Denpasar – Surya Dewata
Sidang perdana praperadilan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) diundur hingga Jumat 30 Januari 2026 dikarenakan Polda Bali absen tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas
Kuasa Hukum Kakanwil BPN Bali IMade Daging, Gede Pasek Suardika (GPS) menyesalkan Polda Bali Absen di Sidang Perdana.
GPS juga menyoroti sikap aparat Polda Bali yang dinilai tidak kooperatif dalam proses sidang praperadilan.
” Penyidik Polda Bali sebagai termohon, tidak memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana mentaati peradilan.
KUHP yang baru spiritnya sudah beda dan kita sudah tahu sendiri kok, bahwa mereka tahu bahwa hari ini ada sidang,” ucap Gede Pasek di PN Denpasar, Jumat, 23/01/2026.
Sidang sempat molor. Ketua Majelis Hakim I Ketut Somanasa, S.H., M.H., yang memimpin sidang mengatakan, pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap termohon.
Hingga hari H persidangan pihak termohon tidak juga hadir. Majelis Hakim memberikan kesempatan satu pemanggilan lagi terhadap termohon, dalam waktu dua pekan setelah sidang perdana,
Namun, tim advokat dengan tegas meminta agenda sidang selanjutnya dipercepat menjadi satu minggu pada Jumat, 30 Januari 2026.
“Kalau ditunda dua minggu lagi, terus sandiwara apa lagi yang mau dimainkan?” ungkap Gede Pasek Suardika.
Lanjutnya, pihaknya mendaftarkan gugatan praperadilan pada 5 Januari 2026. Kemudian pada 7 Januari sudah mendapatkan nomor perkara. Selanjutnya, kata Gede Pasek, pada 13 Januari surat pemanggilan sudah tiba di Polda Bali.
Menurut GPS, pihaknya mendaftarkan gugatan praperadilan pada 5 Januari 2026. Kemudian pada 7 Januari sudah mendapatkan nomor perkara. Selanjutnya, kata Gede Pasek, pada 13 Januari surat pemanggilan sudah tiba di Polda Bali.
Sementara Tim Lawyer, Ariel Suardana, SH, mengatakan ketidakhadiran tersebut mencerminkan rendahnya penghormatan terhadap lembaga peradilan.
” Sidang pertama itu seharusnya sudah hadir. Tidak perlu menunggu dipanggil. Kalau pengadilan saja tidak dihormati, lalu apa yang ditakuti? Mungkin hanya pengadilan Tuhan,” ujar Ariel.
Ia juga menilai, tradisi ketidakhadiran dalam persidangan harus segera diubah, terlebih di era penegakan hukum yang menuntut transparansi dan akuntabilitas.
Ariel menegaskan, aparat penegak hukum semestinya menjadi teladan bagi masyarakat dalam menaati aturan.
