dewata,” tutupnya. (ART)

Previous TNI Polri Komitmen Jaga Netralitas dalam Pemilu.
Next Polres Badung Gelar Apel Kesiapan Pengamanan Annual Meeting IMF World Bank 2018

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *