Badung – Surya Dewata
Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana memimpin
Rapat Kerja Komisi IV dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Gosana II Lantai II Kantor Sekretariat DPRD Badung, Selasa, 4 November 2025.
Dihadiri Anggota Komisi IV DPRD Badung, yaitu I Wayan Joni Pargawa, Ni Putu Sekarini dan Nyoman Sudana. Rapat Kerja Komisi IV DPRD Badung juga menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Kadis Dikpora) Kabupaten Badung, I Gusti Made Dwipayana,
Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Badung, dr. Made Padma Puspita beserta staf jajarannya dan Tim Ahli DPRD Badung.
Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana menyampaikan Rapat Kerja Komisi IV DPRD Badung membahas program-program kerja yang prioritas maupun strategis yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yaitu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Badung serta Dinas Kesehatan (Diskes) Badung, lantaran sifatnya mandatori, yang harus dilaksanakan kegiatan tersebut dengan baik.
” Ada sedikit permasalahan di Dinas Pendidikan, yaitu ada 394 guru yang sampai hari ini statusnya masih mengambang,” terangnya.
Hal tersebut, dikarenakan mereka tidak lulus P3K dengan permasalahan masa pengabdian kurang dari dua tahun maupun permasalahan lainnya, khususnya guru bahasa Bali.
Untuk itu, pihaknya bersepakat dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Badung untuk merancang konsultasi secara vertikal dengan Kementerian Pendidikan Pusat, agar memungkinkan Pemerintah Daerah mengeluarkan diskresi atau kebijakan, supaya guru-guru ini tidak dirumahkan.
“Kalau kita mengandalkan dana BOS, maka dananya itu sangat terbatas dan kecil hanya bisa digunakan 20 persen untuk biaya pegawai,” paparnya.
Untuk itu, pihaknya dari Komisi IV DPRD Badung berharap kepada Disdikpora Badung supaya sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Badung ini tidak terjadi plafon roboh.
“Itu sudah dirancang oleh Bapak Kadis pada tahun 2026 ada sekitar 22 sekolah yang akan diperbaiki dan ada sekitar 10 sekolah yang masih ditunda,” urainya.
Sementara itu, Graha Wicaksana berkonsultasi dan berdiskusi dengan Dinas Kesehatan (Diskes) Badung terkait rancangan-rancangan kedepannya.
Bahkan, pihaknya berharap semakin banyak dibangun Puskesmas yang ada di desa-desa, khususnya di Badung Selatan.
“Di Kuta Selatan, itu ada satu Puskesmas dan sudah dirancang kedepannya akan dibangun Puskesmas Pembantu di Pecatu maupun Puskesmas Pembantu di Tuban,” tambahnya.
Bahkan, Graha Wicaksana berharap pelayanan kesehatan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Badung.
“Kami juga berharap supaya Rumah Sakit Suwiti bisa langsung ke tengah-tengah masyarakat,” imbuhnya.
Selain itu, pihaknya juga berharap Rumah Sakit Suwiti dan Rumah Sakit Giri Asih bisa segera beroperasi dan melayani masyarakat dengan menggunakan fasilitas BPJS.
Disisi lain, Graha Wicaksana seringkali diminta tolong oleh warga akibat terbatasnya pelayanan untuk mobil jenazah.
“Karena semakin meningkatnya ada upacara adat dan lain sebagainya itu, sehingga banyak warga yang menitipkan jenazah kerabatnya di Rumah Sakit atau Ruang Jenazah,” jelasnya.
“Inilah kadang-kadang perlu mobilisasi mobil jenazah yang cepat, karena selama ini yang memberikan pelayanan mobil jenazah khan ada di Rumah Sakit Mangusada, PMI dan BPBD, itu pun jumlahnya satu. Nah, dalam satu hari bisa saja khan lebih dari dua jenazah dan lain sebagainya itu nanti keluarganya membutuhkan pelayanan antar jenazah ke Rumah Sakit atau Kuburan,” imbuhnya
