Denpasar – Surya Dewata
Fenomena maraknya pembukaan atau pemadatan akses jalan baru
diduga akan di kavling untuk perumahan di jalan Sedap Malam gang Titi Batu merupakan wilayah Ruang Terbuka Hijau (RTH)
AA. Susruta Ngurah Putra tokoh masyarakat Denpasar menjelaskan sebenarnya tidak ada RTH dibuka atau ditutup semuanya sudah ada di RTRW.
Lanjutnya, yang jelas kalau dulunya jalur hijau pada saat pembahasan RTRW ada berubah menjadi kuning cuma masyarakat belum jelas mengetahui.
RTRW yang menjabarkan RTH dimana ada Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan
kawasan holtikultura
Kalau LP2B memang sama sekali tidak bokeh dibangun tetapi jalau kawan holtikultura masih busa dibangun hanya 20% luas lahan.
Jalan Hang Tuah itu merupakan kawasan holtikultura sedang jalan Sedap Malam gang Titi Batu yang sekarang ini ada akses pengerasan jalan baru dengan batu kapur.
Satpol PP sudah turun kelapangan mengatakan tidak ada aktivitas tetapi Sat. Pol.PP harusnya menanyakan ke PUPR apakah itu nerupakan lahan LP2B atau tidak.
Kalau itu lahan LP2B sama sekali tidak oleh ada pengerasan atau pembukaan jalan baru. Lain halnya kalau itu kawasan kuning itu boleh dibangun.
” Kalau sudah pembukaan atau pemadatan akses jalan itu artinya sudah ada aktivitas dan Sat.Pol. PP harus memasang pelang di lokasi kalau itu jalur hijau. Pemadatan jalan saja sudah melanggar dan menyalahi aturan ,” tegasnya, di Denpasar, Jumat 05/05/2023
Apalagi PUPR sudah mengatakan kalau disitu kawasan P1 yaitu kawasan pertanian, tidak boleh ada pengerasan jalan.
Ditanyakan terkait ada keinginan pemilik lahan untuk membangun dengan alasan ekonomi Susruta mengatakan sebenarnya kasihan juga masyarakat pemilik lahan jalur hijau di satu pihak lahannya tidak boleh dibangun.
Sebenarnya ada kawasan – kawasan tidak boleh dibangun tetapi ada reward and funishman itu yang belum sampai saat ini. Itu di Perda RTRW masyarakat yang betul – betul mempertahankan jalur hijau akan mendapat reward dalam arti pembayaran pajak akan tetapi masyarakat yang terlanjur sudah membangun dikawasan itu akan dikenakan funishman berupa pajak, denda dan reteibusi.
Itu ada di Perda RTRW yang pernah diperdebatkan, kalau ini dibiarkan akan bertambah terus. Masyarakat kucing – kucingan karena masih melihat itu boleh saya kok tidak boleh.
Satu – satunya jalan Perda itu kita buat untuk ditegakan bukan untuk permainkan. Perda dibuat untuk masyarakat dan semua masyarakat harus tunduk kada Perda, ini harus kita tegakan.
” Saya sangat mendukung Sat.Pol.PP unruk menegakan Perda secara tidak pandang bulu tanoa tumpang tindih keoada masyarakat tetapi juga.
” Tegakan RTRW kepada masyarakat umum akan tetapi tegakan juga untuk pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah, lingkaran pemerintah, jangan untuk masyarakat kecil saja ini yang membuat saya agak kecewa ,” ucapnya
Terkait ada pengembang yang ingin membuat jembatan antar desa ditegaskan itu ada ijin khusus.
Tetapi sekarang pemerintah ada yang membangun ditelajakan telabah ini yang menjadi dilema. Pemerintah membangun diatas telabah (sungai kecil) ini kan susah. Makanya saya katakan jangan tebang tindih seperti orang yang dekat dengan penguasa.
Jalur hijau fungsinya sebagai paru – paru kota, sebagai daerah resapan kalau semua kita tutup dengan oengerasan air tidak dapat terserap akan terjadi banjir.
” Kalau jalur hijau dibuka oleh pengembang harus regas sekali satu sisi masyarakat kecil tidak punya tempat tinggal kasihan juga dari sisi manusiawi sekali tetapi kalau pengembang buka jalur hijau dibuka hanya untuk bisnis pemerintah harus tegas menegakan aturan jalur hijau ,” pungkas
AA. Susruta Ngurah Putra
