
DENPASAR — Surya Dewata
Kasus pembelian tanah di desa Tumbak Bayuh seluas 150 meter persegi di kawasan Kavling Tumbak Bayuh 3, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, berakhir damai, Selasa (17/11/2026).
Pihak pengembang properti PT Rey Land Bali mengembalikan dana konsumen senilai Rp670 juta secara penuh sehingga laporan kepolisian segera dicabut melalui mekanisme restorative justice.
Penyelesaian sengketa antara konsumen pasangan Beatrice dan Rizky Kusdarmansyah dengan PT Rey Land Bali ini diumumkan dalam konferensi pers di Taman Jepun, Denpasar hari Selasa (17/11/2026).
Kuasa Hukum konsumen, Elice Novianti C., S.H., CPL, hadir mendampingi kliennya secara daring bersama jajaran direksi perusahaan untuk meluruskan dinamika yang sempat menjadi sorotan publik.
Awal Mula Miskomunikasi Transaksi Kavling
Elice Novianti menjelaskan bahwa polemik bermula sekitar satu tahun lalu, tepatnya sejak Oktober tahun sebelumnya, ketika kliennya membeli sebidang tanah di Kavling Tumbak Bayuh 3.
Namun, dalam perjalanannya, proses administrasi lahan tersebut tidak dapat dilanjutkan sesuai rencana.
Situasi sempat memanas karena pihak konsumen kesulitan menghubungi staf kantor yang menangani transaksi awal, serta belum terhubung langsung dengan jajaran direksi.
Kebuntuan komunikasi tersebut akhirnya mendorong pihak konsumen menempuh jalur pelaporan ke pihak kepolisian.
Titik terang muncul sepekan sebelum konferensi pers digelar setelah Direksi PT Rey Land Bali, Rizki TW, menghubungi pihak kuasa hukum secara pribadi.
Pertemuan mediasi pun terlaksana secara kekeluargaan hingga menghasilkan kesepakatan pengembalian dana secara penuh. Dana Kembali utuh ke Rekening Konsumen, laporan Polisi dicabut
Pada hari pelaksanaan konferensi pers, PT Rey Land Bali merealisasikan kewajibannya dengan mentransfer uang pengembalian dana sebesar Rp670.000.000 langsung ke rekening Rizky Kusdarmansyah. Resi bukti transfer perbankan telah dikantongi kedua belah pihak sebagai dokumen pendukung penyelesaian sengketa.
”Dana yang sudah dibayarkan klien kami telah dikembalikan seluruhnya sebesar Rp670 juta. Seluruh kewajiban kepada klien kami telah dipenuhi, sehingga tidak ada lagi persoalan yang tersisa,” tegas Elice Novianti.
Terkait laporan polisi yang sempat diajukan sebelumnya, Elice memastikan pihaknya segera memproses administrasi pencabutan laporan.
Menurutnya, iktikad baik pengembang untuk menyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (restorative justice).
”Dengan pengembalian dana secara penuh tersebut, kedua belah pihak sepakat mengakhiri perselisihan dan tidak lagi mempermasalahkan transaksi pembelian tanah,” tambahnya.
Di sisi lain, pihak konsumen Beatrice bersama suaminya, Rizky Kusdarmansyah, menyambut lega jalan damai ini. Beatrice menuturkan bahwa pembelian kavling tersebut sejak awal diniatkan sebagai tabungan masa depan anak dan keluarga.
”Kami tidak memiliki maksud apa pun selain menuntut hak kami. Pihak PT Rey Land Bali juga sudah melaksanakan kewajibannya dengan mengembalikan seluruh uang kami langsung ke rekening suami saya,” ungkap Beatrice
Sementara itu, Direksi PT Rey Land Bali, Rizki TW, menilai perdamaian ini menjadi momentum berharga bagi perusahaanya untuk berbenah.
Ia menegaskan komitmen manajemen dalam mengevaluasi sistem layanan agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
”Dengan clear-nya masalah ini, kami berharap ke depannya PT Rey Land Bali akan jauh lebih baik lagi. Semoga tidak ada kendala-kendala seperti ini lagi dan semuanya bisa berjalan lancar,” ujar Rizki TW.
Rizki juga mengimbau awak media agar senantiasa mengedepankan prinsip keberimbangan (cover both sides) dengan memberikan ruang konfirmasi kepada perusahaan sebelum memublikasikan informasi, sehingga tidak memicu kesalahpahaman di ruang publik.
Pentingnya Akta Perdamaian Tertulis
Meski pengembalian dana Rp670 juta telah tuntas dan disaksikan awak media, penyelesaian sengketa properti memiliki catatan krusial dari sudut pandang hukum acara.
Dalam sesi wawancara, kuasa hukum menyebutkan bahwa kesepakatan damai sejauh ini berlandaskan hasil mediasi dan bukti transfer perbankan.
Secara hukum perdata maupun pidana, terdapat dua langkah administratif penting yang wajib dikawal hingga tuntas:
Keterbatasan Bukti Transfer: Resi transfer bank hanya sah membuktikan adanya perpindahan uang (pelunasan pengembalian), namun belum memuat klausul pelepasan hak tuntut (release and discharge) di masa depan. Para pihak disarankan menuangkannya dalam akta perdamaian (dading) bermeterai sesuai Pasal 1851 KUHPerdata.
Syarat Penerbitan SP3: Mengacu pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021, pencabutan laporan tidak otomatis menghentikan penyidikan tanpa kehadiran fisik pelapor (atau kuasa hukum dengan surat kuasa khusus) untuk menandatangani Berita Acara Pencabutan Laporan di hadapan penyidik.
