Denpasar – Surya Dewata
Yayasan Bakti Pertiwi Jati (BPJ) melakukanaudiensi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali pada Selasa (22/10). Dalamkesempatan ini, para pengurus BPJ yang hadir diterima oleh Kepala BadanKesbangpol Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata, mewakili Pj Gubernur Bali,Sang Made Mahendra Jaya.
Ketua Umum Yayasan BPJ, Jro Mangku Made Sara YogaSemadi (Mangku Made), dalam penyampaiannya mengatakan, Yayasan BPJ yang telahberdiri tahun 2018 lalu, saat ini telah memiliki kepengurusan yang baru.Yayasan ini berkonsentrasi pada upaya pelestarian situs cagar budaya dan situs cagaralam termasuk juga pelestarian tinggalan manuskrip kuno yang berkaitan dengan ajaranleluhur Bali dan Nusantara. “Selama ini kami aktif melakukan pendataansitus-situs budaya dan pendampingan dalam restorasi situs-situs pura yang adadi Bali,” ujarnya.
YayasanBPJ memandang bahwa di tengah euforia pengempon pura untuk memperbaiki pura,upaya edukasi terkait pentingnya pelestarian situs budaya di pura tersebutmesti massif dilakukan. Jangan sampai pelinggih/pura dengan mudahnya dibongkardan mengabaikan tatwa yang ada pada bangunan suci itu. “Kita tidak punya database berapa sebenarnya jumlah pura yangada di Bali. Karenanya, pendataan dan dokumentasi ini sangat penting. Jangansampai pura sudah dibongkar, baru kita sadar ternyata tidak punya dokumentasinya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Mangku Made menyampaikan, dalamwaktu dekat, Yayasan BPJ akan melaksanakan Bulan Bakti yang akan dipusatkan diwilayah Tabanan. Adapun kegiatan utama dalam Bulan Bakti nanti adalah penanamanbibit pohon di kawasan pura sebagai wujud wanakerti (pelestarian hutan).
Dia menyebut, SadKerti, sesuai landasan sastra yang ada yakni lontar KuttaraKanda Dewa Purana Bangsul, menyebutkan bahwagunung, hutan, danau, sawah, laut, dan seluruh tanah di bumi ini adalah wadahtempat air dan tirta (air suci) yang harus dijaga kelestariannya. Dengan wadahair di alam ini terjaga kelestariannya, maka itulah sumber dari kesejahteraandunia (kertaning jagat).
Yayasan BPJ juga memiliki tiga lembagadi dalamnya, yakni lembaga kebudayaan, lembaga pendidikan, dan lembaga ekonomi.Dengan gerakan ketiga lembaga itu diharapkan apa yang menjadi visi misi yayasanlebih mudah terwujud. “Tentu kami tidak bisa bekerjasendiri. Untuk itu, kami mohon dukungan dari pemerintah, minimal ada supportmoril kepada kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan,” ucapnya.
Sementara itu, KepalaBadan Kesbangpol, Ngurah Wiryanata, dalam kesempatan itu menyampaikanpermohonan maaf Pj. Gubernur Bali belum bisa menerima pengurus Yayasan BPJsecara langsung, dan menugaskan dirinya. Pihaknya menyampaikan apresiasi ataskeberadaan Yayasan BPJ dengan visi misinya pada pelestarian situs- situs budayadan cagar alam sesuai warisan leluhur.
“Yayasanini sungguh luar biasa. Jarang ada yang mau peduli dengan hal-hal yang tidak populerseperti ini. Kami sendiri prihatin dengan adanya pembongkaran pura-pura kuno,yang mana mestinya bisa diperbaiki dengan konservasi dan restorasi,” ungkap pejabat yang juga seorang bendesa adat ini.
Ia menilai, Yayasan BPJ memiliki kegiatan yangspesifik dan sangat berbeda dengan yayasan-yayasan lainnya. Yayasan yang lain kebanyakan gerakannya padakegiatan fisik yang akan cepat terlihat hasilnya. Sementara Yayasan BPJ lebih memfokuskandiri bagaimana membangun mindset dan menumbuhkembangkan kembali kearifan-kearifanyang dimiliki leluhur.
“Mudah-mudahan Yayasan Bakti PertiwiJati dan pemerintah daerah bisa bersinergi lebih jauh lagi untuk pelestarianwarisan budaya Bali itu sendiri,” ucap Ngurah Wiryanata seraya menyatakan bahwa hasil audiensi ini nantinya akan dilaporkankepada Pj Gubernur Bali. (*)
