Surya Dewata – Dalam rangka Program Nasional MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) yang diluncurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Udayana mengawali program tersebut dengan penjajakan ke instansi/ lembaga-lembaga terkait. Salah satunya dengan melakukan audiensi ke Pemerintahan Kabupaten Badung, pada Jumat (21/1).
Dalam rangka Baliekbis.com), Dalam rangka Program Nasional MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) yang diluncurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Udayana mengawali program tersebut dengan penjajakan ke instansi/ lembaga-lembaga terkait. Salah satunya dengan melakukan audiensi ke Pemerintahan Kabupaten Badung, pada Jumat (21/1).
Dalam rangka mempersiapkan calon sarjana hukum yang handal dalam era kekinian, para mahasiswa sangat antusias dalam mengikuti program MBKM yang termasuk di dalamnya delapan kriteria MBKM. Dari ke-8 kriteria diantaranya mempersiapkan mahasiswa terkait magang/praktik kerja.
Dalam mempersiapkan kegiatan MBKM, Fakultas Hukum Unud melakukan pembahasan terkait perjanjian kerja sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Badung yang dilaksanakan di Kantor Bupati Pemerintah Badung. Rapat pembahasan ini dipimpin langsung oleh Kabag Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Badung IA Yutri Indah Gustari beserta jajarannya dan dari Fakultas Hukum Unud antara lain hadir Made Gde Subha Karma Resen dan I Nyoman Bagiastra.
Made Gde Subha Karma Resen mengatakan, hasil rapat pembahasan menyepakati beberapa poin kerja sama dan diharapkan Pemerintah Kabupaten Badung dan Fakultas Hukum Unud selalu dapat bersinergi dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk memajukan SDM khususnya generasi muda menjadi insan yang unggul, mandiri dan berbudaya sesuai visi misi Universitas Udayana.
Sumber: https://www.unud.ac.id/in/berita-fakultas561-Pemerintah-Kabupaten-Badung-Siap-mendukung-MBKM-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-.html
Bagikan ini:
dalam era kekinian, para mahasiswa sangat antusias dalam mengikuti program MBKM yang termasuk di dalamnya delapan kriteria MBKM. Dari ke-8 kriteria diantaranya mempersiapkan mahasiswa terkait magang/praktik kerja.
Dalam mempersiapkan kegiatan MBKM, Fakultas Hukum Unud melakukan pembahasan terkait perjanjian kerja sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Badung yang dilaksanakan di Kantor Bupati Pemerintah Badung.
Rapat pembahasan ini dipimpin langsung oleh Kabag Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Badung IA Yutri Indah Gustari beserta jajarannya dan dari Fakultas Hukum Unud antara lain hadir Made Gde Subha Karma Resen dan I Nyoman Bagiastra.
Made Gde Subha Karma Resen mengatakan, hasil rapat pembahasan menyepakati beberapa poin kerja sama dan diharapkan Pemerintah Kabupaten Badung dan Fakultas Hukum Unud selalu dapat bersinergi dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk memajukan SDM khususnya generasi muda menjadi insan yang unggul, mandiri dan berbudaya sesuai visi misi Universitas Udayana.
