Perpres No. 82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan, di kantor BPJS Kesehatan


Denpasar, suryadewata.com

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai penyedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Faskes)   Kesehatan kedepan harus lebih berhati-hati dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat peserta BPJS Kesehatan.

Pasalnya BPJS telah bekerja  sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mencegah dan menangani praktik-praktik “fraud” yang kemungkinan terjadi dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan cabang Denpasar, dr. Parasamya Dewi Cipta menjekaskan saat menggelar jumpa pers guna mensosialisasikan Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan, di kantor BPJS Kesehatan Denpasar, Rabu 19 Desember 2018.

“Faskes harus berhati-hati dalam memberikan pelayanan medis, karena BPJS hari ini telah bekerja sama dengan KPK, Tahun ini belum sampai turun, mungkin mulai tahun depan,” jelasnya.

Menurut Perpres No. 82 Tahun 2018, fraud / kecurangan
adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk mendapatkan keuntungan financial dari program Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Perpres tersebut ancaman bagi pelaku fraud ini tidak hanya untuk Faskes atau pemberi pelayanan kesehatan, penyedia obat dan fasilitas kesehatan, tapi juga bagi BPJS Kesehatan itu sendiri dan juga bagi peserta Jaminan Kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya.

Bagi pihak-pihak yang melakukan kecurangan maka akan dikenai sangsi-sangsi administratif dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undanagan. Serta wajib mengembalikan kerugian akibat kecurangaan yang dilakuakan pada pihak yang dirugikan.

Bahkan sanksi tambahan juga akan diberikan bagi kecurangan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, Faskes dan pemberi pelayanan kesehatan serta penyedia obat dan fasilitas kesehatan.

Selain itu, kehadiran Perpres ini juga dinilai membawa angin segar
bagi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Tak hanya menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi, Perpres ini juga menyempurnakan aturan sebelumnya.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf dalam rilisnya yang disampaikan saat jumpa pers tersebut menerangkan, Perpres tersebut menjabarkan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek.

Secara umum, ada beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat seperti berikut ini:

Pendaftaran Bayi Baru Lahir
Dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018, bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS

Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Aturan ini mulai berlaku 3 bulan sejak Perpres tersebut diundangkan.

Jika sudah didaftarkan dan iurannya sudah dibayarkan, maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI.

Status Kepesertaan bagi Perangkat Desa
Kehadiran Perpres ini juga membuat status kepesertaan JKN-KIS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi lebih jelas.

Kedua jabatan tersebut ditetapkan masuk dalam kelompok peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ditanggung oleh pemerintah.

Perhitungan iurannya sama dengan perhitungan iuran bagi PPU tanggungan pemerintah lainnya, yaitu 2% dipotong dari penghasilan peserta yang bersangkutan dan 3% dibayarkan oleh pemerintah.

Status Peserta yang ke Luar Negeri
Masih terkait kepesertaan, dalam Perpres tersebut juga dijelaskan bahwa seorang Warga Negara
Indonesia (WNI) yang sudah menjadi peserta JKN-KIS dan tinggal di luar negeri selama 6 bulan berturut-turut, dapat menghentikan kepesertannya sementara.

Selama masa penghentian sementara itu, ia tidak mendapat manfaat jaminan BPJS Kesehatan.

Jika sudah kembali ke Indonesia, peserta tersebut wajib melapor ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran paling lambat 1 bulan sejak kembali ke Indonesia.

Jika sudah lapor, ia pun berhak memperoleh kembali jaminan kesehatan. Aturan ini dikecualikan bagi peserta dari segmen PPU yang masih mendapatkan gaji di Indonesia.

Aturan Suami Istri Sama-Sama Bekerja
Jika ada pasangan suami istri yang masing-masing merupakan pekerja, maka keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS segmen PPU oleh masing-masing pemberi kerja, baik pemerintah ataupun swasta.

Keduanya juga harus membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suami dan istri tersebut berhak memilih kelas perawatan tertinggi.

Jika pasangan suami istri tersebut sudah mempunyai anak, maka untuk hak kelas rawat anaknya, dapat ditetapkan sejak awal pendaftaran dengan memilih kelas rawat yang paling tinggi.

Tunggakan Iuran
Perpres tersebut juga memberi ketegasan mengenai denda bagi peserta JKN-KIS yang menunggak.

Status kepesertaan JKN-KIS seseorang dinonaktifkan jika ia tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai dengan akhir bulan, apalagi bila ia menunggak lebih dari 1 bulan.

Status kepesertaan JKN-KIS peserta tersebut akan diaktifkan kembali jika ia sudah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk 24 bulan.

Ketentuan ini berlaku mulai 18 Desember 2018. “Kalau dulu hanya dihitung maksimal 12 bulan. Sekarang diketatkan lagi aturannya menjadi 24 bulan.

Denda Layanan
Sementara itu, denda layanan diberikan jika peserta terlambat melakukan pembayaran iuran. Jika peserta tersebut menjalani rawat inap di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dalam waktu sampai dengan 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali, maka ia akan dikenakan denda layanan sebesar 2,5% dari biaya diagnosa awal INA-CBG’s.

Adapun besaran denda pelayanan paling tinggi adalah Rp 30 juta.

Ketentuan denda layanan ini dikecualikan untuk peserta PBI, peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, dan peserta yang tidak mampu.

Aturan JKN-KIS Terkait PHK
Sesuai dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2018, peserta JKN-KIS dari segmen PPU yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 bulan, tanpa membayar iuran.

Manfaat jaminan kesehatan tersebut diberikan berupa manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III. Iqbal menjelaskan, PHK tersebut harus memenuhi 4 kriteria, yaitu:

a. PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial, dibuktikan dengan putusan/akta
pengadilan hubungan industrial;

b. PHK karena penggabungan perusahaan, dibuktikan dengan akta notaris;

c. PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian, dibuktikan dengan putusan kepailitan dari pengadilan; atau

d. PHK karena Pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja, dibuktikan
dengan surat dokter.

Apabila terjadi sengketa atas PHK yang diajukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka baik pemberi kerja maupun pekerja harus tetap melaksanakan kewajiban membayar Iuran sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Jika peserta yang mengalami PHK tersebut telah bekerja, maka ia wajib kembali memperpanjang status kepesertaannya dengan membayar iuran.

Sementara jika ia tidak bekerja lagi dan tidak mampu, maka selanjutnya ia akan didaftarkan menjadi peserta PBI.

BPJS Kesehatan tentuntunya tidak dapat berdiri sendiri dalam mengelola program jaminan kesehatan dengan jumlah peserta
terbesar di dunia ini.

Masing-masing pihak memiliki peran penting untuk memberikan kontribusi sesuai dengan otoritas dan kemampuannya.

Harapannya, dengan adanya landasan hukum baru tersebut, peran kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, manajemen fasilitas kesehatan, dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam mengelola JKN-KIS bisa kian optimal.

Previous Satpol PP Bali Geram Nyaris Semua Aktivitas Galian C Sebudi Bodong, Pengusaha Bandel Diberi Enam Bulan Urus Ijin
Next Dinas Ketahanan Pangan Bali Pantau Harga Pangan  dan Pasokan

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *