Gubernur Koster Minta Batasi Penggunaan Plastik


Denpasar, suryadewata.com

Gubernur Bali Wayan Koster meminta masyarakat untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai.

Oleh karena penggunaan plastik sekali pakai dapat merusak lingkungan, terlebih Bali sebagai daerah pariwisata menjadi sorotan dunia terhadap kepeduliaannya dalam menjaga lingkungan.

Hal itu ditegaskan setelah keluarnya Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai yang telah terbit pada 21 Desember.

Pergub ini merupakan Pergub  satu-satunya dan pertama di Indonesia

“Ada tiga bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik yang dilarang yakni kantong plastik, polysterina (styrofoam) dan sedotan plastik,” kata Koster di Denpasar, Senin (24/12).

Upaya itu sebagai bentuk implementasi visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” dengan menata wilayah agar lingkungan hijau, indah dan bersih untuk menjaga keagungan, kesucian, dan taksu alam Bali, serta tempat-tempat suci secara sekala (fisik) dan niskala (spiritual).
       
Ia mengarapkan,  aturan itu mampu menjaga kesucian, keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup. Di samping itu menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat, akibat dampak buruk dari penggunaan plastik sekali pakai (PSP) dan mencegah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan PSP.
       
Dengan pergub tersebut, juga diharapkan dapat menjamin generasi masa depan tidak tergantung  pada penggunaan PSP dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.
       
Selain itu, pergub yang telah disusun Koster sebelum dirinya dilantik pada 5 September 2018 tersebut, awalnya merupakan desakan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang memberikan target agar pengurangan sampah plastik di Bali bisa mencapai 60 hingga 70 persen.
       
Meskipun sejumlah kabupaten/kota di Tanah Air, telah memiliki regulasi serupa, Koster mengklaim pergub yang dikeluarkan ini merupakan yang pertama dan satu-satunya untuk di tingkat pemerintah provinsi.
     
“Dalam pembatasan timbulan sampah plastik, maka melalui pergub ini mewajibkan setiap produsen, distributor dan pemasok, serta pelaku usaha untuk memproduksi, mendistribusikan, memasok, dan menyediakan pengganti (substitusi) plastik sekali pakai. Sekaligus melarang untuk memproduksi, mendistribusikan, memasok, dan menyediakan PSP,” ucapnya didampingi Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati dan Sekda Bali Dewa Made Indra.
       
Koster menambahkan sebagai bentuk kepedulian semua pihak, maka instansi pemerintah, BUMD, swasta, lembaga keagamaan, desa adat/desa pakraman, masyarakat dan perorangan juga dilarang menggunakan plastik sekali pakai.
       
“Agar pelaksanaan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai berjalan efektif, maka Pemprov Bali akan melaksanakan pembinaan dan pengawasan dengan membentuk tim. Tim ini terdiri dari unsur vertikal, perangkat daerah, akademisi, LSM, pengusaha, tokoh keagamaan dan tokoh masyarakat,” katanya.
     
Tim tersebut akan bertugas melakukan edukasi, sosialisasi, konsultasi, bantuan teknis, pelatihan/pendampingan dan penggunaan bahan non-plastik oleh produsen, distributor, penyedia, dan masyarakat pada umumnya serta penegakan hukum.
     
“Kami memberikan waktu enam bulan bagi setiap produsen, pemasok, pelaku usaha dan penyedia plastik sekali pakai untuk menyesuaikan usahanya  terhitung sejak peraturan gubernur ini diundangkan,” ujarnya. (ART/GAB)

Previous Sasar Pemilih Millenial, Iman Mainkan Teknik Kampanye Digital
Next Tim SAR Gabungan Terus Menemukan Korban Tsunami Selat Sunda : 373 Meninggal Dunia, 1.459 Luka-Luka dan 128 Hilang

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *