Denpasar – Surya Dewata
Penetapan status tersangka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, I Made Daging, memicu perlawanan hukum.
Melalui tim kuasa hukumnya dari Berdikari Law Office, Made Daging secara resmi mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk menguji keabsahan penetapan tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali.
Langkah hukum ini diambil menyusul penetapan tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/60/XII/RES.1.24/2025/Ditreskrimsus/Polda Bali tertanggal 10 Desember 2025, dengan sangkaan Pasal 421 KUHP lama dan atau Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Tim advokat yang dipimpin Koordinator Tim Advokat I Made Daging, I Gede Pasek Suardika, menyatakan kliennya menghormati proses hukum yang berjalan, namun menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara akuntabel, profesional, dan menjunjung hak asasi manusia. Mereka menilai terdapat indikasi kriminalisasi dalam perkara yang menjerat pejabat tersebut.
” Klien kami siap dan senantiasa akan menghormati semua proses hukum yang dilakukan Aparat Penegak Hukum sepanjang dilakukan secara akuntabel, presisi dan profesional,” demikian pernyataan tim advokat dalam rilis tertulisnya.
Setelah melalui dua kali pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), tim kuasa hukum memutuskan mengajukan praperadilan yang kini telah teregister dengan Nomor: 1/Pid.Pra/2026/PN Dps tertanggal 7 Januari 2026.
Praperadilan ini diajukan untuk menguji keabsahan penetapan status tersangka terhadap klien mereka.
Salah satu pokok keberatan utama adalah penggunaan Pasal 421 KUHP lama.
Tim advokat menegaskan pasal tersebut sudah tidak berlaku sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bahkan sebelumnya, substansi pasal tersebut telah dialihkan ke ranah administrasi pemerintahan dan tindak pidana korupsi.
Mereka mengutip Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyatakan, “Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum.”
Selain itu, sangkaan Pasal 83 UU Kearsipan juga dinilai tidak tepat sasaran dan telah kedaluwarsa. Perkara yang dipersoalkan berkaitan dengan surat laporan yang diterbitkan klien mereka pada tahun 2020 saat menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.
Surat tersebut disebut sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban struktural kepada atasan, bukan perbuatan pidana.
Tim advokat juga menegaskan bahwa peristiwa pokok yang dipersoalkan berkaitan dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 752 Desa Jimbaran tahun 1989, jauh sebelum klien mereka menjabat. Bahkan objek tersebut telah melalui proses peradilan di PTUN hingga Mahkamah Agung serta perkara perdata di Pengadilan Negeri Denpasar.
” Tidak ada kewenangan bagi klien kami untuk melawan putusan lembaga peradilan hanya untuk memenuhi keinginan di luar isi putusan pengadilan,” tegas tim advokat.
Menurut mereka, menjadi janggal ketika seorang pejabat yang memilih mematuhi putusan pengadilan dan tidak menyalahgunakan kewenangan justru ditetapkan sebagai tersangka.
Tim kuasa hukum menilai penetapan tersebut berpotensi dijadikan alat tekanan untuk memenuhi kepentingan tertentu yang tidak sesuai hukum.
Menutup pernyataannya, Koordinator Tim Advokat I Made Daging, I Gede Pasek Suardika, mengajak semua pihak menghormati proses praperadilan yang tengah berjalan di Pengadilan Negeri Denpasar.
Ia menegaskan bahwa pengujian di pengadilan menjadi ruang yang sah untuk memastikan apakah penetapan tersangka tersebut sesuai hukum atau justru harus gugur demi hukum.
” Dharma Raksati Raksitah. Satyam Eva Jayate,” tutup pernyataan resmi tersebut.
