Sudikerta Jadi Tersangka Penipuan Dinilai Penuh Kejanggalan


Denpasar, suryadewata.com

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali telah menetapkan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Ketut Sudikerta secara resmi telah ditetapkan sebagai tersangka, Jumat (30/11/2018).

“Sampai saat ini, kita belum terima surat penetapan secara resmi dari Polda Bali. Cuma tahunya dari media sosial dan barita di media online,” ujar Togar Situmorang,kuasa hukum Ketut Sudikerta, pada jumpa media di Renon, Denpasar, Sabtu (1/12/2018).

Bahkan, lanjut Togar, malah pada hari -H ditetapkan yakni Jumat (30/11/2018) sikap Sudikerta santai, rileks dan ‘hepi-hepi’ saja. “Tetap makan malam dengan keluarga dan sikapnya tidak berubah kok,” ujarnya.

Menyinggung langkah hukum berikutnya, Togar belum berani mengambil sikap apa-apa berhubung surat penetapan resmi dari Polda Bali juga belum sampai ke pihaknya.

Togar sebagai kuasa hukum Sudikerta, menyoroti tentang persoalan jual beli tanah yang menyeret kliennya menjadi tersangka, dinilai penuh kejanggalan.

“Bagaimana tidak janggal, Pak Sudikerta ini dari awal tidak pernah terlibat langsung dalam proses jual beli. Eh, kok malah jadi tersangka. Seperti ada pemaksaan dalam kasus ini,” katanya.

Sementara itu, Ketut Sudikerta sebagai tersangka terungkap melalui surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yang ditujukan pada penasihat hukum PT Maspion yakni Sugiharto, sebagai pihak yang sudah melaporkan Ketut Sudikerta kepada Polda Bali.

Di mana berdasar surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan itu, disebutkan bahwa terhitung sejak tanggal 30 November 2018 terhadap saksi an Drs I Ketut Sudikerta telah ditetapkan sebagai tersangka, karena berdasarkan bukti yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dengan memakai surat palsu, dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut versi Sugiharto, bergulirnya kasus ini ranah hukum bermula pada tahun 2013 lalu, ketika PT Maspion Group melalui anak perusahaannya PT Marindo Investama telah ditawari dua lahan tanah oleh Ketut Sudikerta. Masing-masing tanah itu seluas 38.650 m2 (SHM 5048/Jimbaran) dan seluas 3.300 m2 (SHM 16249/Jimbaran). Tanah yang seluas 3.300 m2 terletak di Desa Balangan, Jimbaran, Kuta Selatan.

Kedua tanah itu berada di bawah perusahaan PT Pecatu Bangun Gemilang, dengan Komisaris Utama tidak lain Ida Ayu Ketut Sri Sumiantini (istri Ketut Sudikerta). Direktur Utama PT Pecatu Bangun Gemilang dijabat Gunawan Priambodo.

Atas tawaran kedua tanah itu, PT Marindo Investama menyatakan ketertarikan sehingga membelinya dengan harga Rp 150 miliar. Belakangan akhirnya terungkap, bahwa tanah seluas 38.650 m2 (SHM 5048/Jimbaran) ternyata bersertifikat palsu. Sedangkan tanah kedua 3.300 m2 (SHM 16249/Jimbaran), sudah dijual pada pihak lain.

Hal ini membuat PT Marindo Investama mengalami kerugian senilai Rp 150 miliar, sehingga melalui penasihat hukumnya Sugiharto, lantas mengambil langkah melaporkannya kepada Polda Bali. Kasus ini kemudian bergulir, hingga kemudian pada Jumat (30/11/2018) Ketut Sudikerta ditetapkan sebagai tersangka. (LE-DP)

Previous Produk Tiongkok Disamarkan Seperti Produk Masyarakat Bali Dengan Harga Sangat Mahal. 
Next Sekda Dewa Indra Ajak Masyarakat Implementasikan Tri Hita Karana

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *