Komnaspan Korwil Bali Dampingi Perwakilan Masyarakat Desa Bungkulan, Pengguguran Sertipikat Tanah Lapangan Desa


Denpasar, suryadewata.com

Komnaspan (Komite Nasional Penyelamat Aset Negara) Provinsi Bali dampingi perwakilan masyarakat Desa Bungkulan yang berjumlah 50 orang untuk mengecek pengguguran Sertipikat yang cacat administrasi tanah lapangan dan Puskesmas yang merupakan aset tanah desa kekantor Kanwil BPN ( Badan Pertanahan Nasional ) , Renon, Denpasar, Rabu 08/01/2020

Ketua Komnaspan Wilayah Provinsi Bali Made Budiarka, S.Ag pada kesempatan tersebut menjelaskan dari surat pengaduan masyarakat Desa Bungkulan yang masuk ke Komnaspan Korwil Bali meminta pendampingan pengecekan pemblokiran atau pengguguran Sertpikat tanah lapangan sepak bola dan Puskesmas yang merupakan aset tanah desa Bungkulan yang telah disertipikatkan oleh mantan Perbekel Desa Bungkulan.

” Kami akan memantau sekaligus pengecekan Surat Pembatalan tersebut prosesnya sampai dimana dan mengawal proses surat pembatalan tersebut yang dikirim ke BPN Pusat ” tegas Budiarka

Dalam waktu dekat kami kembali mengecek hasil pengajuan surat pembatalan sertipikat tersebut karena itu merupakan aset tanah Desa yang harus dikembalikan ke Desa.

Perwkilan masyarakat Desa Bungkulan hari ini menyerahkan beberapa dokumen terkait tanah lapangan tersebut ke Kanwkl BPN Bali dan selanjutnya dikirim ke BPN Pusat.

” Untuk iti kami juga akan berkoordinasi dengan Komnaspan Pusat untuk mengawal dokumen tersebut dipusat . Dan kami akan mengecek kembali keputusan dari pengajuan surat pembatalan sertilikat tersebut ” jelas Budiarka

Budiarka menambahkan kami menghimbau khususnya masyarakat Bali agar tidak segan-segan menhadukan semua tindakan masyarakat atau lemnaga lainya yang disinyalir merugikan negara dan sekecil apapun pengaduan itu akan kami tindak lanjuti
Pengaduan bisa dikirim melalui nomor hp : 081 805 270 459

Sementara ketua tim penyelamat aset desa dari perwakilan masyarakat desa Bungkulan Putu Kembar Budana mengatakan setelah mengetahui bahwasanya tanah lapangan, Puskesmas dan Poswan itu milik desa yang disertipikatkan oleh Ketut Kusuma Wardana selaku Kepala Desa Bungkulan langsung kami selusuri sampai mendaptkan bukti-bukti kami sudah sampaikan ke BPN Kabupaten Buleleng dan dijelaskan didalam pemrosesan sertipikat tanah lapangan, Puskesmas dan Poswan itu cacat administrasi

Cacat administrasi dari pihak BPN Kabuoaten Buleleng sudah bersurat ke Kanwil BPN tanggal 3/10/19 dan sampai sekarang belum ada kepastian pembatalan sertipikat tersebut.

Untuk itulah kami bersama tokoh masyarakat Bungkulan kurang lebih 50 orang mendatangi Kanwil BPN Provinsi Bali untuk menanyakan pembatalan sertipikat tersebut.

Dari oertemuan tadi sudah jelas bahwa pembatalan kedua sertipikat dengan SHM tanah Puskesmas nomor : 2426 dan tanah lapangan SHM No. 24 27 sudah diusulkan ke kantor BPN Pusat Jakarta. Sekarang ini tinggal menunggu keputusan Menteri Agraria Republik Indonesia tanpa ada kejelasan waktu kapan keputusan itu terbit.

” Kalau akhir bulan ini belum ada keputusan kami dari perwakilan masyarakat Bungkulan akan kembali mendatangi dan menanyakan kembali keputusan pembatalan sertipikat tersebut ” tegas Kembar Budana

Previous Cintai Alam, Mulai Usia Dini
Next Peduli Alam Polsek Kuta Utara Lakukan Penghijauan Di Areal Neverland Canggu.

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *