Standard Ganda Kawasan Teluk Benoa, Reklamasi Pelindo Diijinkan dan Investor Diributkan


Keterangan foto : Reklamasi Pelabuhan Benoa

Denpasar , suryadewata.com

Memanasnya polemik dengan beredarnya berita turunnya izin Reklamasi Teluk Benoa (RBT) yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan  (KKP) Susi Pudjiastuti.

Pernyataan tersebut dibantah oleh Menteri Kelautan dan Perikanan  (KKP) Susi Pudjiastuti. Susi menekankan yang telah dia terbitkan bukanlah izin reklamasi, melainkan izin lokasi untuk pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal.

Selain itu, Gubernur Bali I Wayan Koster juga menegaskan mengaku akan bergandengan tangan bersama rakyat Bali untuk menolak rencana (RTB).

Hal itu sesuai komitmennya saat kampanye pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali bersama Wakilnya Tjokorde Artha Ardhana Sukawati (Tjok Ace) dengan mengusung pembangunan Bali dengan Visi dan Misi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.

Namun mendapatkan sorotan tajam dari Kelian Adat Banjar Sakah Desa Pemogan AA Gede Agung Aryawan ST yang dikenal Gung De karena kenyataanya reklamasi sudah terjadi di Kawasan Teluk Benoa.

“Reklamasi ini sudah terjadi,  apapun alasannya secara nyata sudah ada reklamasi oleh Pelindo di sebelah barat pelabuhan Benoa,” kata Gung De di Denpasar, Minggu (23/12).

Untuk itu, pihaknya merasa heran terhadap para pemerhati, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun pemangku kepentingan yang getol hanya menolak rencana RTB yang baru berupa ijin Amdal.

Tetapi reklamasi Pelindo di Kawasan Teluk Benoa tidak mendapatkan reaksi, padahal laut diurug menggunakan pasir.

“Penolakan dengan alasan  pemerhati lingkungan & LSM sebagai kawasan suci dan tenggelam karena reklamasi Teluk Benoa sangat berstandar ganda.  Realitanya Teluk Benoa sudah di urug (reklamasi-red) oleh Pelindo.  Apa nya yg di tolak???,” tanya Gung De Alumni Fakultas Teknik Univeritas Udayana.

Ribut-ribut masalah reklamasi tentang ijin Menteri KKP,  tetapi Teluk Benoa direklamasi Pelindo pada bungkam.

Sebenarnya kajian akademisnya bagaimana tentang Teluk Benoa,  sehingga muncul beda perlakuan pada Teluk Benoa.

“Kita harus jujur dan objektif menyikapi kasus ini,  kalau memang Teluk Benoa tidak ada masalah,  ya katakan saja tidak masalah sehingga Pelindo mereklamasi tidak ada penolakan.  Artinya yang ditolak ini adalah TWBI sebagai investor bukan alasan kawasan suci atau tenggelam,” tegasnya.

Dengan demikian, amdal Pelindo harus memperhatikan sosial ekonomi masyarakat,  karena tempat nelayan cari ikan sudah di Reklamasi Pelindo.

“Pemkot harus tegas masalah Amdal Pelindo sehingga pembangunan itu terkontrol,” tegasnya.

Sedangkan, persoalan mengenai kekhawatiran reklamasi yang dinilai menodai kawasan suci dan memicu tenggelamnya beberpa kawasan pesisir Pulau Dewata.

Hal itu yang sering diungkapkan seperti alasan para LSM menolak RTB jelas harus dipertanyakan.

Apabila memang Kawasan Teluk Benoa konsisten ditetapkan sebagai kawasan suci, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Lagoon BTDC Nusa Dua Bali dan IPAL DSDP di Suwung.

“Tapi kalau bicara penolakan terhadap pelaku dalam hal ini BUMN & Investor swasta mungkin harus di pelajari lebih detail rencana reklamasi itu, apakah benar reklamasi Pelindo untuk sarana pelabuhan atau akan dimanfaatkan oleh swasta juga untuk sarana lain,” ungkapnya.

Mengingat Pelabuhan Benoa sendiri sudah banyak bangunan milik para pengusaha yang sebenarnya bisa di bangun di luar kawasan pelabuhan.

Ia mengharapkan pemerintah tidak memberlakukan reklamasi dengan menetapkan standard ganda, ketika instansi negara boleh melakukan sementara swasta tidak berikan ijin.

Padahal tempat pelaksanaan reklamasi masih berada dalam kawasan yang sama di Kawasan Teluk Benoa.

Untuk itu, kebijakan pemerintah tentunya tidak membuat bingung masyarakat  dan merugikan masa depan Bali pada masa mendatang dalam menghadapi perubahan zaman. (ART)

Previous Peringati Hari Ibu, Dvipantara Samskrtam Gelar “Matru Pitru Vadanam”
Next Waka Polres Badung Cek Kesiapan Pengamanan Nataru

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *