Belasan Guide Tiongkok Ilegal Disinyalir Memberikan Informasi Tidak Benar Diamankan Satpol PP


Foto : Sidak Gabungan Dengan Satpol PP Provinsi Bali ciduk Guide Tiongkok ilegal di kawasan wisata tirta Nusa Dua,

Badung, suryadewata.com – Belasan Guide Tingkok ilegal ditangkap tim gabungan Satpol PP Provinsi Bali di kawasan wisata tirta Pantai Nusa Dua karena tidak bisa menunjukkan izin sebagai pramuwisata yang tergabung dalam Himpunan Pemandu Wisata (HPI) Povinsi Bali, Selasa (25/89/2018). Tim Gabungan terdiri dari Satpol PP Provinsi Bali, Satpol PP Badung dan dari pihak TNI dan Polri. Dijadwalkan guide liar akan menjalankan sidang tipiring pada hari Kamis mendatang di Kantor Camat Kuta Selatan.

Sidak gabungan dipimpin langsung Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Provinsi Bali, Made Sukadana didampingi Kasatpol PP Kabupaten Badung, I Gusti Agung Ketut Suryanegara langsung menyasar kawasan wisata Kuta Selatan yakni Nusa dua dan Uluwatu.

Sebelum menuju lokasi tim gabungan melakukan apel dan bergerak ke lokasi, awal pergerakan tim langsung menjaring 3 gacong (guide liar yang kerap menawarkan paket wisata). Dari keterangan gacong yang terjaring di depan pintu keluar tol Nusa Dua mereka berjumlah 10 orang bahkan mereka mengaku banyak berkeliaran gacong di beberapa kawasan lainnya seperti Kawasan Pantai Kuta, Jimbaran dan pusat-pusat perbelanjaan.

Usai mendata para gacong untuk menjalankan proses tipiring tim gabungan langsung bergerak ke kawasan wisata tirta Nusa Dua. Disini tim gabungan banyak mendapatkan Guide Tiongkok ilegal tanpa membawa kartu atau surat tanda lapor diri (STLD). Parahnya 15 orang terjaring tanpa bisa menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) sebagai guide Mandarin.

Kasatpol PP Provinsi Bali, Made Sukadana menjelaskan sidak gabungan dilaksanakan dalam rangka persiapan menyambut kegiatan event Annual Meeting IMF dan World Bank yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 14 Oktober  2018.

“Sidak kita lakukan untuk menertibkan pramuwisata ilegal, juga termasuk pemamdu boat di Wilayah Tanjung, money canger dan gepeng. Untuk menjaga citra pariwisata, sekaligus dalam rangka menyambut IMF-World Bank,” ujar Sukadana.

Sidak Gabungan ini dilaksanakan setelah pada waktu sebelumnya Satpol PP Provinsi Bali mengintruksikan Satpol PP se-Bali untuk melaksanakan penertiban baliho kadaluarsa, tanpa ijin, rusak dan yang tidak sesuai peruntukan serta alat pengenalan diri (APD) Caleg yang tidak sesuai aturan dari KPU disepanjang jalur yang dilalui oleh peserta IMF-World Bank termasuk yang ada di kawasan wisata yang akan dikunjungi para delegasi.

Sukadana menambahkan sidak gabungan akan terus diintensifkan di Kawasan Kuta dan kawasan wisata lainnya, begitu pula di kabupaten/ kota di Bali oleh Satpol PP masing-masing. Tentu saja dalam sidak Satpol PP juga akan menindak berbagai bentuk pelanggaran lainnya seperti terkait pelanggaran tata ruang, sepadan pantai, bangunan liar termasuk berbagai izin operasional usaha salah satunya atraksi wisata tirta.

Kasat Pol PP Kabupaten Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara mengatakan sebagai tuan rumah pelaksanaan event Internasional Annual Meeting IMF-World Bank, Kabupaten Badung harus mampu menjadi tuan rumah yang memberikan kenyamanan dan ketertiban wilayah. Terkait penertiban guide liar, pemandu wisata tirta liar, gacong hingga gepeng dan money canger tidak berizin sebagai upaya menjaga kualitas pariwisata Bali.

Pada sidak gabungan ini sengaja difokuskan di beberapa objek wisata utama Kawasan Kuta Selatan seperti Uluwatu, Pantai Pandawa dan Pantai Melasti. Tempat-tempat ini dipastikan akan menjadi salah satu tujuan para delegasi sebagai destinasi wisata yang telah dikenal wisatawan mancanegara.

Sidak akan terus dilaksanakan baik gabungan maupun mandiri hingga menjelang H-2 pelaksanaan IMF-World Bank. “Ada penertiban di Kawasan Uluwatu karena disana menjadi objek kunjungan peserta delegasi termasuk Pantai Pandawa dan Melasti yang sekarang lagi tren sebagai destinasi wisata. Guide asing yang menjadi pramuwisata ilegal juga akan terus kita jaring, hingga H-2 sudah fokus pada konsentrasi penjagaan dan pengamanan wilayah,” tegas Suryanegara.

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Dewa Nyoman Rai Dharmadi didampingi Plt. Kasi Pembinaan dan Pengawasan Satpol PP I Ketut Sadar mengatakan, upaya penertiban akan terus digiatkan di seluruh wilayah. Diawali penertiban jelang IMF-World Bank ini kedepan upaya yang sama akan terus berlanjut, utamanya untuk guide ilegal yang terlibat praktik jual beli kepala.
Satpol PP sebagai instansi penegak Perda akan selalu didepan untuk menciptakan ketertiban di masyarakat.

Dharmadi juga menegaskan dalam melaksanakan sidak pihaknya selalu berdasarkan laporan dan hasil pemantauan di lapangan sehingga kordinasi dan pergerakan dilapangan kerap dilakukan secara spontan, tanpa selalu bisa didampingi stake holder atau instansi terkait lainnya untuk ikut mengawal pelaksanaan sidak.

“Tertib tidak hanya menyambut IMF-World Bank namun diawali penertiban jelang IMF dan akan dilakukan terus menerus. Tidak ada lagi jual beli kepala wisatawan. Satpol PP Bali tidak mau main-main dengan guide liar. Jangan coba-coba tidak ber-KTPP atau tidak memiliki lisensi pramuwisata,” tegasnya.

Dalam sidak gabungan Satpol PP juga mendapati sebuah tempat usaha yang disinyalur melanggar Perda terkait spadan pantai serta hanya mengantongi beberapa izin dari provinsi dan tidak mampu menunjukkan kelengkapan izin lainnya yang seharusnya didapatkan di tingkat kabupaten. Berdasarkan temuan ini diputuskan untuk memberikan surat pemanggilan untuk pemilik dan pengelola usaha untuk menunjukkan kelengkapan izin usahanya. Pihak pengelola juga berjanji akan mengikuti aturan bila terbukti melakukan pelanggaran berupa bangunan di spadan pantai.

Sementara salah satu Guide Mandarin,  Yolanda gozali dari Travel Gajah Bali menyambut baik sidak gabungan yang dilakukan Satpol PP. Menurutnya keberadaan guide liar sudah menjadi permasalahan yang krusial dalam menjaga kualitas kepariwisataan Bali. Pasalnya bila pramuwisata salah memberikan informasi dan tidak dilengkapi dengan KTPP maka informasi yang didapat wisatawan bisa salah dan membuat image buruk dimata dunia.

“Saya senang ada penertiban guide liar oleh Satpol PP. Kalau tidak punya lisensi ya harus ditertibkan, mereka tidak tahu budaya Bali semestinya mereka kan harus profesional,” ujarnya. (*)

Previous Belasan Guide Tiongkok Ilegal Disinyalir Memberikan Informasi Tidak Benar Diamankan Satpol PP
Next Tagel Winarta : Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Gianyar

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *