BTB Mengaku Solid, Namun Masalah “Agreement” Blunder


Denpasar, suryadewata.com
Setelah adanya pemberitaan pertemuan kesepakatan atau agreement (persetujuan) antara BTB dan para oknum pemilik Toko “Shopping” Tiongkok yang membangun jaringan bisnis di Bali.

Akhirnya BTB menggelaklarifikasi dalam menindaklanjuti pemberitaan tentang sidak bersama Wakil Gubernur Bali terkait usaha praktik giftshop Tiongkok Ilegal.

Langsung hadir Ketua BTB IB Agung Partha, didampingi oleh Gede Nurjaya, termasuk juga hadir jajaran lain seperti Ketua Asita Bali Ardana, Ketua PUTRI (Perhimpunan Taman Rekreasi) Bali IGA Inda Trimafo Yuda, Ketua HPI Nyoman Nuarta dan jajaran lainnya.

Banyak hal awalnya diceritakan secara garis umum, dari pihak BTB. IB Agung Partha menjelaskan seperti kondisi masalah ini sebenarnya sejak tahun 2001, serta masalah – masalah lainnya “Ini masalah sudah sejak tahun 2001 tidak pernah selesai, kami ingin memberikan solusi dan tidak ada lagi masalah ini,” jelas IB Agung Partha.

Hingga akhirnya penulis ini bertanya, terkait dengan beberapa, misalnya siapa yang akan memberikan sanksi ketika nanti pihak pengusaha Tiongkok alias Mafia Tiongkok melanggar dari kesepakatan ini. Gus Agung mengatakan, bahwa dirinya tidak bisa memberikan sanksi. Nantinya hasil kesepakatan ini akan diserahkan ke Gubernur Bali. “Saya akan laporkan ke Gubernur. Lapor Pak Gub, kami sudah menghasilkan kesepakatan. Silakan nanti proses selanjutnya pemerintah,” jelas Gus Agung.

Dia mengatakan, tidak ada niat untuk nelikung hingga dimunculkan wacana bahwa ingin mendapatkan keuntungan. Dia mengaku bisnisnya tidak ada tersangkut dengan masalah orang Tiongkok. Bahkan mengaku dirinya secara finansial juga sudah cukup. “Saya banyak diwariskan tanah oleh kakiang (kakek) saya. Saya tidak ada niat mau cari keuntungan, buktinya semua mendukung dari jajaran organisasi pariwisata,” jelas Gus Agung.

Terkait dengan landasan dan wewenang BTB, sampai langsung membuat kesepakatan dan dengan cepat menyatakan masalah selesai. Gus Agung juga mengelak, hanya karena ingin bekerja cepat. Jika menunggu pemerintah pasti akan lama, dan akan banyak kerugian di Bali. Bahkan kalau pemerintah paling baru selesai Januari – Februai tahun 2019.

“Saya ingin bekerja cepat, saya ingin bekerja Spartan. Itu saja yang melandasi akhirnya kami hadir untuk menyelesaikan masalah ini, kalau dibiarkan pemerintah terlalu lama,” jawabnya.

Anehnya lagi, BTB menyebut beberapa bulan kedepan terlalu lama. Padahal Gus Agung mengakui bahwa masalah ini sudah ada sejak tahun 2001, namun tidak ada langkah Spartan dari BTB untuk menyelesaikan. Apakah sejak tahun 2001 itu tidak terlalu lama, bagaimana BTB sejak saat itu? “Ya intinya saya ingin meniru kerja Pak Jokowi, cepat. Saya tidak mau biacara ke belakang, toh juga Ketua BTB sebelumnya kakak saya,” kilahnya aneh.

Yang unik terkuak lagi adalah, ada tanda tangan beda Gus Agung sebagai Ketua BTB antara surat undangan jumpa pers dan surat kesepakatan atau agreement. Terlihat beda jauh, bahkan sangat berbeda. Koran ini sempat mengkonfirmasi, untuk memastiakn bahwa kesepakatan itu memang tanda tangan Gus Agung. “Ya benar, saya memang tanda tangan itu dua – duanya. Ini rahian (hari suci) saya tidak bohong. Yang jelas itu tanda tangan saya, tidak palsu. Saya memang sering seperti itu, beda tanda tangannya,” kilahnya.

Sedangkan Nurajaya cukup aneh juga memberikan penejlasa. Yang mengatakan bahwa Cok Ace bukan sidak saat turun ke toko – toko mafia Tiongkok. Nurjaya mengatakan itu hanya pemantauan. “Itu bukan sidak, pengusahanya jadi bingung kenapa kami disidak,” jelas Nurjaya. Padahal jelas – jelas Cok Ace saat diwawancara mengaku sidak, bahkan pemrov Bali merilis penjelasan resmi terkait agenda Cok Ace itu juga sidak.

Hal unik lainnya, setelah acara jumpa pers mau selesai tiba – tiba Ketua HPI Nyoman Nuarta mengatakan bahwa apa yang dilakukan antara BTB dan pengusaha itu bukan membuat agreement. Melainkan itu pernyataan dari pengusaha itu yang menyatakan siap mengikuti aturan. Namun setelah ditunjukan agreement yang ada,. Bahkan jelas – jelas ada kop agreement, da nada tanda tangan antara Gus Agung dan pemilik Group Mahkota dan Group Onbase yang adalah orang Tiongkok. Tetap Nuarta mengatakan bukan agreement. “Itu bukan agreement bagi saya, bukan. Kalau agreement mestinya ada para pihak,” kilahnya.

Namun akhirnya, Gus Agung angkat bicara lagi menyampaikan agar tidak blunder. “Mohon biar tidak blunder, masalah agreement. Memang kami akui ada tulisan agreement dalam surat yang saya tanda tangani,” jawabnya. (GAB)

Previous Dandim 1623 Karangasem Bekali Siswa-Siswi Wawasan Kebangsaan
Next Semakin Bersinergi, Konsulidasi Birokrasi Penyusunan Raperda APBD 2019

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *