Gubernur Koster Ajak Semua Pihak Jaga Stabilitas Bali Jelang Pemilu dan Pilpres 2019


SURYADEWATA.COM
Gubernur Bali Wayan Koster mengajak semua elemen untuk selalu menjaga Bali agar tetap kondusif jelang Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden tahun 2019 nanti. Hal itu ditegaskannya saat menghadiri acara Coffee Morning untuk Menciptakan Sinergitas dan Netralitas Aparatur Negara dan Penyelenggara Pemilu tahun 2019, di Gedung Perkasa Raga Garwita (PRG), Polda Bali, Denpasar, Kamis (27/9). Apalagi menurutnya Bali sudah sukses menyelenggarakan pilkada 2018 yang tertib, aman dan terkendali sehingga prestasi tersebut harus diulang lagi tahun depan.

Dalam acara yang turut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Bupati/Walikota se-Bali, Sekda Prov Bali I Dewa Made Indra, Kapolda Bali Irjen Petrus Reinhard Golose, Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, KPU dan Bawaslu Bali serta tokoh masyarakat lainnya, Koster menegaskan bahwa keamanan adalah isu yang sangat sensitive, mengingat Bali sangat tergantung pada sektor pariwisata sebagai sektor penggerak perekonomian utama. Selain menyambut pesta demokrasi tahun depan, Ia menambahkan bahwa sebentar lagi Bali akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan IMF-WB Annual Meeting, sehingga Bali memerlukan setingan keamanan yang memadai dan bertaraf dunia. “Saya bangga Bali meraih predikat terbaik kedua setelah Kalimantan Utara dalam hal pelaksanaan pilkada yang aman, tertib dan terkendali, sehingga saya harap tidak hanya aparat Polri dan TNI, namun segenap lapisan dari berbagai elemen untuk menjaga kondusivitas tersebut sehingga Bali bisa meraih predikat terbaik pelaksanaan pemilu dan pilpres terbaik tahun depan,” jelasnya.

Apalagi, orang nomor satu di Bali ini mengatakan jika pelaksanaan Pemilihan umum legislatif cukup krodit. “Banyak peserta yang akan ikut pileg tersebut, dari pemilihan anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi hingga tingkat DPR RI dan juga pemilihan DPD. Tidak hanya partai yang banyak, peserta pemilu juga sudah pasti banyak, jadi saya harap pelaksana pemilu siap akan berbagai kemungkinan,” tegasnya. Selain itu, Ia juga menegaskan KPU dan Bawaslu harus professional dan netral dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. Karena hal itu pun akan Ia lakukan dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Bali. “Mari kita bangun dan jaga pesta demokrasi yang bermartabat ini di Bali demi mewujudkan visi dan misi Nangun Sat Kertih Loka Bali, One Island, One Management dan One Commando,” tandasnya.

Sementara itu dari pihak penyelenggara Pemilu menyatakan kesiapannya dalam menyambut pesta demokrasi tahun depan. Menurut Ketua KPU Bali I Dewa Gede Agung Lidartawan, permasalahan klasik yang sering terulang dari tahun ke tahun adalah masalah data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kurang akurat di lapangan. Untuk itu, pihaknya pun membuat terobosan dengan mengajak masyarakat untuk melaporkan langsung ke KPU jika ada DPT yang berubah di sekitarnya. “Jadi seumpanya ada keluarga atau tetangga sekitarnya meninggal atau sudah layak masuk DPT, saya ajak masyarakat untuk melapor ke KPU, ini demi pemutakhiran data kita,” ujarnya. Tak tanggung-tanggung, Ia berjanji akan menyiapkan piagam penghargaan bagi warga yang berani mengadu. Sedangkan Ketua Bawaslu yang diwakili oleh Koordinator Divis Hukum Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyatakan bahwa pemilu 2019 adalah pemilu yang bersejarah karena pemilihan legislatif dan pemilihan presiden akan dilaksanakan bersamaan. Sehingga Ia berharap masyarakat Bali bias memberikan contoh demokrasi yang baik kepada Indonesia bahkan dunia. Ia juga mengharapkan kesuksesan Pilkada 2018 di Bali bias diulang, atau bahkan lebih sukses lagi.

Sementara dari segi pengamanan, Kapolda Petrus R Golose dan Pangdam Udayana Benny Susianto menyatakan kesiapannya menjaga keamanan Bali seperti yang mereka lakukan dalam Pilkada 2018. Kapolda menyatakan akan menggunakan metode yang sama yang telah diterapkan dalam pilkada beberapa waktu yang lalu. Ia berharap masyarakat tidak terbelah karena perbedaan pandangan politik, karena menurutnya tahun depan bukanlah tahun politik namun pesta demokrasi. “Yang namanya pesta pastilah untuk bersenang-senang, jadi saya harap apa pun hasilnya, masyarakat tetap senang menerima,” ujarnya. Hal senada juga dikatakan oleh Pangdam Benny Susianto, bahwa pihaknya akan terus bersinergi dengan kepolisian dalam menjaga kondusivitas Bali. Sinergitas tersebut juga Ia harapkan datang dari seluruh stakeholder di Bali agar tercipta keamanan dan tidak mengancam pariwisata. Selain itu, pihaknya menjamin netralitas TNI dan Polri dalam pesta demokrasi tahun depan, sesuai yang diamanatkan oleh UU.

Dari segi pendampingan hukum, Kajati Bali Amir Yanto menyatakan kesiapan kejaksaan baik tingkat Kabupaten dan Provinsi di Bali dalam memberikan bantuan hukum yang berkaitan dengan pemilu. Menurtunya KPU dan Bawaslu bias meminta bantuan hukum apabila dalam perjalanan terjadi sengketa. Sengketa itu bisa antar para peserta pemilu ataupun antara peserta dengan KPU dan Bawaslu.”Kapanpun kami siap memberikan pendampingan hukum terkait pemilu,” tandasnya

Previous Gandeng 50 Perusahan, Job Fair Pemprov Bali Tawarkan 5009 Lowongan Kerja
Next Tingkatkan Kemampuan Komandan Dan Staf, Korem 163 Wira Satya Laksanakan Latihan Posko I Penanggulangan Bencana

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *