Wartawan Senior Juniarta; Tugas Humas “Pemadam Kebakaran”


Denpasar, suryadewata.com

Model komunikasi publik mengalami perubahan belakangan ini, tidak hanya bergantung pada media konvensional.

Namun saat ini telah beralih pada digital dan penyebarannya begitu pesat yang berbasis mobile.

Untuk itu, masa depan komunikasi publik adalah dunia internet.

“Dalam konteks media, maka tidak bisa dipungkiri, media-media mainstream berbasis internet atau media digital akan tampil terdepan meninggalkan beberapa media mainstream konvensional seperti Media cetak dan elektronik,” kata Wartawan Senior Wayan Juniarta di Denpasar, Rabu (5/12).

Hal itu disampaikan ketika sebagai narasumber Dialog Forum Kordinasi Kehumasan Provinsi Bali, yang digagas Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfos) Bali mengusung tema “Menyongsong Tahun Politik 2019, Mangangkat Isu-isu Negatif di Tahun Demokrasi”.

Kegiatan itu dipandu IB Ketut Ludra tersebut, juga menampilkan salah seorang Komisioner Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Bali, Wayan Widyardana.

“Banyak penelitian maupun survei yang menunjukkan betapa media konvensional mulai ditinggalkan dan orang beralih ke media digital. Karena itu, pranata Humas harus segera ambil sikap untuk segera menyesuaikan diri dengan perubahan selera masyarakat dalam memperoleh informasi, ” ujarnya.

Dengan demikian, pranata Humas harus benar-benar bijak menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam berkomunikasi maupun dalam mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan pemerintah maupun kebijakan pejabat.

Meskipun dalam melaksanakan tugas sebagai pranata Humas memang serba sulit apalagi bila ada pejabat yang senang membuat kebijakan kagetan.

“Bayangkan kalau seorang pejabat, tiba-tiba misalnya ingin menghapus pajak bumi dan bangunan. Lalu pejabat tersebut bicara kepada bawahannya Sekda misalnya. Tau atau tidak tau, Humas hatus bisa menjelaskan kepada media tentang kebinakan baru yang bahkan mungkin belum diketahuinya sama sekali. Itulah tugas Humas,” ungkapnya.

Ia mengingatkan pranata Humas untuk sama-sama menyikapi dengan cermat berita-berita atau informasi yang bersifat bohong atau hoax, “black campaign, negatif campaign”.

Dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah secara kolektif maupun secara individu pejabat.

Ia sadari bahwa selama ini, Humas memang sering kali tampil sebagai “pemadam kebakaran”.

Untuk itu, diharapkan Humas harus mampu bertindak cepat pada saat pejabat mengeluarkan kebijakan yang mendadak.

“Di sini, komunikasi cepat dan kreatif sangat diperlukan,” tegasnya.

Sementara itu, menurut Komisioner Bawaslu Bali Widyardana, menghadapi Pileg dan Pilres 2019 bebannya tidak terlalu berat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Beban berat Humas adalah ketika bertugas saat Pemilihan Kepala Daerah. Karena bisa saja sulit membedakan pejabat bicara dalam konteks tugas ataukah dalam konteks mencari dukungan untuk kembali maju dalam pemilihan kepala daerah. Inilah yang benar-benar harus diwaspadai oleh pranata Humas, “pungkas Widyardana.

Acara tersebut diikuti seluruh pejabat Humas Kabupaten Kota di Bali dan para pejabat dari Dinas Kominfo Kabupaten kota se Bali.  (ART/GAB)

Previous Koramil Dawan Mendampingi Bimtek Alsintan Di Subak Kusamba Dawan
Next Ketua PHDI Bangli Simakrama Dengan Kodim Bangli

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *