Permasalahan Toko “Shopping” Mafia Tiongkok Belum Tuntas, Guide Mandarin Ilegal Disidangkan


Gianyar, suryadewata.com

Praktek toko “shopping” berjaringan mafia Tiongkok semakin menjadi perhatian publik yang belum tuntas hingga kini.

Oleh karena usaha tersebut merusak harga pasaran, disamping beroperasi tanpa mengantongi ijin lengkap.

Keluhan itu disampaikan oleh asosiasi pariwisata maupun tokoh-tokoh pariwisata sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengeluarkan surat rekomendasi penutupan toko “shopping” berjaringan mafia Tiongkok.

Begitu juga Gubernur Bali Wayan Koster telah mengeluarkan surat instruksi kepada Bupati/Walikota agar menutup semua toko “shopping” berjaringan Tiongkok tidak sesuai aturan.

Praktek tersebut dominan menyasar dominan Kabupaten Badung dan Denpasar yang merupakan daerah yang memiliki daerah pariwisata dan fasilitas yang memadai.

Sementara ini Badung yang menurunkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Badung baru mampu melakukan penyegelan terhadap satu toko shopping dan lima toko diberikan surat peringatan.

Sedangkan kota Denpasar berhasil menyegel dua toko “shopping” mafia dan empat toko diberikan peringatan.

Sementara itu, Satpol PP Provinsi Bali dalam penegakan Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2016 Tentang Pramuwisata bertempat di Pura Puseh Desa Batuan, Sukawati akhirnya enam orang pramuwisata yang terjaring di sidangkan di Pengadilan Negeri Gianyar, Rabu (21/11).

Terdakwa masing-masing atas nama Santo, A Than, Sunardi, Masdijadi, M. Rudi dan Jindy Chua. Sidang dipimpin oleh hakim lda Bagus Made Ari Suamba, SH.

Masing-masing terdakwa dijatuhkan vonis berupa denda Rp25 juta, subsider kurungarn 1 bulan 15 hari kepada 4 orang terdakwa.

Satu orang divonis Rp500 ribu rupiah karena bisa menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) pada saat sidang. Satu terdakwa lainnya diputus verstek dengan denda Rp30 juta subsider kurungan 2 bulan, karen tidak hadir pada saat sidang.

Kasatpol PP Provinsi Bali Made Sukadana menjelaskan, sebelum dilakukan persidangan telah melewati penyidikan oleh PPNS Satpol PP Provinsi Bali dan dilimpahkan ke pengadilan melalui Korwas PPNS Polda Bali.

Berdasarkan Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Pramuwisata merupakan salah satu usaha jasa yang merupakan komponen pendukung utama pengembangan kepariwisataan Bali.

Jasa Pramuwisata yang bertugas sebagai pemberi informasi kepada wisatawan sangat berpengaruh terhadap citra kepariwisataan Bali dan harus memiliki legalitas.

Untuk dapat melakukan tugas kepemanduan wisata dengan baik seorang pramuwisata umum harus memilliki identitas yang jelas berupa KTPP setelah lulus uji kompetensi kepanduan wisata dan uji pengetahuan tentang budaya Bali. Sukadana memaparkan biasanya sidang serupa hakim maksimal menjatuhkan hukuman denda Rp1 juta subsider kurungan 3 hari.

“Sidang tanggal 21 november 2018 di PN Gianyar itu dendanya meningkat drastis hingga Rp25 juta bahkan Rp30 juta karena saat sidang tidak hadir. Sehingga putusan hakim verstek dengan denda Rp.30 juta subsider kurungan 2 bulan,” tegasnya.

Dari empat orang terdakwa yang dijatuhi denda Rp25 juta hanya satu orang yang bisa membayar sehingga 3 terdakwa lainnya dikenakan hukuman subsider kurungan satu bulan 15 hari.

Usai divonis tiga tersangka langsung dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Gianyar. Sementata terdakwa yang divonis denda Rp30 juta akan dicari kejaksaan untuk bisa dilakukan eksekusi apakah mampu membayar denda atau memilih dikurung selama dua bulan.

Khusus terdakwa yang didenda Rp500 ribu karena bisa menunjukan KTPP juga akan menjadi pelajaran bagi pramuwisata agar saat menjalankan profesinya selalu membawa kelengkapan legalitas dan nenunjukan kartu sebagai Pramuwisata yang lulus uji kompetensi.

“Sebelumnya terdakwa guide Mandarin yang semuanya WNI asal Tanjung Pinang diancam dengan denda maksimal 50 juta. Harapan kedepan pramuwisata semuanya lulus uji kompetensi dan memiliki KTPP.

Kepala Bidang Trantib Satpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Darmadi menambahkan, pihaknya terus berupaya bersama sama Satpol PP Kabupaten/Kota melaksanakan sidak maupun pengawasan terhadap pelaku-pelaku usaha pariwisata tidak saja toko-toko “shopping” Tiongkok.

Hal itu juga ditujukan kepada pelaku usaha lainya yang tidak sesuai aturan.

Upaya itu agar kedepannya pariwisata Bali terjaga kualitasnya sehingga sejalan dengan visi misi Gubernur Bali.

Dalam melaksanakan tugas fungsi pihaknya selalu berpedoman terhadap SOP dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

“Jangan sampi kami selakui petugas penegak Perda justru melanggar hukum,” ungkapnya.

Tahapan demi tahapan melalui sidik yang dilakukan bagian dari proses untuk mengambil langkah-langkah dan keputusan lebih lanjut. (ART)

Previous Kodam x/Udayana Dipercaya Sebagai Penyelenggara Kejuaraan Nasional Bela Diri Yongmoodo Kasad Cup ke-8
Next Tim Klinik Hukum YYDIAZ Surati PT.Magnum IndonesiaTerkait Hak Upah Pekerja Annual Meeting IMF-World Bank

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *