Gianyar – Surya Dewata
Komang Takuaki Banuartha tokoh masyarakat yang juga sebagai bendahara partai Golkar DPD Bali kini maju sebagai Bacaleg DPR provinsi Bali dari Gianyar, menyikapi adanya diskriminasi kepada masyarakat sehubungan pesta demokrasi Pemilu tahun 2024.
Komang Takuaki Banuartha mengatakan pada pemilu tahun 2024 mendatang diharapkan ada keseimbangan dalam artian tidak diskriminasi ataupun tekanan – tekanan dari oknum calon legislatif dari partai manapun.
” Saya juga selaku Bacaleg melihat situasi di masyarakat semua dalam ketakutan bahkan menerima orang lain (mayoritas) bahkan ada ancaman dari oknum kepala desa, kelian adat, kelian dinas, untuk menggiring warganya supaya memilih salah satu dari orang uang berpengaruh dan menjanjikan bantuan kepada masyarakat, mungkin berupa bantuan perbaikan pura ,” ucapnya
Itu sebenarnya sudah tidak benar karena yang mereka berikan bukan berasal dari uang pribadi yang mereka miliki melainkan itu uang negara yang mesti diberikan kepada masyarakat, Ini termasuk nepotisme bahkan kalau kita selidiki ada korupsi didalamnya.
” Saya diam tetapi sayaengamati dan sangat tidak menerima terhadap perlakuan masyarakat. Makanya saya ongin membangun keseimbangan politik didalam maayarakat demi keadilan ,” tegasnya
Lanjutnya, dalam pemilu ada ” LUBER ” (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) itu apa gunanya, harus
dijungjung karena merupakan hak setiap warga negara dalam memilih sesuai hati nuraninya. Apakah wacana itu sudah hilang dari Indonesia.
Kita jangan sombong dan mempunyai wewenang untuk mengatur semuanya bahkan Bali mau diatur, maaf kita tidak bisa terima hal – hal seperti itu.
Kewajiban kita memang membantu masyarakat jangan melihat dari kecil besarnya, semua masyarakat berhak mendapatkan bantuan dan perlakuan yang sama.
Diskriminasi kepada masyarakat jangan sampai terjadi apalagi menjelang pemilu seperti sekarang ini. Bahkan belum apa – apa , Daftar Calon Tetap saja belum sudah ada perobekan baliho, itu barang tidak berdosa orangnya dicari.
Kita di Bali sudah daerah Pariwisata Internasional jangan kampungan, jangan sampai wisatawan melihat kelakuan tidak baik, apalagi wisatawan itu mengerti apa itu Pemilu bahkan bisa saja wisatawan menilai kalau orang Bali sudah hilang akan sikap keramahtamahan dan tolerasinya.
Kita bisa toleransi dengan orang luar akan tetapi kenapa dengan orang kita sendiri tidak bisa bertolerasi karena berbeda warna. Dari berbagai warna sebenarnya bagus karena disitulah kita diuji berrolenrasi terhadap warga masyarakat yang berbagai warna.
Berkompetisilah secara sehat, kalau kita mencari simpati kepada masyarakat tidak dengan materi tetapi pakai hati.
Saya berharap dalam sistim perpolitikan agar sistim – sistim yang tidak elegan dan sportif agar dirubah karena akan merusak masyarakat kita sendiri.
” Ini kan transaksional, dalam undang – undang sudah jelas tidak diperbolehkan. Mestinya kita berbuat sesuatu yang akan dinilai oleh masyarakat, bukan dengan materi dau membayar dengan harapan kita akan dipilih dengan duduk santai dirumah, setelah duduk tidak berbuat apa – apa.
Maka dari situlah perlua pembenahan dan keseimbangan, karena ridak semua ide bisa siterima masyarakat. Contoh kita membuat sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan adat istiadat si masyarakat lingkungan tempat tersebut, seperti Pasar Sanur, Pasar Tapian dimana pasarnya tetap berupa wantilan dimana lantai dan mejanya bersih karena ada aturan kalau tempatnya tidak bersih ada sangsi, itu kebih fair dan orang dilingkungan itu tidak malu berbelanja kepadar tersebut.
Pasar itu cukup bersih bukan mewah. Pasar mewah kalau mubazir untuk apa, ini hanya buang – buang anggaran pemerintah atau negara padahal masyarakat masih membutuhkan biaya minimal suatu pekerjaan atau juga support UMKM di desa bisa memnagngat taraf hidup mereka, jangan dikasi ikan tetapi beri pancing untuk meneruskan hidupnya
Bukan hal yang mewah diberikan kepada masyarakat, itu hal menyimpang sekali. Semua mubazir jangan dipaksakan karena masyarakat akan berpikir ada apa di balik oknum – oknum, semua proyek harus dengan biaya ratusan miliar.
Malah fasilitas vital sangat prioritas seperti jalan di desa Bona hancur membayangkan pengguna jalan dibiarkan apa karena biayanya sedikit. Itu merupakan suatu contoh tidak mampu memberikan pemerataan kepada masyarakat. Pasar mewah, lampu jalan juga mewah tetapi jalan masih ada rusak malu dong ,” imbuhnya
Tambahnya, Kalau jalan dan penerangan di kota bagus ya di desa juga begitu, jadi ada pemerataan kesejahteraan masyarakat
