Fokus Menangkan Pileg dan Pilpres 2019, Proses Plt DPD Golkar Bali Sesuai Mekanisme


Jakarta , suryadewata.com

Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Bali Gede Sumarjaya Linggih menegaskan, proses penetapan dirinya oleh DPP Partai Golkar telah sesuai dengan mekanisme.

Penetapannya dalam rangka menjaga soliditas dan kondusifitas partai, oleh karenannya wajib ditaati oleh seluruh jajaran kader partai.

Sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam SK DPP 362, yaitu tugas, wewenang dan tanggung jawab yang sama dengan ketua difinitif.

Oleh karenanya, tidak benar kalau ada pihak-pihak yang menyatakan terjadi kekosongan kepemimpinan di DPD Golkar Provinsi Bali.

Salah satu pertimbangan ditetapkannya SK DPP 362, dalam memberikan kesempatan Saudara Ketut Sudikerta untuk menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi.

“Apabila beliau bisa menyelesaikan masalah hukumnya, maka sudah tentu posisi dan jabatannya ditetapkan kembali melalui pencabutan SK DPP 362,” ungkapnya.

Salah satu tugas dan wewenang yg diamanatkan DPP kepada Plt adalah menyelenggarakan Musdalub.

Selaku pengemban amanat DPP,  tentu akan melaksanakan Musdalub dengan menentukan waktu yang tepat dan mempertimbangkan status dan kondisi hukum yang sedang dialami oleh Saudara Ketut Sudikerta.

Sekaligus melaksanakan investigasi mendasar terhadap usulan maupun pendapat berbagai pihak yang mengatasnamakan struktur Partai Golkar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,  selaku pengemban amanat DPP Partai Golkar, pihaknya bersikap musdalub belum perlu untuk dilaksanakan dalam waktu segera.

Oleh karena, pihaknya lebih memprioritaskan konsolidasi, soliditas dan kerja keras untuk menangkan pemiliahn presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2019.

“Kami tetap memberi kesempatan, memberikan dukungan moril, simpati, empati dan doa yang tulus agar sdr sudikerta bisa mengatasi masalah hukum yang sedang dialami,” ungkapnya.

Apabila, Saudara Sudikerta bisa menyelesaikan masalah hukum yg dihadapi, pihaknya selaku Ketua Korwil PP Wilayah Bali.

“Saya menjamin jabatan beliau akan dikembalikan seperti semula, melalui pencabutan SK 362, dan saya dengan tulus dan iklas menyerahkan kembali jabatan tersebut,” ujarnya.

Ia juga menyinggung terkait kebenaran adanya usulan Musdalub dari dpd kab/kota (sampai saat ini tembusannya belum saya terima-red).

Maka sesuai dengan tugas dan kewenangan selaku Plt Ketua, sudah tentu akan verifikasi dan investigasi terlebih dahulu atas keabsahan dan kebenaran aspirasi tsb yang mengatas namakan struktur partai. Karena, sampai saat ini sudah ada beberapa ketua dan atau sekretaris yang konon sudah ttd surat usulan tersebut, menolak dan menarik usulannya karena diberikan informasi dan pemahaman yang keliru terkait tugas, fungsi dan wewenang plt sesuai SK 362.

“Saya akan check betul sampai struktur terbawah, apa usulan tersebut benar atas persetujuan struktur partai terbawah, untuk selanjutkan hasil verifikasi dan investigasi kami akan dilaporkan dan dikonsultasikan kepada bapak Ketua Umum dan DPP, karena Musdalub tingkat provinsi harus mendapat persetujuan DPP,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya mengajak dan menghimbau seluruh jajaran partai untuk tetap solid, ikut menjaga kondusifitas partai dan tetap melaksanakan kerja keras utk memenangkan Pilpres dan Pileg 2019. (ART)

Previous SUTOPO BNPB RAIH PENGHARGAAN “THE MOST INSPIRATIONAL ASN 2018
Next Komisi I DPR RI Sambangi Kodam IX/Udayana

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *