Tindak Tegas Pengusaha Nakal, Soroti Titik Ijin Tambang Galian C Karangasem


Denpasar (-) – Ketua Umum, Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali, Komang Gede Subudi menyoroti akvititas galian C Karangasem sesuai dengan titik ijin yang diajukan terutama yang ada di Kabupaten Karangasem.

Upaya itu agar aktivitas penambangan tidak merusak lingkungan baik selama proses dan pasca tambang.

“Aparat agar terus cek dan kontrol dilapangan maupun menindak tegas para penggali yang beraktivitas tidak sesuai aturan terutama menambang tidak pada titik ijin yang diajukan,” kata Subudi di Denpasar, Jumat (14/12).

Hal itu disampaikan ketika keluarnya Instruksi Bupati Karangasem No. 2 Tahun 2018 tentang Penertiban Izin Pemanfaatan Ruang dan/atau Arahan Pemanfaatan Ruang Rekomendasi Pemeriksaan Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam pada tanggal 2 Oktobet lalu.

Dengan berlakunya aturan itu tidak ada alasan lagi bagi para pengusaha tambang tidak mengurus ijin jika ingin menambang.

Upaya itu sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan.

Oleh karena akvitas galian C disamping menimbulkan dampak lingkungan secara langsung dan tidak langsung juga mempengaruhi dampak sosial.

Jalan rusak sepanjang jalur galian C yang dilewati, resiko kecelakaan maupun kebisingan dari mesin-mesin yang digunakan.

Selain itu, sesuai dengan aturan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga mengatur mengenai bencana alam yang terus melanda merupakan akibat dari pemanfaatan ruang yang tidak memperhatikan kaidah pembangunan berkelanjutan.
Oleh sebab itu pihaknya sebagai lembaga mitra aktif pemerintah agar setiap pembangunan melakukan kajian syarat analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Sesuai dasar hukum Amdal, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang “izin lingkungan hidup” merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal.
Komang Gede Subudi menambahkan, pihaknya terus  melakukan pemantauan segala bentuk pembangunan di Bali dengan syarat mengikuti aturan dan hukum yang berlaku.
Selain itu juga akan melakukan penindakan secara tegas terhadap pelanggaran bagi mereka yang tidak sesuai dengan ketentuan agar mengedepankan lingkungan hidup.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Bali Ni Luh Made Wiratni yang didampingi Kasi Pertambangan Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali I Nyoman Wiratma mengharapkan masyarakat ikut mengawasi proses penambangan galian yang marak dilakukan di bawah kaki Gunung Agung.

Peran masyarakat sangat penting karena mereka yang merasakan dampak langsung dari aktivitas galian C.

Disamping itu, adanya optimalisasi konerja kabupaten khususnya Karangasem dengan terbitnya Instruksi Bupati Karangasem No. 2 Tahun 2018 agar memberikan rekomendasi lingkungan sesuai dengan prosedur.

Upaya itu dalam mewujudkan penambangan galian C sesuai prosesur tanpa merusak lingkungan. (ART)

Previous Demer Ditunjuk Plt. DPD Golkar Bali, Ini Catatannya
Next Akan Bentuk HIPMI Digital, Wagub Cok Ace Rangkul Anak Muda Manfaatkan Era Digital Ekonomi  

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *