Gubernur Koster Perjuangkan Alokasi Anggaran APBN Tahun 2020 Kepada Desa Adat di Bali


Denpasar, suryadewata.com

Gubernur Bali, Wayan Koster menggelar tatap muka dan ramah tamah antara Bandesa Adat Se-Bali dengan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati ,tanggal 14/03/ 2019 di Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur, Denpasar

Dihadiri oleh sekitar 1.500 orang dari unsur; 1.493 Bandesa Adat, Majelis Desa Pakraman, dan para Wakil Bupati Se-Bali, serta undangan lain.

Gubernur Bali, yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali memaparkan Visi Pembangunan Bali dan Kedudukan Desa Adat yang sangat penting dan strategis di Bali. Bali terdiri atas 9 Kabupaten/Kota, 57 Kecamatan, 636 Desa, 80 Kelurahan, dan 1.493 Desa Adat.

Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana. Yang mengandung makna; “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya “.

Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi  Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.”

Mewujudkan Bali Era Baru yaitu suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang Kawista, Bali kang tata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama, yaitu:
Dimensi pertama, bisa menjaga keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali, Genuine Bali
Dimensi kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan Dimensi ketiga, manajemen resiko  atau risk management, yakni memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang berdampak positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

Visi menuju Bali Era Baru  tersebut diwujudkan dengan menata secara fundamental  dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama: Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Tri Hita Karana, yang dilaksanakan dengan konsep kearifan lokal Sad Kerthi, yaitu: 1) penyucian jiwa (atma kerthi); 2) penyucian laut (segara kerthi); 3) penyucian sumber air (danu kerthi); 4) penyucian tumbuh-tumbuhan (wana kerthi); 5) penyucian manusia (jana kerthi); dan 6) penyucian alam semesta (jagat kerthi).

Desa Adat merupakan lembaga sosial religius yang bersifat Genuine yang memiliki karakteristik dan tatanan unsur pemerintahan, yaitu: 1) Wilayah (Wewidangan); 2) Rakyat (Krama); 3) Lembaga Eksekutif (Prajuru Desa); 4) Lembaga Legislatif (Sabha Desa); 5) Lembaga Yudikatif (Kertha Desa); dan 6) Peraturan Desa Adat (Awig-Awig dan Pararem).

Kedudukan, peran, dan fungsi desa adat sangat penting dan strategis dalam: 1) melaksanakan program sesuai dengan nilai-nilai filosofi Tri Hita Karana; 2) melaksanakan sistem pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat  berdasarkan hukum adat; 3) melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat;                   4) menyelenggarakan pendidikan nonformal untuk pengembangan jati diri, integritas moral, dan kualitas masyarakat Bali; 5) mengembangkan perekonomian rakyat; 6) menjaga keamanan masyakarat di lingkungan Desa Adat; 7) melestarikan lingkungan alam; dan 8) melaksanakan penugasan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dalam upaya menjamin eksistensi kelembagaan Desa Adat dengan peran, fungsi, dan pemberdayaan secara berkelanjutan maka perlu kiranya negara hadir guna meringankan beban masyarakat adat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : Pasal 18 B ayat (2) bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia…” dan Pasal 28 I ayat (3) bahwa: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu : Pasal 6 ayat (1) bahwa: “Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.” dan Pasal 72 ayat (1) huruf b bahwa: “Pendapatan Desa bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN).”

Sehubungan hal tersebut dan sejalan dengan kebijakan pengalokasian anggaran APBN untuk Desa dan Kelurahan, Gubernur Bali memohon dengan sangat hormat kiranya Ibu Menteri berkenan juga mempertimbangkan untuk mengalokasikan anggaran dalam APBN kepada Desa Adat yang ada di Bali sesuai dengan kemampuan keuangan Negara mulai pelaksanaan APBN tahun 2020.

Sementara Menteri Keuangan RI, menyampaikan; Sangat sepaham dengan pandangan Gubernur Bali tentang penting dan strategisnya Desa Adat sebagai benteng pelestarian adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.

Juga sependapat mengenai pentingnya memelihara alam Bali secara niskala, karena dia merasakan langsung ketika akan mendarat di Bandara Ngurah Rai, Bali ada sesuatu yang berbeda dengan daerah lain yaitu kekuatan pancaran aura yang dimiliki oleh alam Bali.

Desa Adat merupakan lembaga yang bisa membangun kekuatan kohesi sosial masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial yang dinamis dalam era global saat ini.

Sri Mulyani mengungkapkan 1000% setuju dengan pemikiran Gubernur Bali bahwa Negara harus hadir dalam mengayomi dan memberdayakan Desa Adat di Bali, termasuk daerah lain di Indonesia dalam wadah NKRI.

Sehubungan dengan itu Sri Mulyani menyatakan sangat bersedia  membahas lebih lanjut alokasi dana dari APBN kepada Desa Adat untuk mendukung program-program yang menjadi tugas utama Desa Adat. Yang harus dibahas  lebih lanjut adalah skema dan cara pengalokasian dana APBN kepada Desa Adat yang ada di Bali khususnya dan di Indonesia umumnya.

Untuk itu Sri Mulyani berjanji akan membahas bersama Menteri Dalam Negeri dan melaporkannya kepada Bapak Presiden RI mengenai aspirasi dari Gubernur Bali beserta Bandesa Adat Se-Bali.

Previous Tim Wasev Kemenhan RI Tinjau TMMD Ke 104 Kodim 1626/Bangli
Next Sari Galung: Menteri Keungan RI, Sri Mulyani Siap Alokasi APBN Untuk Desa Adat

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *