Klungkung – Surya Dewata
Guna meningkatkan pengawasan Pilkada di kabupaten Klungkung, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berkolaborasi dengan media pada acara gathering pengawasan Pilkada 2024, hari Minggu 24/11/2024 di Wyndham Tamansari Jivva.
Resort Bali, Klungkung.
Ketua Bawaslu kabupaten Klungkung, I Komang Supardika menyampaikan telah melakukan cegah dini terhadap tim pemenangan Paslon di masa tenang dimana masa tenang ini tidak ada satupun kegiatan yang bersifat kampanye.
Bawaslu Kabupaten Klungkung, Bali, mengajak para awak media agar turut menjaga kondusivitas wilayah saat tahapan masa tenang.
” Kalau itu dilanggar sudah melakukan tindakan pidana dan kami sidah sampaikan kepada tim pemenangan dan sudah ditindaklanjuti. Bahkan pasar murah yang rencananya dilaksanakan hari ini juga ditunda ,” ucapnya
Pilkada 2024 telah berlangsung dari 25 September-23 November 2024, dan saat ini memasuki masa tenang selama tiga hari 24-26 November 2024. Tidak boleh ada satupun kegiatan yang berbau kampanye.
Begitu juga dengan alat peraga kampanye (APK) yang terpasang agar segera diturunkan. Hal ini mengacu pada Peraturan KPU No 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Lanjutnya, yang patut diwaspadai saat masa tenang juga terkait praktik “money politic” atau politik uang karena dapat mencederai kualitas demokrasi.
“Selain itu media tidak memuat berita yang menguntungkan salah satu paslon, kami mengajak kawan-kawan agar dapat memberikan informasi jika ditemukan dugaan pelanggaran pilkada,” jelasnya
Terkait informasi pembagian beras oleh salah satu tim paslon di Kecamatan Dawan, pihaknya telah memerintahkan jajaran untuk membuat pleno dan tim penelusuran, termasuk langkah-langkah untuk meminta klarifikasi.
Ditanyakan mengenai netralitas aparatur sipil negara (ASN), dijelaskan sejauh ini masih nihil pelanggaran. Kami sangat mengapresiasi atas kepatuhan para ASN di Kabupaten Klungkung,
Sementara anggota Bawaslu Provinsi Bali, Gede Sutrawan menyampaikan untuk mewujudkan keadilan pemilu maupun pilkada, tentunya agar regulasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.
” Bila ada pelanggaran atau masalah, tentu akan diambil langkah-langkah klarifikasi sebelum dikeluarkan rekomendasi oleh Bawaslu,” terangnya
Wakil Ketua PWI Bali I Nyoman Winata dalam kesempatan tersebut mengajak media
Selama masa tenang ini, media massa cetak, media daring, media sosial dan lembaga penyiaran dilarang untuk menyiarkan berita, iklan, rekam jejak atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye.
