Keberpihakan Petani, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Bali Gencarkan Sosialisasi Pergub


Denpasar , suryadewata.com

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali Ida Bagus Wisnuardhana akan menggencarkan sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) No 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.

Pergub secara resmi sudah disahkan pada tanggal 28 Desember 2018, yang disosialisasikan di Pengotan Bangli, pada tanggal 7 Januari lalu.

Aturan itu agar diimplementasikan dan mendapatkan dukungan semua pihak, khususnya dari para pengguna baik industri maupun masyarakat umum yang mengkonsumsi dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena, Pergub berlaku juga bagi masyarakat umum, bukan saja dari industri semata.

“Untuk itu, patut mendapatkan dukungan, aturan ini merupakan sikap nyata keberpihakan terhadap petani agar hasil panennya mendapatkan kepastian pasar,” kata Wisnuardhana di Denpasar, Senin (14/1).

Ia mengatakan, pengguna buah agar menyesuaikan dengan hasil panen petani sesuai dengan musimnya. Jika para industri menggunakan buah lokal dapat memberikan keunggulan dan pengalaman tersendiri.

Hal itu dapat dirasakan oleh para wisatawan yang dapat menikmati buah lokal Bali yang lebih segar dan kandungan nutrisi jauh lebih bagus, jika dibandingkan dengan buah import.

Disamping bagian dari salah satu cara promosi hasil pertanian Bali kepada masyarakat umum, khususnya wisatawan yang sedang menikmati keindahan Pulah Dewata.

Dalam menentukan kualitas hasil dapat dilakukan “grade”, dimana yang utama bisa dipakai kebutuhan pariwisata, biasa untuk kebutuhan pasar atau supermarket dan sisanya diolah sehingga memiliki nilai lebih.

Dengan demikian, semua hasil pertanian dapat diserap dengan baik sehingga mampu petani memperbaiki kualitasnya.

“Semakin laku hasil pertaniannya maka semakin membaik kualitas pertaniannya, ini berlaku hukum timbal balik (aksi  reaksi),” ujarnya.

Selain itu, implementasi Pergub melibatkan lintas sektor tidak hanya sebatas OPD terkait namun melibatkan berbagai pihak.

Dalam aturan itu sudah diatur secara terperinci termasuk besaran harga, cara pembayaran dan lain sebagainya.

Untuk itu, pihaknya telah mengadakan koordinasi membentuk tim dalam melakukan sosialisasi dan pengawasannya.

“Nantinya akan diatur siapa melakukan lengkap dengan pokja-pokja, kini sedang dalam tahap penyusunan,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, pihaknya juga akan mengirimkan surat edaran kepada bupati/walikota se-Bali, PHDI, MUDP. (ART)

Previous Pra TMMD Ke 104 Kodim Bangli Buka Akses Jalan
Next Membangun Bali Secara Menyeluruh, Gubernur Koster Akan Gandeng Bupati/Walikota

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *