Jembrana – Surya Dewata
Masa reses anggota DPR untuk menyerap masalah di daerah serta aspirasi masyarakat itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap anggota DPR yang akan menjadi catatan anggota DPR sebgai pokok- pokok pikiran yang akan disampaiakn nanti dalam paripurna.
Begitu pula halnya dengan
I Kade Darma Susila ketua DPC partai Gerindra Jembrana yang sekarang ini juga menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Bali Komisi II dibagian Banggar dan menjadi Ketua koalisi Gabungan 9 Partai
Dijelaskan hasil reses sebagai anggota DPRD Provinsi Bali Komisi 2, membidangi Ekonomi dan Pariwisata sesuai dengan dinamika kondisi masing- masing tempat yang dikunjungi.
” Paling banyak masukan di masalah ekonomi dimasa pandemi, banyak program pemerintah yang mestinya bisa berjalan tetapi tidak bisa berjalan ,” ucapnya di kediamanya hari Minggu 12/06/2022
” Contoh riil hampir 80% dibidang pertanian terutama kelian Subak menanyakan operasional Subak. Dulunya Subak dibantu 50 juta setiap Subak sebelum Covid-19, lanjut dimasa Covid-19 dipotong 50% menjadi 25 juta dan sekarang ini turun lagi menjadi 10 juta ,” jelasnya
Akibatnya mereka kesulitan menjalankan program baik Palemahan, Pawongan dan Parahyangan, karena Parahyangan wajib setiap 6 bulan sekali piodalan. Belum lagi kegiatan- kegiatan sosial anggota Subak, seperti undangan jadi tidak bisa memberi honor yang layak untuk itu. Mereka minta agar anggaran itu dikembalikan seperti semula.
Lanjut Darma Susila kitapun menjawab secara normatif bahwa kondisi anggaran sekarang tidak seperti dulu. Mereka juga berharap karena pariwisata lesu maka sektor lain yang bisa dikembangkan adalah pertanian.
Potensi wilayah yang ada di masing- masing seperti pertanian bisa dikembangkan dalam arti luas. Pertanian dalam arti luas ada pendukung lainya seperti peternakan. Dari situ banyak usulan agar ada bantuan untuk bibit-bibit ternak juga bibit cengkeh, kakao.
Semua hal tersebut diatas sudah menjadi catatan anggota DPR sebgai pokok- pokok pikiran yang akan disampaiakn nanti dalam paripurna dan ini kembali kepada kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi
” Kebetulan sekarang ini saya di Badan Anggaran (Banggar) anggaran yang digelontorkan untuk bantuan pertanian hanya 2% dari APBD. Pandangan fraksi dengan kondisi Covid menyampaikan minimal 5% dari APBD ,” terangnya
Pada saat itu argumentasi dari alokasi dana 2% banyak program yang tidak bisa terserap dengan alasan bantuan dari pusat ada, juga dari kabuoaten ada.
Kalau eksekutif susah untuk penyerapan anggaran mengapa tidak dibwa ke anggota DPR yang banyak ditunggu oleh kelompk-kelompok masyarakat untuk meminta bantuan bibit sapi, babi, kambing sehingga ada perputaran ekonomi di masyarakat .
Disamping itu juga kebutuhan adat budaya seperti sarana gamelan, pembangunan di Paranhyangan. Kita sebgai anggota DPR menjadi masukan serta mencatat selanjutnya dituangkan dalam program pemerintah, dalam hal ini melalui dana hibah sehingga ada dana perputaran ekonomi di masyarakat
Sebagai contoh anggap saja setiap anggota DPR membawa dua atau tiga milyar ini kan ada uang masuk ke Jembrana sehingga ada perputaran ekonomi. Selama ini ada beberapa tidak bisa menikmati karena tidak ada perputaran uang, karena selama ini yang punya uang cuma pemerintah, meskipun sangat terbatas tetapi paling tidak apa yang menjadi skala prioritas apakah kebijakan menjadi skala popularitas atau kita membangun ekonomi kerakyatan
” Kalau kita berbicara kepentingan politik tentu popularitas dulu di mana pemilih besar sebagai bahan dalam kampanye satu sisi kita lupakan kebutuhan masyarakat di bawah,” jelasnya
Ditanyakan terkait bansos DPR juga bisa memfasilitasi karena DPR juga dipilih oleh masyarakat dan DPR berkewajiban melakukan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat pasti ada oleh-oleh dari masyarakat kepada anggota DPR berupa permohonan bantuan bansos. Pada tahun 2023 hanya 1,3 milyar dari Pemerintah Daerah
Kita membantu memfasilitasi karena kita dipilih oleh rakyat, agar membawa oleh-oleh kepada masyarakat kalaupun belum bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat
Kita tidak harus menunggu kondisi normal tetapi harus menjawab keinginan masyarakat dan kita berusaha melobi agar diberikan lebih dan itu untuk kepentingan masyarakat
” Kebijakan yang bisa difasilitasi oleh DPR kepada kepala daerah juga akan berdampak bahwa program sudah menyentuh masyarakat apalagi nanti ekonomi sudah pulih, harapan kita ada perputaran ekonomi ,” pungkas
I Kade Darma Susila
