Denpasar, Surya Dewata
Sekretaris DPD ARUN Bali A A Gede Agung Aryawan, ST melancarkan kritik paling keras soal kebocoran PAD dan pungli sistematis yang menghancurkan pariwisata dan rakyat kecil di Bali.
“Pungli makin parah, potensi uang triliunan bocor. Ini bukan lagi salah kelola, ini perampokan terstruktur di depan mata, tapi Kejaksaan & KPK seakan tutup mata ke Bali,” tegas Aryawan.
1. PANTAI DIPOROT 3 KALI: TIKET MASUK, PARKIR, LALU TOILET
Wisatawan dan rakyat Bali masuk pantai sudah bayar tiket masuk. Masuk lagi bayar parkir Rp 2.000 – Rp 10.000. Mau kencing bayar lagi Rp 5.000 – Rp 10.000 untuk toilet.
“Konyol. Bangunannya pakai APBD, petugas pembersih dapat honor dari Pemda, lahannya adalah sempadan pantai, tanah negara yang secara ulayat dimanfaatkan nelayan. Kok rakyat dipalak lagi di tanahnya sendiri?” kecam Aryawan.
Omzet satu toilet Rp 1-3 juta per hari. Kalau 50 titik di Badung saja, Rp 45 Miliar – Rp 135 Miliar per tahun hilang tidak masuk PAD.
2. NELAYAN DIGUSUR, TOKO APBD DISEWAKAN KE PMA – INI PENGKHIANATAN
Yang paling menyakitkan, lahan sempadan pantai tempat nelayan menaruh jukung, memperbaiki jaring, secara adat adalah tanah ulayat dan milik negara untuk kepentingan nelayan.
“Nelayan kena gusur dengan alasan penataan. Konyolnya, setelah gusur, di atas tanah itu dibangun toko dan kios dengan anggaran APBD. Lalu kios APBD itu disewakan ke PMA dan pengusaha luar. Rakyat digusur, aset negara dibangunkan pakai uang rakyat, hasilnya disewakan ke asing. Ini model kolonialisme baru pakai APBD,” ungkap Aryawan.
3. PAD PARKIR BOCOR TRILIUNAN, POTENSI HILANG DI JALAN
Jumlah kendaraan di Denpasar 1,5 juta unit dan Badung 1 juta unit. Belum wisatawan.
“Hitungan kasar parkir saja Rp 1,09 Triliun setahun dari Denpasar saja – 1,5 juta x Rp 2.000 x 365 hari. Ditambah Badung 1 juta kendaraan. Potensi Rp 1,8 Triliun. Setoran PAD parkir cuma puluhan miliar. Kemana 1,7 Triliun? Dipelihara parkir liar untuk setoran?” tanya ARUN Bali.
4. PAD SEHARUSNYA UNTUK RAKYAT, BUKAN UNTUK PESTA PEJABAT
ARUN Bali menegaskan, kalau PAD parkir dan pungli toilet itu benar-benar masuk PAD, cukup untuk:
- Subsidi baju Endek gratis untuk semua siswa SD-SMP-SMA di Bali. Jangan suruh rakyat beli endek Rp 300 ribu sementara pejabat dapat baju dinas gratis.
- Les tari, gamelan, kidung gratis di setiap banjar. Budaya harus dibiayai negara, bukan dibebankan ke orang tua.
- Uang komite sekolah gratis. Tidak ada lagi pungutan komite Rp 500 ribu – Rp 2 juta yang mencekik wali murid.
- Anggaran sampah, limbah, dan trotoar. Bali darurat sampah, TPA Suwung overload, IPAL tidak ada, trotoar hilang karena parkir liar.
“Ini uang rakyat Bali. Dari pajak hotel, restoran, parkir, toilet. Harusnya kembali ke rakyat dalam bentuk subsidi endek, sekolah gratis, dan infrastruktur jalan serta penanganan limbah. Bukan habis untuk belanja pegawai, perjalanan dinas, dan uang atensi makan-minum-nginap gratis oknum pejabat,” tegasnya.
TUNTUTAN DPD ARUN BALI:
- KPK dan Kejaksaan Agung jangan tutup mata. Turun ke Bali, audit total pungli toilet pantai, parkir liar, dan penyewaan aset APBD di sempadan pantai ke PMA.
- Hentikan gusur nelayan. Kembalikan fungsi sempadan pantai untuk nelayan, bukan untuk toko PMA.
- Gratiskan toilet di semua pantai yang dibangun dengan APBD. Pasang papan: “GRATIS, DIBANGUN DENGAN APBD”.
- Audit PAD Parkir Denpasar dan Badung. Tangkap mafia parkir liar.
- Wujudkan PAD untuk rakyat: Sekolah gratis tanpa komite, baju endek gratis, sanggar tari gratis.
“Kalau pungli toilet Rp 5.000 saja tidak berani diberantas, bagaimana mau berantas villa bodong triliunan milik WNA? Bali hancur bukan karena kurang wisatawan, tapi karena uangnya dirampok di tengah jalan,” tutup Aryawan.Bud
