MA Tolak Permohonan Uji  Materi   Pergub Bali  No. 97 Tahun 2018 Pembatasan Timbunan Sampah Plastik Sekali Pakai


SURYADEWATA.COM
Denpasar, 11/07/2019

Gubernur Koster berkomitmen menciptakan Bali yang bersih dari sampah plastik yang mencemari lingkungan mengeluarkan Peraturan Gubernur no 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbunan sampah plastik sekali pakai ada pihak yang mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung (MA)

Makamah Agung (MA) menolak Permohonan Uji Materi terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) No.97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali  Pakai.

Dengan Pemohon Uji Materi yakni Asosiasi Daur Ulang Plastik Inonesia (ADUPI), Didie Tjahjadi  (Pelaku Usaha Perdagangan  Barang dari Kantong Plastik) dan Agus Hartono Budi  Santoso  (Pelaku Usaha Industri Barang dari Plastik).

Makamah Agung pada hari Kamis, 23 Mei 20l9, memutuskan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 29 P/HUM/2019 yang berbunyi :
a) Menolak Permohonan keberatan hak uji materi dari Para Pemohon yaitu: ]. ADUPI, 2. Didic Tjahjadi, 3. Agus Hartono Budi Santoso.
b) Menghukum Para Pemohon membayar biaya Perkara sejumlah Rp. l.000.000,00 (satu juta rupiah).

Sudah jelas  kebijakan Gubernur Bali yang membatasi timbulan sampah plastik sekali pakai memiliki posisi hukum yang kuat dan sah berlaku di seluruh Bali.

Jadi terbitnya Pergub tersebut memang sudah sesuai dengan UU tentang pemerintah daerah,” ujarnya kepada para awak media, di Jayasabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kamis (11/7).

Penegasan itu menjawab tudingan bahwa Pergub Bali No.97 Tahun 2018 membuat norma baru berupa pelarangan yang tidak ada dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Provinsi Bali No.5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah adalah tidak benar.

Pertimbangan hukum oleh Mahkamah Agung, justru norma pengurangan sampah yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 dan Perda Propinsi Bali No.5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah tersebut, haruslah dimaknai sebagai pelarangan penggunaan plastik sekali pakai.Sebagaimana diatur dalam Pergub Bali No.97 Tahun 2018; dengan demikian kebijakan Gubernur Bali sudah patut dan benar.

Dengan Putusan Mahkamah Agung ini pula, maka semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan keseluruhan isi dari Pergub Bali No,97 Tahun 2018 untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya sesuai dengan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

“Begitu pula, daerah lain yang ingin menerapkan kebijakan ini tidak perlu ragu lagi,” tegasnya.

Dengan demikian Pemerintah daerah lain di seluruh Indonesia tidak perlu ragu dan takut untuk membuat regulasi kebijakan untuk mewujudkan alam Indonesia yang bersih, hijau, dan indah.

Selain itu, pihaknya telah menyiapkan regulasi manajemen pengelolaan sampah agar tidak menunpuk kembali di Tempat Pembuang Akhir (TPA).

Pihaknya akan mengundang para  pemerhati yang memberi dukungan, simpati, dan membela kebijakan Pemerintah Provinsi Bali terkait pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, dari Pemerintah Pusat, para aktivis lingkungan hidup dari berbagai Negara, dan pemerhati kebijakan publik pada Hari Jadi Pemprov Bali tanggal 14 Agustus mendatang.

Ini untuk memberikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang kepada semua pihak yang  berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan alam.

Previous Meninggal Ditempat Pengendara Sepeda Motor Tertindih Ban Truk Tronton
Next Selalu Beryukur, Harapan Kapolres Bangli kepada Personil Saat Pimpin Apel Pagi

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *