Polemik Teluk Benoa, Masuk Babak Penyusunan Ranperda RZWP3K Kamar Satu


Denpasar , suryadewata.com

Setelah berpolemik turunnya izin lokasi untuk pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) Reklamasi Teluk Benoa (RBT) yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan  (KKP) Susi Pudjiastuti beberapa lalu.

Selanjutnya Gubernur Bali I Wayan Koster menegaskan akan bergandengan tangan bersama rakyat Bali untuk menolak RTB.

Namun saat ini sedang memasuki babak penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah- Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ranperda RZWP3K) Provinsi Bali.

Mengingat Ranperda itu sejatinya sangat vital dalam menjaga keberlangsungan pesisir Bali di masa depan.

Ruang tersebut yang memiliki potensi yang besar yang dapat dikelola oleh Pemerintah Bali.

“Wilayah ruang laut provinsi belum dikelola dengan baik karena belum ada payung hukumnya, ini memungkinkan dikelola karena wilayah darat merupakan kewenangan kabupaten/kota,” kata Ketua Tim Ahli Penyusunan Dokumen RZWP3K I Ketut Sudirta di Denpasar, Kamis (10/1).

Hal itu disampaikan ketika diskusi publik dalam rangka mengetahui perkembangan RZWP3K Provinsi Bali yang diselnggaranan oleh maka WALHI BALI bersama ForBALI.

Dampak akibat belum ada payung hukum, wilayah perairan dan pesisir belum terkelola dengan baik dan masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum.

Dengan adanya aturan itu dapat meningkatkan pengembangan perekonomian masyarakat perairan dan pesisir.

Ia meminta adanya masukan dan usulan yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan dalam tahap pertama Ranperda RZWP3K.

Upaya itu dalam memperkuat usulan daerah dalam hal perencanaan zonasi yang melibatkan stackholder.

Menurutnya, Raperda masih berproses panjang kini baru penyelesain kamar satu pada kementrian terkait, baru dilanjutnya pembahasan pada legislasi.

Namun, penyusunan Raperda tersebut ditargetkan seluruh Indonesia rampung tahun 2019.

Pada penyusunan Ranperda inilah akan sangat rentan masuk agenda-agenda investasi.

Disini penyusunannya itu, nampak akan mengatur secara khusus menganai pengaturan ruang Teluk Benoa dalam memuluskan pembatalan RTB yang getol ditolak selama ini oleh ForBali.

Namun uniknya dalam penyusunan Ranperda RZWP3K justru mengadopsi proyek-proyek strategis Pengembangan Pelindo di Pelabuhan Benoa dan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai dengan melakukan pengurugan.

“Penyusunan Ranperda RZWP3K mengadopsi proyek strategis seperti Pelindo dan Bandara Ngurah Rai yang sudah punya aturan yang diberikan okeh kementrian langsung,” tegasnya.

Sedangkan kaitannya dengan Pelindo punya rezim peraturan sendiri, apabila dinilai ada keberatan dari masyarakat bisa diajukan semasih belum ditetapkan sebagai otoritas dari Kementrian Dalam Negeri dan Perhubungan.

Sementara itu, Dewan Daerah WALHI Bali Suriadi Darmoko mengharapkan dalam penyusunan Ranperda RZWP3K agar memperluas partisipasi publik.

Dikhawatirkan adanya pesanan-pesanan pihak tertentu yang melakukan intervensi yang dikhawatirkan berdampak buruk bagi daerah.

Dalam pemaparan ada sejumlah agenda pembangunan yang akan dilaksanakan di Pulau Dewata.

Keterlibatan itu dapat mencegah adanya dampak buruk yabg dapat merugikan masyarakat, adat, bidaya dan lingkungan. (ART)

Previous Meski Pakaian Adat, Masyarakat Tertib Pakai Helm Saat Berkendara
Next Kapolres Badung Silaturahmi ke Puri Kerobokan,Jalin Tali Persaudaraan “Menyame Braya”

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *