Denpasar, Surya Dewata
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai Demokrat yang dinyatakan salah oleh kubu Moeldoko ditanggapi ketua DPD Demokrat Bali I Made.Mudarta mengatakan sebenarmya tidak ada AD/ART salah karena itu merupakan produk dari forum dan kongres yang merupakan forum tertinggi di Partai Demokrat yang memiliki kewenangan salah satunya membuat ataupun menyempurnakan AD/ART
Hal tersebut diungkapkan Mudarta di kantornya Rabu, 06/10/2021
Pengambil alihan partai Demokrat yang dilakukan oleh kelompok yang melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) di Medan, kami tidak berhenti sampai di sana ketika kelompok tersebut mengajukan SK kepengurusan , mendaftarkan AD/ART ditolak oleh Kemenhumkam dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Disamoing itu ada 4 mantan kader partai Demokrat uang telah diberhentikan oleh DPP partai Demokrat dimanfaatkan oleh kelomlok yang melakukan gerakan GPKPD untuk melakukan yudisial review di Mahkamah Agung (MA) dengan pengacaranya Yusril Isa Mahendra. Dikatakan ini terobosan baru
Sesungguhnya.MA.sesuai dengan konstitusi yang brrlaku tidak ada kewenangan untuk menguji produk AD/ART karena bukan produk perundang – undangan.
Akibatnya dampaknya akan luas sekali. Jika MA meluluskan uji materi semua partai lain juga mengalami hal sama,.akan menambah kekisruhan baru serta tidak hanya kapasitas partai politik saja melalui AD/ART juga.
Seperti Perseroan Terbatas (PT) ada.AD/ART itu bisa digugat kalau pengurusnya ada yang kecewa dampaknya akan luas.
” Energi anak bangsa akan habis kalau bertengkar di dalam akan sibuk di dalam, sementara negara – negara lain seperti Eropa, Amerika sibuk dengan kemajuan ,” ucapnya
Kenapa di Indonesia sekarang sibuk dengan berbagai isu agama, otak atik organisasi yang sudah mantap padahal opsi – opsi lain masih banyak yang.bjsa dipilih.
Dengan diujinya AD/ART yang merupakan produk dari Kongres
partai Demokrat yang ke 5 di Jakarta dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bagi kami sebagai peserta Kongres ke 5 sudah sesuai denban undang – undang lartai politik.
” Ini merupakan usaha sekelompok kecil mantan pengurus partai Demokrat yang kecewa akan menghambat dengan menggunakan pengaruh ,” terangnys
” Keyakinan kami kepada pengadilan dan hukum kita tetap tegak di samping itu juga ada undang – undang tertulis dan etika kepatutan, kepantasan yang harus dijunjung tinggi sebagai budaya bangsa Indonesia yang memiliki dasar negara Panca Sila kalau itu diterapkan dengan baik mestinya kekisruhan seperti ini tidak akan terjadi.
Disinggung kekisruhan ini akan mengganggu elektabilitas AHY sekarang ini justru semakin meningkat. Mudarta mengatakan filosofinya semakin tinggi posisi kita terjangan angin semakin kencang
” Adanya gangguan dan cobaan dari luar justru semakin banyak masyarakat yang bersimpati kepada partai Demokrat, bersimpati kepada ketua umum AHY , serta semakin banyak yang minta KTA bergabung dengan partai Demokrat. Ini sisi positif gangguan dari luar selebihnya tidak ada dampak apa – apa bagi partai Demokrat serta kepengurusan,” tegas Mudarta
