Pasca Penutupan Toko “Shopping” Mafia Tiongkok, ASITA Optimis Wisatawan Kembali Normal


Tiongkok, suryadewata.com

Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies atau Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) H. Asnawi Bahar mengaku optimis wisatawan pasar Tiongkok akan kembali normal.

Setalah Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) melakukan Sales Mission langsung ke Beijing dan Shanghai, Tiongkok selama tiga hari, 3-5 Desember 2018.

Pada kesempatan itu hadir pula Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali  A.A.Gd. Juniarta Putra, Ketua Bali Tourism Board (BTB) IB Agung Partha Adnyana,
Ketua DPD ASITA Bali Ketut Ardana, Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali Gusti Kade Sutawa.

Koordinator Bidang Sosial Budaya Kedutaan Besar RI untuk Beijing, Konjen RI di Shanghai Siti Mauludiah dan Perwakilan Kementerian Pariwisata RI oleh Ngurah Putra.

“Saya yakin dalam beberapa bulan kedepan pasar akan membaik dengan bisnis normal, sejatinya orang Tiongkok bermimpi ingin ke Bali, pertengahan Desember dengan harga normal pakai Cathai Pacific,” kata Asnawi di Tiongkok, Rabu (5/12).

Menurutnya, tidak ada masalah dengan wisatawan Tiongkok. Pasarnya bagus dan baik dengan harga kembali dijual seharga 5080 RMB.

Dimana sebelumnya dijual murah sebesar 999 RMB akibat menjamurnya toko “shopping” milik mafia Tiongkok.

Untuk itu, pihaknya meminta Pemerintah Provinsi Bali agar serius menata secara menyeluruh penyelenggaraan kepariwisataan yang ada di Bali, terlebih pasca polemik penutupan jaringan toko “shopping” Tiongkok di Bali yang melakukan pelanggaran.

Memang diakuai, penurunan wisatawan Tiongkok datang ke Bali akibat ulah praktek toko “shopping” salah satunya karena wisman asal Tiongkok tiap hari hanya dibawa ke toko untuk “shooping” sehingga turis kurang bisa berwisata menikmati keindahan Pulau Dewata.

Disamping penurunan dipengaruhi oleh musibah gempa dan jatuhnya maskapai penerbangan Lion Air.

Pada kesempatan itu juga, Biro Perjalanan Tiongkok juga tidak setuju sistem “zero tour fee”.

Oleh karena beranggapan bisnis tersebut milik kelompok tertentu yang di negaranya tidak berkembang mengingat Pemerintah Tiongkok sangat keras menerapkan aturan. (ART)

Previous Dua Pegawai Perusahaan Es Dikenai Tipiring, DLHK Denpasar Langsung Cek Ijin UKL-UPL
Next Sekda Dewa Indra Dukung Kebijakan Reforma Agraria

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *