Gubernur Koster : Proses Pembuatan Sertifikat Tanah Tidak Lagi Ribet dan Biaya Tinggi


btrmdn

Denpasar,.suryadewata.com

Gubernur Bali I Wayan Koster mengakui program pensertifikatan tanah di Bali ditargetkan selesai pertengahan tahun 2019. Saat ini, kantor pertanahan wilayah Bali akan memproses 147 ribu sertifikat tanah yang tersebar di 7 kabupaten di Bali. Kota Denpasar dan Kabupaten Badung telah merampungkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Menghadiri pencanangan Zona Integritas di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, Gubernur Wayan Koster menyatakan, sertifikasi itu mencakup tanah desa adat dan Laba Pura.

“Masih sedikit tanah desa adat yang belum, sebagian besar sudah disertifikasi, harus tuntas tahun ini,” jelas Wayan Koster, Selasa, 26 Februari 2019.

Menurut Gubernur, di Bali ada 1.493 desa adat yang memiliki tanah desa. Dulu, tanah desa adat tidak bisa disertifikasi, namun sekarang  kepemilikan tanah desa dipastikan memiliki jaminan kepastian hukum.

Pemerintah Provinsi Bali akan mendorong proses penyelesaian tanah desa adat yang belum mendapatkan sertifikat.

“Pekerjaan rumah adalah menuntaskan sertifikat tanah milik desa adat dan tanah Laba Pura

Dengan tuntasnya program PTSL di Bali, Gubernur memberikan apresiasi tinggi. Mengingat, hal itu menyangkut hak dasar masyarakat soal kepemilikan keabsahan tanah.

“Dulu, kalau beruruaan dengan pertanahan pasti ribet, butuh waktu lama, biaya tinggi dan ujung-ujungnya ada mafia. Itu cerita dulu tapi lain sekarang,” ujarnya demikian.

Gubernur menjelaskan, Bali merupakan wilayah kecil seluas 5.646 km2 tetapi memiliki nilai yang tinggi. Banyak potensi konflik yang akan terjadi jika masyarakat tidak punya jaminan kepastian hukum atas hak tanah mereka.

Pihaknya berharap, target sertifikasi bisa selesai tahun 2019 ini. “Pemprov siap mendukung, tolong sampaikan ke kami kalau ini akan jadi gerakan atau model,” jelas Gubernur Koster.

Sementara Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahanan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Bali, Rudi Rubijaya mengatakan, tahun ini targetnya sebanyak 147 ribu sertifikasi tanah di Bali.

Penyertifikatan tanah tersebut, terbanyak ada di Kabupaten Tabanan, dan Buleleng. “Lokasinya di tujuh kabupaten se-Bali, kecuali Denpasar dan Badung,” ujarnya.

Target tersebut menurutnya lebih cepat dibandingkan rata-rata nasional. “Mudah-mudahan tahun ini lebih cepat dari target nasional, tahun 2025 harus tersertifikat semua,” tambahnya.

Pihaknya mengaku saat ini terkendala pemilik tanah yang kebanyakan tidak berada di Bali. Bahkan karena Bali sebagai tempat investasi internasional, kemungkinan besar pemiliknya berada di luar negeri.

“Jadi bagi masyarakat yang tanahnya belum tersertifikat jangan tanggung-tanggung datang ke kantor desa atau langsung ke BPN,” katanya.

Sampai bulan Februari 2019, Kanwil BPN Bali telah merampungkan 2.000 sertifikat.

“Jadi kalau Pak Presiden mau membagikan sertifikat, kami sudah siap,” jelas Rudi Rubijaya.

Dalam kesempatan tersebut pihaknya juga menjelaskan terkait perbedaan Prona dengan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).

“Kalau prona itu hanya beberapa bidang tanah perdesa, sedangkan sekarang PTSL ini sifatnya massal dan sistematis semua diundang termasuk penyandingnya. Dulu prona tidak seperti itu. Sekarang satu desa diundang ke kantor desa untuk penyertifikatkan tanahnya, kalau dulu satu persatu,” jelas Rudi Rubijaya

Previous Ketua Persit KCK Cabang XXXII Kodim 1609 Buleleng Serahkan Sembako.
Next Tim Wasrik BPK RI & Irjenad Rampung Audit Satuan Jajaran Kodam IX/Udayana

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *