Ini Penjelasan Sat Pol PP Badung Terkait Toko Shopping Tiongkok


Badung, suryadewata.com

Penertiban toko Shopping Tiongkok Kasat Pol PP Badung DRS .i GST. A . KT Suryanegara, M.SI menjelaskan surat rekomendasi dari Gubernur Bali untuk menutup toko Shopping Tiongkok baik berijin maupun tidak berijin.

Menindak lanjuti Surat Gebernur dan DPRD Provinsi Bali yang isinya untuk melakukan penertiban terhadap toko-toko maupun Biro perjalanan yang menyalahi peraturan yang berlaku di Kabupaten Badung yang disasar usaha maupun investasi yang tidak memiliki ijin ataupun memiliki ijin tetapi ijinya belum lengkap.

Dari 20 toko Shopping Tiongkok setekah dilakukan pengecekan ada yang tidak memiliki ijin dan 4 toko ijinya belum lengkap selanjutnya 2 Toko yang tidak memiliki ijin dilakukan penyegelan sedangkan 3 toko yang ijinya belum kengkap setelah diberi Surat Peringatann (SO) 1 , 2, dan 3 akhirnya melengkapi surat perijinanya dan bisa menunjukanya , sedang 1 toko lagi sedang dalam proses melengkapi surat perijinanya  “,terang Suryanegara saat ditemui diruang kerjanya hari Rabu 19/12/2018

Mengenai Biro Oerjalanan data yang kami dapat ada 20 yang khusus melayani tamu China, 10 sudah kami temukan dan 3  Biro Perjalanan yang ijinya belum lengkap sudah diberi peringatan dan sudah mengurus perijinanya.

Terkait wacana ijin ataupun tidak berijin tetap berdasarkan Perda maupun Perbup yang berlaku di Kabupaten Badung. Yang diindikasikan penipuan,.pemaksaan, pemalsuan barang ilegal itu bukan masalah yang menjadi kewenangan Satpol PP, karena bertindak harus ada dasar hukum yang kuat. ” Apa dasar hukumnya kalaiu kami menindak bila tidak ada pelaporan, pemalsuan ataupun pemaksaan juga penipuan ” jelas Suryanegara

Kami sudah berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kepolisianpun belum bisa melakukan penindakan tanpa ada delik aduan yang akan diteliti dan pembuktian. Kalau Kepolisian sudah memutuskan dan kasusanya sudah sampai kepengadilan dan terjadi tindakan pidana baru kami bisa melakukan tindajan penyegelan dan pencabutan ijin usaha jadi harus ada pelaporan dan pembuktian mauoun alat bukti sebagai dasar mekakukan tindakann selanjutnya.

” Indikasi  mafia Tiongkok kalau mengacu kepada Perda hanya kepada ijin usaha yang bersangkutan. Pemerintah yang tetap mengatur persaingan usaha yang sehat  seperti tarif itu yang belum diatur dan melibatkan beberapa lembaga ” ucap Suryanegara

Previous Kapolres Bangli Buka Pelatihan Pra Operasi Lilin Agung 2018
Next Satpol PP Bali Geram Nyaris Semua Aktivitas Galian C Sebudi Bodong, Pengusaha Bandel Diberi Enam Bulan Urus Ijin

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *