DPRD Bali Intrupsi, Praktek Ilegal Toko “Shopping” Mafia Tiongkok Ditutup


Denpasar, suryadewata.com
Praktek Pemilik Toko “Shopping” Bali terkuak yang dianggap biang kerok Bali dijual murah di Tiongkok.

Akhirnya kasus ini bergulir ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali.

Dalam sidang paripurna, Dewan meminta agar kasus ini diusut secara pidana, kemudian bisnis para mafia Tiongkok yang sudah jelas dipastikan ada melanggar bahkan ada perbuatan jahat agar segera ditutup.

Hal itu disampaikanketika Sidang paripurna pelantikan beberapa Anggota yang mengalami Pergantian Antar Waktu (PAW) dan jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi, mendadak tegang diakhir sidang di Denpasar, Senin (22/10).

Diawali dengan teriakan Sekretaris Komisi III DPRD Bali Ketut Kariyasa Adnyana. “Intrupsi pimpinan, ini penting dan mesti ada langkah cepat untuk menindak masalah ini,” tegas Kariyasa mengawali.

Kemudian Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama mempersilakan Kariyasa untuk bicara.

Kariyasa memulai dengan menjelaskan bahwa pariwisata Bali sudah dalam ancaman besar. Saat ini Tiongkok yang bercokol di Bali memiliki bisnis penuh pelanggaran, semakin liar dalam menjual Bali di Tiongkok.

Bahkan dengan uang Rp 600 ribu bahkan ada Rp 200 ribu, sudah bisa jalan – jalan di Bali lima hari lengkap dengan tiket pesawat. Ini sesuatu yang aneh.

Ini bisa dilakukan karena mereka dipaksa belanja di toko – toko mereka, dengan jaringan kuat beberapa gembong mafia Tiongkok punya belasan toko yang menjual barang – barang Tiongkok namun berlabel Indonesia.

Dalam perjalannya, kasus ini sudah mencuat. Kemudian akhirnya ada sidak yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Bali Cok Ace menggandeng pihak BTB yang hadir langsung Ketua BTB IB Agung Partha.

Hasilnya sangat mengerikan, toko- toko jaringan mafia Tiongkok itu, mempekerjakan WNA tanpa visa kerja, menjual barang – barang luar tanpa jelas standardnya.

Kemudian masih menggunakan system pembayaran wechat artinya sesame Tiongkok tanpa kena pajak.

Selanjutnya menggunakan simbol dasar Negara Burung Garuda untuk stempel invoice alias nota tagihan bertuliskan Indonesia.

Termasuk sudah mengakui, menerapkan jual beli kepala (JBK). Artinya mengakui menjual murah Bali di Tiongkok.

“Ini sudah masalah serius, Thailand mengalami ini dulu dan Vietnam juga. Namun sudah bisa bangkit dan menata pariwisatanya dengan menutup bisnis – bisnis jahat seperti ini,” tegas politisi asal Busungbiu, Buleleng ini.

Yang aneh, dari hasil sidak ini tiba – tiba malah BTB seolah menelikung pemerintah dengan menggelar pertemuan rahasia dengan para mafia ini.

Bahkan beredar kabar jika oknum – oknum BTB juga bermain dengan deal – deal tertentu, untuk mengamankan para pebisnis mafia Tiongkok ini dengan imbalan tertentu.

“Kami dapat beberapa data, dan informasi pertemuan dilakukan rahasia. Untuk deal – deal tertentu pemain – pemain oknum di BTB. Dengan membuat kesepakatan, melindungi para mafia Tiongkok ini. Ini sangat memalukan dan sangat mencederai proses penertiban yang sedang digarap,” tegas Kariyasa.

Bahkan Kariyasa mengingatkan agar penegak hukum, jajaran imigrasi mulai turun. Jika memang ada indikasi permainan uang untuk melindungi jaringan Mafia Tiongkok ini, termasuk yang dilakukan oleh BTB agar ditindak secara pidana. “Kalau memang ada indikasi permain – permainan uang, kami mohon agar penegak hukum menindak secara pidana,” sambungnya.

Kemudian Kariyasa berharap agar ada langkah cepat untuk menuntaskan masalah ini. Dengan menggelar pertemuan dengan melibatkan semua pihak. Dengan langkah ini nantinya bisa diambil tindakan atas bisnis para mafia Tiongkok yang sudah merusak nama Bali.

“Kami mengharapkan agar nantinya ada penertiban, atas semua masalah dan bisnis mereka ditutup seperti tindakan tegas yang dilakukan di Thailand. Untuk memulihkan kondisi pariwisata Bali dari permainan para mafia Tiongkok itu,” tegas Kariyasa yang juga Calon DPR RI Dapol Bali dari PDIP ini.

Serta yang penting juga disampaikan Kariyasa adalah, harapan kepada Wakil Gubernur Bali Cok Ace agar hati – hati melibatkan lembaga – lembaga diluar pemerintah.

Boleh melibatkan lembaga, namun semua keputusan dan rekomendasi mesti keluar dari pemerintah.

“Hati – hati Pak Wagub, dalam situasi seperti ini banyak mau cari untung. Hati – hati melibatkan lembaga diluar pemerintah, jikapun dilibatkan mesti dikendalikan, jangan seperti BTB malah membuat kesepakatan dengan para mafia Tiongkok itu. Takutnya nanti Pak Wagub kena getahnya,” harapnya.

Atas intrupsi, ini Kariyasa mempersilakan agar Wagub yang kemarin mewakili Gubernur untuk menanggapi. Namun sebelum Wagub menanggapi malah, kembali Anggota Komisi I DPRD Bali Nyoman Tirtawan yang intrupsi.

“Intrupsi pimpinan,” teriak Tirtawan. “Silakan – silakan,” ujar Adi Wiryatama. Tirtawan menyampaikan hal serupa, masalah ini sangat meresahkan bagi Bali. Bahkan akibat permainan – permaianan ini Bali jadi rusak. Dia mengatakan, Bali akhirnya citranya jadi Pariwisata murahan di Tiongkok. Kemudian permainan barang juga membuat banyak wisatawan merasa tertipu.

“Apalagi ada pelecehan simbol negara, burung garuda dipakai stempel. Ini pidana, termasuk juga perbuatan lainnya mesti dipidanakan,” ujarnya.

Politisi asal Bebetin, Buleleng ini mengatakan mesti segera ditertibkan praktek – praktek jahat ini. “Tutup segera bisnis yang sudah nyata – nyata membuat rusak nama Bali dan melakukan praktek kejahatan. Kami harap segera ada langkah untuk merumuskan rekomendasi penutupan,” tegas Tirtawan.

Dia juga berharap agar BTB segera diusut, agar tidak merasa bisa memutuskan sendiri. “Belum apa – apa sudah buat kesepakatan dengan para pihak yang jelas melakukan kejahatan,” cetus Tirtawan. “ada apa dibalik ini, kalau serius mari duduk bersama rumuskan bersama, jangan langsung membuat kesepakatan. Kalau bersekongkol dengan penjahat apa namanya itu,” cetus politisi Nasdem ini.

Tirtawan juga mengatakan diluar sidang, bahwa BTB seolah – olah menjadi wakil di pemerintahan di Bali, sampai akhirnya berani membuat kesepakatan dengan pihak pengusaha yang bermasalah.

“Padahal belum jelas juga apa investasi ini sudah masuk proses penanaman modal asing (PMA). Yang pasti proses kesepakatan ini cacat hukum, dan harus dibatalkan. Tidak ada yang menunjuk BTB menjadi wakil pemerintahan sampai berani membuat kesepakatan,” imbuhnya.

Atas serangan para DPRD Bali ini, akhirnya Adi Wiryatama mengatakan ini masukan luar biasa. Dia sepakat memang segera dirumuskan untuk bisa masalah ini tuntas. Namun baginya lebih baik dilakukan pembahasan dalam forum lain, dengan waktu yang lebih lama.

“Kami akan lakukan pembahasan dengan mengundang semua pihak terkait, termasuk mengundang Konsulat sehingga bisa ada keputusan untuk menertibkan usaha – usaha yang memang melakukan praktek jahat,” tegas Adi Wiryatama.

Usai Sidang Paripurna, kembali Adi Wiryatama mengatakan jika memang BTB sudah membuat kesepakatan dengan pihak pebisnis nakal Tiongkok itu jelas salah. Karena BTB tidak mewakili pemerintah Bali.

“Kalau memang benar ada kesepakatan itu, itu jelas salah apa yang dilakukan BTB,” jelasnya.

Sedangkan terkait dengan usaha itu juga mesti ditertibkan.

“Kalau bagi saya harus disikat pemain – pemain dalam masalah ini. Kalau ada indikasi salah dari BTB mesti disikat, bahkan kalau usahanya menyimpang juga harus dihabisi,” sambung Ketua Komisi III DPRD Bali Nengah Tambah yang beridiri dibelakang Adi Wiryatama.

Sedangkan Wakil Gubernur Bali Cok Ace setelah ditanya mengatakan bahwa bukan BTB yang ingin mengajak bertemu namun para pengusaha yang tokonya sempat disidak yang datang.

“Akhirnya mereka mengakui memang pengusaha itu melakukan jual beli kepala (JBK). Tingga sekarang merumuskan apa sanksi atas pelanggaran – pelanggaran yang sudah ditemukan. Kalau deal – deal masalah dengan BTB saya kira tidak,” kilahnya.

Selain itu Cok Ace juga mengatakan, segera aka nada pembahasan melibatkan semua pihak atas masalah – masalah serius terkait pariwisata ini.

“Segera akan dibahas, nantinya DPRD Bali akan mengundang kami dan semua pihak untuk membahas langkah penertiban. Kami siap nanti dalam pembahasan itu, memang banyak masalahnya,” jelasnya, sembari kembali merinci seperti saat usai sidak.

Sedangkan Ketua BTB IB Agung Partha menggelar press conference  untuk klarifikasi dalam menindaklanjuti pemberitaan tentang sidak bersama Wakil gubernur Bali terkait usaha praktik giftshop Tiongkok Ilegal.

Pada kesempatan itu para wartawan mempertanyakan hasil dan tujuan pertemuan rahasia yang dilakukan para pemilik toko “shopping” untuk wisata murah Tiongkok. (ART/GAB)

Previous INTI Bali Sambut Baik Andrie Wongso Ciptakan Senam AW S3
Next Dandim 1623 Karangasem Bekali Siswa-Siswi Wawasan Kebangsaan

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *