GPS Akan Kawal RUU Provinsi Bali, Masyarakat Diminta Satu Suara


Denpasar , suryadewata.com

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan (Dapil) Bali Gede Pasek Suardika (GPS) memberikan apresiasi gebrakan Gubernur Bali Wayan Koster dalam merampungkan  Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Bali.

Rancangan tersebut sempat diperjuangkan oleh Anggota DPD Bali namun belum mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Pulau Dewata pada tahun 2015.

Namun kini RUU tersebut sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) agar bisa didorong menjadi Prolegnas prioritas.

“Ini tahapan yang tidak mudah apalagi memasuki Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019, tapi saya akan ikut mengawalnya,” kata Pasek di Denpasar, Rabu (16/1).

Hal itu disampaikan ketika Gubernur Koster memaparkan RUU tersebut di hadapan Ketua DPRD Bali, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPD Perwakilan Bali, sejumlah Rektor Universitas, PHDI, MUPD, FKUB dan tokoh masyarakat di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali.

Dengan harapan, bahwa aturan tersebut dapat menjaga pembangunan Bali agar tetap eksis dan berkelanjutan hingga generasi yang akan datang.

Dengan adanya UU itu, nantinya seluruh wilayah dengan segala sumber dayanya diharapkan dapat dikelola dengan lebih baik.

Sementara ini, Provinsi Bali masih diatur dalam payung hukum Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT.

Pada kesmepatan itu, pihaknya sejalan dengan Gubernur Koster bahwa secara konstitusi UU tersebut  sudah tidak relevan lagi karena yang menjadi dasar penyusunannya adalah Undang-Undang Sementara Tahun 1950.

Selain itu, secara ideologi, kala itu bentuk negara masih Republik Indonesia Sementara (RIS).

Sedangkan saat ini kita sudah dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jadi secara pundamental sudah sangat berubah.

Lebih dari itu, tiga wilayah yang berada di bawah satu payung hukum tersebut saat ini sudah berkembang dan punya keunggulan masing-masing dan seyogyanya diatur dalam undang-undang yang terpisah.

Untuk itu, pihaknya meminta Pemerintah Provinsi Bali agar kompak dan masyarakat satu suara terlebih dahulu sehingga memudahkan dalam memperjuangkannya di tingkat nasional.

Ia juga Calon DPR RI Dapil Bali No. 13 Partai Hanura menilai, kelemahan politisi Bali masih lemah dalam perjuangannya tingkat nasional tidak konseptual, sistematis dan fundamental.

Maka dari itu, RUU tersebut agar dilakukan konseptual, sistematis dan fundamental yang dilengakapi dengan kajian akademik maupun ada komunikasi lebih intensif.

Dikhawatirkan usai Pemilu Serentak 2019 bisa berubah, apabila RUU tersebut tidak mendapatkan pengawalan yang tepat. (ART)

Previous Perjuangkan RUU Provinsi Bali, Gubernur Koster Panen Dukungan
Next Pra TMMD Ke 104 Kodim Bangli Dimulai

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *