Tidak Saja Toko “Shopping” Mafia Tiongkok, Gubernur Bali Kembali Minta Bupati/Walikota Tertibkan Usaha Pariwisata Langgar Aturan


Denpasar, suryadewata.com

Gubernur Bali Wayan Koster kembali menegaskan agar Bupati/Walikota untuk segera melakukan langkah tegas dengan  menertiban usaha pariwisata di wilayah masing-masing.

Hal tersebut tertuang dalam surat Gubernur Bali Nomor : 556/4227/IV/Dispar yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Bali.

Dalam surat tersebut, Gubernur Koster menekankan  tiga point mendesak yang harus segera dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

Pada point pertama, Koster mengingatkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan Bali harus dijaga kualitas dan keberlanjutannya dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu, Bupati/Walikota diminta segera melakukan upaya-upaya penertiban secara tegas terhadap usaha akonmodasi, usaha perjalanan wisata dan usaha perdagangan yang melakukan praktek uaha tidak sehat dan melanggar peraturan perundang-undangan.

Terhadap jenis-jenis usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan agar dilakukan tindakan penutupan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sikap tegas itu, tidak hanya ditujukan kepada toko “shopping” mafia Tiongkok saja. Namun kepada semua aktivitas usaha pariwisata yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Siapapun itu. Memang yang pertama ditertibkan kebetulan toko-toko dari Tiongkok yang selama ini disinyalir menjual produk Tiongkok,” kata Koster di Denpasar, Sabtu (17/11).

Hal itu disampaikan ketika Gubernur Bali didampingi Wakil Gubernur Bali, Kadis Pariwisata melakukan  acara minum kopi bersama beberapa Asosiasi Pariwisata.

Praktek toko “shopping” mempekerjakan tenaga kerja Tiongkok juga banyak mendapat keluhan dari wisatawan Tiongkok itu sendiri.

Upaya itu dalam menjaga nama baik Bali sebagai destinasi favorite wisatawan dunia.

Pada kesempatan itu,  Wakil Gubernur Bali Cok Ace merencanakan untuk memimpin langsung delegasi pariwisata Bali ke beberapa kota di Tiongkok untuk menjelaskan  penertiban yang dilakukan oleh Pemprov Bali.

Penertiban itu ditujukan kepada perusahaan yang melanggar hukum yang selama ini memberi pelayanan kurang baik khususnya bagi wisatawan Tiongkok.

“Kami harap teman-teman pengusaha di Bali untuk bersabar, dan bersatu padu untuk menjaga pariwisata Bali agar bisa kelak kita wariskan untuk anak cucu kita” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua GIPI Bali I B Agung yang didampingi beberapa Ketua stakeholder Pariwisata Bali menyambut baik sikap tegas Pemerintah Bali.

Sekaligus mendukung penertiban toko “shopping” mafia Tiongkok yang selama ini disinyalir melanggar peraturan.

Termasuk perusahaan lainnya, yang menimbulkan iklim persaingan usaha yang tidak sehat. (ART)

Previous Edukasi Perilaku Hidup Sehat Kodim Bangli Bantu Warga Buat Jamban
Next Gubernur Koster Ajak ICSB Bali Bangun dan Majukan UMKM

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *