ASITA Minta Pelaku Pariwisata Jangan Hidup Bergantung Komisi, Setelah Wagub Cok Ace Tinjau Toko “Shopping” Tiongkok


Denpasar, suryadewata.com

Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies atau Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) meminta tindakan nyata pemerintah menuntaskan permasalahan praktek oknum Pemilik Toko “Shopping” yang khusus menerima paket wisatawan murah dari travel agent Tiongkok.

“Pemerintah agar tegas melakukan penindakan dan penutupan toko-toko ‘shopping’ penerima wisatawan Tiongkok, itu seperti yang dilakukan di Thailand” kata Ketua ASITA H. Asnawi Bahar di Denpasar, Kamis (18/10).

Hal itu disampaikan usai mendengar adanya peninjauan langsung Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati yang dikenal Cok Ace pada sejumlah toko “shopping” yang disinyalir beroperasi tidak sesuai peraturan yang berlaku.

Setelah adanya pemberitaan baik online, cetak dan elektronik yang menyoroti praktek toko “shopping” yang memonopoli pasar untuk menerima khusus wisatawan Tiongkok.

Ia mengharapkan, pemerintah Bali agar segera melakukan tindak lanjut, karena praktek itu sudah berlangsung bertahun-tahun.

Praktek toko “shopping” di Bali sudah tumbuh “subur” telah menjadi besar-besar meskipun jumlahnya belum mencapai 100 tempat.

Namun keberadaanya itu cukup mengkhawatirkan karena sudah disinyalir meluas hingga ke Kepulauan Riau.

“Citra pariwisata Pulau Dewata harus dijaga sebagai ‘barang’ berharga bagi Indonesia, kalau Bali rusak maka tanah air juga rusak,” ungkapnya.

Apalagi Bali sebagai pintu gerbang wisata dunia akan mempengaruhi pariwisata Indonesia yang kini sedang gencar dikembangkan untuk mencapai target kunjungan 20 juta wisatawan.

Ia mengaskan, apabila toko-toko itu  melakukan usaha di tanah air agar mengikuti aturan yang berlaku.

Jika diberikan 100 persen investasi namun diharapkan menjual berupa barang-barang, mestinya mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Selain itu, barang itu juga dipastikan dimana tempat produksinya (pabriknya), begitu juga kalau menjual produk import diharapkan mengikuti prosedur.

“Menjual produk import itu kan tidak mudah prosedurnya, seharusnya toko ‘shopping’ tidak seenaknya menjual barang import berkedok barang dalam negeri (Indonesia),” ungkapnya.

Disamping itu, pihaknya mengharapkan pelaku pariwisata agar meningkatkan kualitas sehingga mampu bersaing dan mandiri di negeri sendiri.

“Jangan sampai kawan-kawan hanya hidup dari komisi-komisi saja,” tegasnya.

Menurutnya, apabila hanya mengandalkan pendapatan dari komisi, kemungkinan besar sulit untuk besaing.

Untuk itu, para pelakunya juga berkomitmen agar tidak kembali menerima tamu sejenis tersebut.

“Dengan demikian, praktek itu tidak berlanjut dan barlarut-larut,” harapnya.

Sementara itu, Wagub Cok Ace mengakui adanya kebenaran apa yang ditemukan di toko-toko yang dikunjungi sesuai  pemberitaan.

Toko tersebut justru menjual barang-barang bukan produk lokal sebaliknya menjual produk luar import latex (bantal atau kasur terbuat dari karet), sutra bahkan obat-obatan.

Ketika pihaknya datang mereka merasa ketakutan dan menutup barang dagangannya seperti obat tersebut. Namun pihaknya dapat pula mencoba kasur yang dijual.

Ia pun merasa heran, toko tersebut memiliki alur tertentu yang memiliki ruang breafing kepada wisatawan.

Nampak juga ada unsur pemaksaan dengan berbagai motif sehingga wisatawan mau membeli barang.

Selain itu, nampak menerapkan model pembayaran menggunakan WeChat (platform pembayaran di Tiongkok). Oleh karena tidak nampak ada transaksi rupiah.

Ia berjanji akan melakukan tindak lanjut, kegiatan itu baru penajajakan awal. Nantinya akan melakukan kerjasama dengan berbagai komponen dalam menertibkan praktek tersebut yang cendrung merugikan negara. (ART)

Previous Obok - Obok Toko “Shopping” Tiongkok, Wagub Cok Ace : Bali Sangat Dirugikan, Kami Segera Tindak
Next Kolaborasi Dinkes Kodim Tabanan Masuk Nominasi 10 Besar Smart Sanitation Award

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *