Denpasar – Surya Dewata
Vidio viral bule bugil naik keatas panggung saat pementasan tari Bali di sebuah puri di Gianyar banyak menuai protes masyarakat Bali.
Komang Takuaki Banuartha tokoh masyarakat yang juga sebagai bendahara partai Golkar DPD Bali kini maju Bacaleg provinsi Bali dari Gianyar, terkait kasus wisatawan berprilaku tidak pantas dirinya ingin pemerintah bertindak lebih tegas.
Lanjutnya, selama ini banyak wisatawan berprilaku nyeleneh – myeleneh di Bali yang terkesan ditutup – tutupi.
” Saya ada bukti banyak vidio cuma saya tidak pernah melihat ada tindakan tegas dari pemerintah ,” ucapnya di Denpasar, Senin 29/05/2023
Melihat fenomena seperti ini sangat disayangkan bahkan masyarakat yang mengunggah vidio tersebut dibilang melanggar undang – undang ITE. Kalau tidak viral di medsos masyarakat tidak akan tau masalah – masalah seperti ini.
Karena masalahnya mendesak sekali jangan ada pembiaran atau menutup – nutupi, ini bukan menyelesaikan malah semakin banyak kasus seperti ini.
Mungkin dengan sangsi berupa denda atau diproses secara hukum undang -undang pornografi. Jaman hanya masyarakat lokal saja seolah – olah diminta untuk mengerti. Kenyataannya sering kita lihat kalau tidak viral tidak ada penyelesaian.
Terkait bisnis pariwisata ada banyak organisasi bergerak di bidang pariwisata terkesan bungkam, Takuaki Banuartha mengatakan salah satu organisasi wisata di pegang oleh pejabat tinggi saran saya janganlah hanya di ruang lingkup itu saja yang diperhatikan.
Dalam pariwisata itu ada travel agent, atraksi, hotel, restoran dan lainya tidak ada yang ribut – ribut masalah ini. Banyak asosiasi pariwisata di Bali terkesan tidak bersuara atau berbicara dengan fenomena seperti ini
” Ini yang saya tidak habis pikir karena sidah sangat menghawatirkan tetapi mereka yang tergabung dalam asosiasi pariwisata kok diam ,”.jelasnya.
Pada intinya apapun itu kalau sudah berprilaku tidak senonoh atau tidak pantas harus ditindak tegas oleh pemerintah yang terkait, jangan malah dibiarkan.
Apalagi menjadi pemimpin harus ditengah, tidak bisa melenggangkan gerak secara sepihak. Masukan dari masyarakat juga wajib diterima, dengan begitu masyarakat juga bisa ikut menjaga Bali.
Ditanyakan terkait undang – undang ITE bila menyebarkan vidio senonoh menurutnya dengan tersebar vidio tersebut dari masyarakat akhirnya masyarakat tau makanya masyarakat membantu menginformasikan masalah tersebut di medsos.
Apapun itu asal positif dan mendasar dibuka saja kepada publik, apa yang sudah dilakukan seolah – olah menerima selanjutnya kasusnya menghilang sudah selesai kasusnya.
Saya tidak suka gaya seperti itu, saya bersuara demi Bali.
Jangan ditutupi yang berbau negatif mestinya diselesaikan.
Di Bali ini riskan kalau ada yang nyeleneh wisatawan takut dan tidak akan mau datang ke Bali apalagi wisatawan Jepang sangat senaitif dengan keadaan ditempat mereka berlibur.
Bukan bermaksud menyebarkan ke seluruh dinia tetapi secara transparan dibuka oleh pemerintah untuk membuat efek jera kepada tamu yang akan datang. Kita ambil positifnya jangan diambil negatifnya. Akhirnya tamu berpokir kalau di Bali berbuat tidak senonoh akan ada sangsi meninggu mereka.
Saya juga yakin konsulat sudah bosan memulangkan wisatawan – wisatawan dari warganya. Karena hubungan antar negara pemerintahlah yang punya wewenang untuk itu.
Gerak cepat Gubernur untuk membuat kebijakan tata kelola pariwisata menanggulangi wisatawan berperilaku tidak pantas dengan membuat Satgas menurutnya ya kita lihat saja sampai dimana bisa bekerja. Selama tidak ada tim independen disana masih saja akan ada menutupi karena alasan teman atau lainya ya sudahlah kita semua sama – sama tau.
” Saya mendukung dengan adanya Satgas tersebut asal bersifat netral, siapapun kalau sudah melanggar ditindak. Saran saya janganlah diskriminasi seolah – olah masyarakat disuruh diam ,” pungkasnya
