Gubernur Koster : Segera Diberlakukanya Perda Desa Adat Beragam Masalah di Bali Teratasi


Gianyar, suryadewata.com

Dengan segera diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) Desa Adat. Beragam permasalahan yang terjadi di Pulau Bali, diharapkan teratasi dan ada solusi terbaik. Hal ini diungkapkan Gubernur Bali Wayan Koster pada acara ‘Paruman Agung Krama Bali’ di Wantilan Pura Samuhan Tiga, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Rabu (12/12/2018).

Dalam Paruman Agung Krama Bali’ tersebut mengambil tema ‘Ngrajegang Bali Antuk Mikukuhang Desa Adat Malarapan Nangun Sat Kerthi Loka Bali’.

Penyusunan Ranperda
ini merupakan langkah konkret Gubernur Bali Wayan Koster untuk melindungi  dan memperkuat eksistensi desa adat. Perda ini, akan mengganti Perda lama yang mengatur tentang Desa Adat.

Gubernur Koster menyatakan, saat ini, Ranperda Desa Adat ini telah digodok dan sudah final  pembahasannya, sehingga dapat segera diajukan pihak DPRD.

Sebelumnya, Perda lama  No 3  Tahun 2001. Perda ini terdiri atas 11 bab dan 19 pasal. Materi pada Perda lama ini lebih berisi ungkapan-ungkapan dan tidak bersifat mengatur. Sementara itu, Ranperda Desa Adat ini mengusung materi yang rinci dan detil, sesuai dengan segala kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Mencakup: (1) ketentuan umum, (2) asal dan tujuan, (3) kedudukan, status & penetapan desa adat, (4) penetapan desa adat, (5) unsur pokok desa adat, (6) awig-awig, pararem dan peraturan lain desa adat, (7) susunan organisasi desa adat,  (8) lembaga adat, (9) desa adat tua, (10) tugas dan wewenang desa adat, (11) padruwen & utsaha desa adat, (12) keuangan, anggaran pendapatan dan belanja desa adat, (13) majelis desa adat, (14) tata hubungan dan kerja sama desa adat, (15) pembangunan desa adat dan pembangunan kawasan perdesaan  desa adat, (16) pemberdayaan dan pelestarian desa adat, (17) ketentuan peralihan dan (18) ketentuan penutup.

Desa adat berkedudukan di bawah provinsi. Desa adat yang sudah ada diakui keberadaannya dan ditetapkan dengan Perda, kemudian diurus oleh perangkat daerah Pemprov yang khusus membidangi adat tradisi dan kearifan lokal masyarakat Bali.

“Ranperda diharapkan bisa segera disahkan menjadi Perda baru maksimal pada Februari 2019, karena akan memiliki kemanfaatan yang luas bagi desa adat. Dan kalau sudah disahkan, paling tidak 60% permasalahan di Bali akan tuntas. Bisa diatasi,” ujar Gubernur Bali yang sekaligus Ketua DPD PDIP Provinsi Bali.

Lanjut Gubernur Koster, soal menjamurnya toko-toko modern hingga kepelosok desa. dikhawatirkan akan menggeser perekonomian masyarakat. “Makanya ke depan toko modern akan dibatasi, jangan sampai perekonomian rakyat tergeser,” ujarnya.

Gubernur Koster juga menegaskan siap ngayah sekala niskala untuk Bumi Bali. Demi memajukan dan mensejahterakan masyarakat  Bali.
Bila Perda Desa Adat telah disahkan maka hal ini akan selaras dengan prinsip Trisakti Bung Karno, yakni  berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Turut hadir Wakil Gubernur Bali, kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekda Provinsi Bali Dewa Indra, Bendesa Agung (MADP), dan Prajuru MUDP Provinsi Bali, Ketua PHDI Bali, Ketua FKUB Provinsi Bali, Bupati Gianyar Made Mahayastra, Wakil Wali Kota Denpasar AAN Jayanegara, Wakil Bupati Karangasem Artha Dipa,  Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala OPD Pemprov Bali, Kelompok Ahli Pembangunan, Kelompok Ahli Bidang Hukum dan Tim Advokasi Pemprov Bali. Selain itu, Pemprov juga mengundang sejumlah Rektor Universitas Negeri dan Swasta, Ketua PHRI, HPI dan ASITA Bali serta Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota se-Bali. (*)

Previous Berita JarrakPos Bidik Kaum Millineal
Next Penataan Pedagang Lapangan Renon Terkesan Kumuh, Kepala UPT Benny Membantah

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *