Denpasar – Surya Dewata
Dalam suasana penuh keakraban dan semangat untuk mencari solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat, CEO Talitha Group yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Bali melakukan bincang-bincang dan diskusi bersama Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Bulog Bali.
Pertemuan tersebut turut didampingi oleh Pembina Yayasan Ataqwa Dan ketua yayasan FORKOM SAHABAT SURGA BALI ( B komang Fatimah Arsini) yang selama ini aktif dalam berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis terkait ketahanan pangan dan stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi topik utama pembahasan.
CEO Talitha Group menegaskan bahwa saat ini masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, sangat membutuhkan kepastian ketersediaan sembilan bahan pokok dengan harga yang terjangkau.
Salah satu komoditas yang menjadi perhatian khusus adalah minyak goreng merek Minyak Kita, yang hingga saat ini masih menjadi kebutuhan utama rumah tangga dan pelaku usaha kecil di berbagai daerah.
Menurut CEO Talitha Group, keberadaan Minyak Kita memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Oleh karena itu, penetrasi dan distribusi produk tersebut harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan hanya tersedia di atas kertas atau terkonsentrasi di wilayah tertentu saja.
Distribusi yang merata dan berkesinambungan merupakan salah satu kunci untuk menjaga stabilitas harga serta mencegah terjadinya kelangkaan di pasar.
Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Bulog Bali menjelaskan kondisi riil yang saat ini dihadapi Bulog dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Beliau menyampaikan bahwa dari total alokasi yang diberikan oleh produsen, Bulog hanya memperoleh kuota sekitar 35 persen.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa kuota tersebut masih harus dibagi lagi dengan BUMN lainnya yang juga mendapat penugasan distribusi, sehingga secara efektif Bulog hanya menerima sekitar 17,5 persen dari total keseluruhan produksi yang dialokasikan oleh produsen.
Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Bulog dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai stabilisator harga di pasar.
Dengan keterbatasan kuota yang tersedia, ruang gerak Bulog untuk melakukan intervensi pasar menjadi sangat terbatas, terutama ketika terjadi lonjakan permintaan atau gejolak harga yang dipicu oleh faktor distribusi maupun kondisi pasar lainnya.
Mendengar penjelasan tersebut, CEO Talitha Group menyampaikan rasa keprihatinannya. Menurutnya, dengan kuota efektif yang hanya sekitar 17,5 persen, akan sangat sulit bagi Bulog untuk menjalankan fungsi strategisnya secara maksimal dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng di tingkat konsumen. Padahal, masyarakat menaruh harapan besar kepada Bulog sebagai lembaga yang hadir untuk memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.
Sebagai pelaku usaha sekaligus representasi dunia usaha Nahdliyin di Bali, CEO Talitha Group berpandangan bahwa pemerintah bersama produsen perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan distribusi yang ada saat ini.
Menurutnya, jika pemerintah benar-benar ingin menjadikan Bulog sebagai salah satu instrumen pengendali harga yang efektif, maka kuota yang diberikan kepada Bulog harus ditingkatkan secara signifikan.
Beliau mengusulkan agar alokasi Minyak Kita yang diberikan kepada Bulog ditingkatkan minimal dua kali lipat dari kuota yang diterima saat ini.
Dengan penambahan kuota tersebut, Bulog akan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk melakukan operasi pasar, menjaga ketersediaan barang di berbagai wilayah, serta meredam potensi kenaikan harga yang dapat membebani masyarakat.
“Bulog tidak boleh hanya dijadikan simbol pengendali harga, tetapi harus diberikan instrumen dan kewenangan yang memadai agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Jika kuota yang diterima terlalu kecil, maka kemampuan Bulog dalam melakukan stabilisasi pasar tentu menjadi sangat terbatas,” ujar CEO Talitha Group di Denpasar, hari Selasa 02/06/2026
Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa stabilitas harga sembilan bahan pokok bukan hanya persoalan ekonomi semata, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial masyarakat.
Ketika harga kebutuhan pokok terkendali, maka daya beli masyarakat dapat terjaga, aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih baik, dan kesejahteraan masyarakat secara umum dapat meningkat.
Pertemuan tersebut ditutup dengan harapan agar masukan dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha, organisasi masyarakat, dan lembaga distribusi pangan seperti Bulog, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan produsen dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Semua pihak yang hadir sepakat bahwa ketahanan pangan dan stabilitas harga kebutuhan pokok merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, Bulog, produsen, dunia usaha, dan masyarakat harus terus diperkuat agar tujuan menghadirkan pangan yang terjangkau, merata, dan berkelanjutan dapat benar-benar terwujud demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
