Komisi Pengawasan Korupsi Hadir di Bali Turut Serta Ambil Sikap dan Peran aktif Selamatkan Negara


Denpasar, suryadewata.com

Komisi Pengawasan Korupsi ( KPK ) berdiri tahun 2016 mempunyai program kerja serta visi misi yang jelas. Visi dan Misi sangat jelas yaitu mengawasi atau memonitoring pemerintahan baik pendidikan, sosial dan kebudayaan.

Made Mirta selaku Ketua Komisi Pengawasan Korupsi DPW Bali kepada awak media hari Jumat,  11/01/2019 dikantor KPK jalan Tukad Batang Hari VII no. 2A Denpasar menjelaskan tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi tidak hanya menggerogoti keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara, sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan kejahatan yang pemberantasanya harus dilakukan secara luar biasa.

Selain itu juga kebih menjamin kepastian hukum untuk menghindari keragamanan terhadao pemahaman dan penafsiran hukum serta melindungi hak masyarakat dan perlakuan secara adil penindakan korupsi maka lembaga KPK Tipikor non pemerintah diharapkan bisa menjadi komisi penggerak dan oengawasan tindak pidana korupsi  yang berintegritas, kreatif dan efisien

KPK Tipikor berada ditengah masyarakat diharapkan kedepan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan informasi dengan instansi berwenang yang melakukan tindak pidana korupsi dan juga mengawasi mengedukasi masyarakat sejak dini tindak pidana korupsi serta melakukan pengawasan terpadu  kearah tindakan pidana korupsi

Penting melakukan monitor atau pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan negara dan sangat penting menekankan pentingnya aspek pengawasan, pencegahan, pendidikan dan aspek penegakan hukum jika warga negara melakukan korupsi atau pelanggaran hukum apa karena tidak tau atau mengambil andil tindak pidana korupsi sebenarnya kita ikut bersalah karena oemahaman hukum dimasyarakat sangat terbatas

” Pendidikan hukim berjalan saling mengingatkan maka tindak pidana korupsi sebagai bangsa yang yang ingin tenteram dan damai tindak  kejahatan korupsi dan pelanggaran “,  tegas Made Mirta


Sementara Ardi Santoso selaku Sekretaris Daerah DPD Komisi Pengawasan Korupsi Tipikor Kabuoaten Badung mengatakan sejarah munculnya KPK :dalam situasi dan kondisi yang penuh ketidakpastian di segala bidang ,maka masyarakat tentu akan mencari solusi dengan membuat pilihan – pilihan dalam alternatif pemecahan masalah yang dihadapi  baik secara individual maupun secara berkelompok sehingga sangat mengancam stabilitas keamanan negara dan hal ini tidak boleh dibiarkan berlangsung terlalu lama , dengan semrawutnya kehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang,secara otomatis akan melemahkan sendi – sendi pertahanan negara.lemah dan rusak nya pertahanan negara tidak saja pada psikologi sosial didalam tubuh aparatur pertahanan negara tetapi juga pada kemampuan pengadaan sarana dan prasarana.

Dari beberapa aspek tinjauan kehidupan ketatanegaraan tersebut pada akhirnya semakin memberikan dorongan yang kuat di kalangan anak anak bangsa di negeri ini untuk membentuk KOMISI PENGAWASAN KORUPSI TINDAK PIDANA KORUPSI(KPK TIPIKOR) segera turut serta mengambil sikap dan berperan aktif dalam rangka menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari keruntuhan.KPK TIPIKOR  menjadi komisi penggerak dan pengawasan tindak pidana korupsi yang berintegritas efektif dan efisien.

Target ditingkat Kabuoaten Badung adalah pendidikan jadi perlunya peningkatan kualitas pendidikan dalam mewujudkan generasi yang cerdas maka dari itu KPK TIPIKOR berperan dalam mendukung program yang dilakukan pemerintah.

” Untuk sekolah memang saat ini sudah transfaran tapi diharapkan lebih transfaran lagi dalam pengelolaan dana baik sekokah negeri mauoun swasta dari tingkat SD, SMP, SMA “,  jelas Ardi

Previous Gubernur Koster : Warga Buleleng Segera Bisa Nikmati Siaran Televisi Tanpa Parabola.
Next Lusia Ineke Nyaleg DPRD Bali, Perjuangkan Perempuan dan Anak untuk Masa Depan Bangsa

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *