Denpasar, Surya Dewata
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Denpasar bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) tahun 2022 diikuti oleh 32 peserta calon advokat, pada hari Jumat 13/05/2022 di Quest San Hotel Denpasar
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PERADI, Hasanuddin Nasution, SH., MH. menjelaskan PKPA 2022 dilaksakan mulai hari
13 Mei 2022 – 17 Juni 2022 dengan 27 sesi (9 kali pertemuan) disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing daerah berbeda-beda. Semula direncanakan 32.sesi tetapi karena disesuaikan dengan pengaturan dari penyelenggara.
Ditanyakan materi PKPA dijelaskan sebagian besar adalah hukum acara baik pidana, perdata, mahkamah konstitusi, agama, perburuhan karena advokat itu ber acara di oengadilan.
Advokat harus memahami kalau mereka ber acara, supaya tidak merugikan klien begitu pula dengan penangananya agar tidah salah.
Nanti baru ada politik advokat karena kode etik itu menjadi pengaman atau aturan bagi setiap advokat dalam setiap menjalankan tugasnya.
Mengenai organisasi ada juga fungsi dan leran organisasi advokat karena secara detail sesuai undang-undang 18 tahun 2003 di undangkan tugas-tugas organisasi sudah dicantumkan dan diatur dalam pasal- pasal dimana tugas-tugas yang secara tentatif sudah diatur disitu.
Setelah itu ada 2 golongan besar advokat golongan tinggi dijalankan ada litigasi dan non litigasi seperti hukum kontrak, pembuatan pendapat hukum kemudian ditambah asal daerah kalau muatan lokal dianggap penting dimasukan.
” Maksud dan tujuan dari PKPA ini adalah seperti saya baru tamat Fakultas Hukum saya merasa sudah hebat tetapi setelah saya ikut kursus seperti ini saya merasa tidak tau apa- apa. Karena waktu kuliah itu kan seperti selintas tanpa dihadapkan dengan pekerjaan dam tugas di lapangan seperti membuat surat kuasa, surat somasi . Setelah di ajarkan dalam PKPA saya baru tau ,” ucapnya.
Akhirnya baru saya beranggotakan yang memberikan kuliah hukum di Fakultas Hukum harusnya advokat atau polisi dan jaksa supaya mereka bisa menularkan hukum acara yang sesungguhnya karena mereka sudah siap.
Tugas berat dalam ber acara di pengadilan maka itulah yang menjadi intinya maka itulah yang diberikan kepada calon advokat.
Bagusnya calon advokat itu harus S2 karena setelah lulus S2 di Udayana kami hanya memberikan licence advokatnya.
” Kita berharap terus melakukan perbaikan terhadap kurikulum (Continue legal education) tambahan karena disamping hukum adat menurut saya di Bali banyak orang asing jangan sampai bersinggungan itu harus dijawab melalui organisasi advokat ,” pungkas Hasanuddin Nasution
Sementara Ketua DPC PERADI Denoasar I Wayan Purwita, SH.MH. CLA. terkait maraknya kasus mafia tanah di Bali mengatakan secara kuantitas kasusnya sudah menurun dibandingkan tahun 2000 karena oada waktu itu harga tanah melonjak tinggi, sehingga tanah sudah bersertifikat di sertifikatkan lagi
Sekarang dengan berjalanya waktu dan sudah dibuatkan sistem. Kalau dulu cara membuat sertifikat ganda dengan hanya melapor kehilangan sertifikat di kantor polisi tetapi sekarang harus Membuat berita acara sumpah jadi bersumpah atas nama tuhan bahwa masyarakatnya hilang
” Sertifikat ganda itu termasuk pidana itu yang membuat kuantitas sertifikat ganda berkurang mungkin ada 1 atau 2 tetapi tidak sebanyak dulu ,” ucap I Wayan Purwita
Sementara Ketua Panitia PKPA DPC PERADI Denpasar Dr. Ni Wayan Umi Martina, SH., MH. menjelaskan adanya sertifikat ganda kalau ada diberikan surat kuasa hukum baru advokat itu bisa bekerja
” Tanpa surat kuasa hukum kami tidak bisa membela klien yang membutuhkan bantuan hukum, juga sekarang ini antisipasi sertifikat ganda sudah memakai NIB dan sudah canggih ada foto google ,” terang Umi Martina
