Jangan Malah Dibalikan ke Masyarakat, Urusan Sampah Kota Denpasar Kuncinya Pemerintah


Denpasar, suryadewata.com

Setelah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar menyidak Perusahaan PT. Bali Es di Jalan Sunia Negara No. 29, Desa Pemogan, Denpasar Selatan yang tidak melakukan perubahan ijin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

Padahal perusahaan melakukan renovasi yang menggunakan mesin yang lebih besar dibandingkan ketika pendiriannya Februari 2010.

Namun hingga saat ini masih eksis melayani perusahaan besar termasuk hotel-hotel dalam kawasan pariwisata Bali Selatan.

Hal itu terungkap setelah kedua pegawai perusahaan tersebut terciduk warga membuang sampah sembarangan namun mereka hanya diberikan tindakan pidana ringan (Tipiring).

Untuk itu, Pembina Umum Paiketan Krama Bali Ida Rsi Acarya Waisnawa Agni Budha Wisesanatha menyoroti tajam kinerja pemerintah yang selama ini kurang serius bekerja menegakkan aturan.

Aktivitas perusahaan tersebut sebagai salah satu pemicu kerusakan lingkungan yang parah akibat tidak mengelola sampah dengan benar.

Akibat pengawasan pemerintah yang minim, nyaris ada yang disinyalir pembiaran.

Padahal pemerintah memiliki perangkat kerja yang lengkap dalam membuat, mensosialisasikan, edukasi dan penindakan terhadap aturan yang dibuat khususnya dalam menangani sampah yang jadi momok masalah yang tidak tuntas.

Apalagi Denpasar dan sejumlah daerah Bali sudah semakin sering terkena banjir yang merugikan masyarakat sendiri. Bahkan menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda.

Lokasi banjir sudah terjadi pada lokasi strategis masyarakat termasuk kawasan pariwisata yang digandrungi wisatawan.

Disamping memang adanya peningkatan pemanasan global yang memicu curah hujan tinggi. Daerah yang kurang bagus penyerapannya otomatis akan banjir.

Pemerintah agar memberikan solusi yang cepat dengan penanganan yang lebih intensif daripada tahun-tahun sebelumnya.

“Jangan berpatokan seperti kemarin, terbukti negara Singapura maupun Mekah saja sudah terkena banjir yang cukup besar,” ungkap Ida Rsi Acarya Waisnawa yang juga Pembina Gema Perdamian.

Dengan kejadian itu, pihaknya mengharapkan pemerintah tidak lagi menyalahkan masyarakat karena semua fasilitas dan perangkat kerja punya pemerintah.

“Jangan lagi balikan ke rakyat, pemerintah ini kalau mau kerja urusan itu bisa kelar,” tegasnya.

Oleh karena pemimpin pemerintah merupakan pilihan rakyat yang dipercayakan untuk menuntaskan permasalahan rakyat.

Maka dari itu, agar mulai berani jujur dan disiplin dalam bekerja jika ada kerinduan dalam meningkatkan kualitas bangsa.

Mengingat Denpasar sebagai ibukota Bali yang merupakan barometer pembangunan nasional.

“Hanya kejujuran dan disiplin kerja  saja dibenahi, karena bidang lainnya sudah ada baik pendidikan, kesehatan sudah ada,” ungkapnya.

Selain selalu evaluasi diri tidak ego atau sombong mengaku diri paling hebat, kuat maupun yang terbaik.

Pemahaman itu agar dicermati oleh semua pihak dalam mewujudkan pembangunan yang lebih demi kesejahteraan masyarakat yang nyata bukan sebagas wacana dan janji politik ketika berkampanye. (ART)

Previous DPD RI Kembali Menggelar Forum Regional Diplomatic Meeting Tingkatkan Kerja Sama dan Investasi
Next DPC Peradi Denpasar Luncurkan Program Lawyer Goes To School

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *